Pernyataan Fadli Zon Terkait Maklumat Kapolri Anti Demokrasi, Harus Dicabut!, Pintanya

Dumai-Teropong Indonesia News

Seluruh Komponen Jurnalis atau Pers pada prinsipnya harus dalam keadaaan Independen menjalankan tugas nya tanpa memihak kepada Siapapun alias ReaL, tapi kenyataannya tidak Demikian, sepertinya dari cuplikan berita terbaru di Jakarta atas terbitnya Maklumat Kapolri banyak bertentangan dengan tugas pokok Pers dan U.U.D Pokok PERS No.40 tahun 1999 Seperti ungkapan Fadli Zon dan Persatuan Wadah Jurnalis di Jakarta dalam pernyataan Sikapnya kepada Idham Azis Selaku KAPOLRI keputusan memvonis Kegiatan Ormas FPI dengan Mengeluarkan Maklumat nya pada waktu kemarin, Sabtu (2/01/21)

Poin-poin Maklumat Kapolri bernomor Mak / 1 / I / 2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) diduga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon, penilaian maklumat tersebut sudah kelewat batas dan tidak pro demokrasi.
“Maklumat kebablasan dan anti Demokrasi. Harus dicabut!” kritik Fadli Zon di akun Twitternya,Cuplikan Beredar di Medsos sembari menautkan artikel peta maklumat dari komunitas pers, Sabtu dinihari.

Kritik keras disampaikan komunitas pers seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)., kesemuanya di atas menolak keras pernyataan Kapolri atas terbitnya Maklumat Kapolri yang di sampaikan kepada PUBLIK.

Komunitas pers penilaian secara Sepihak karna Masih Proses terkait Penembakan Anggota FPI lagi di Proses KOMPOLNAS, tiba-tiba Muncul lah maklumat tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi pada u.u.d No.14 tahun 2008 dan dapat mengancam Profesi Jurnalis atau wartawan beserta tugas Pokok Pers No.40 tahun 1999 sebagai media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Sumber: https://www.rmoljabar.id/fadli-zon-maklumat-kapolri-anti-demokrasi-harus-dicabut
Salah satu isi maklumat yang dipersoalkan tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarkanluaskan konten yang terkait FPI baik melalui website maupun media sosial “.
Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat KOMPOLNAS adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia, dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.[1] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penulis :“E©–Dnst/Tim-Red”

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *