Teropong Indonesia news-Sumenep
Terkait dengan adanya dugaan perolehan BOP ( Bantuan Operasional Pendidikan ) yang terlalu tinggi di setiap PKBM hingga mencapai 6.038.300.000 per tahun,Lbh Wiraraja angkat bicara. Jum’at 5 /2/2021
LBH Wiraraja yang di wakili oleh Heri Santoso selaku divisi investigasi hukum akan terus mengumpulkan data-data dan akan melakukan upaya hukum , ” Tapi kami akan tetap menunggu hasil DP Kabupaten Sumenep setelah melakukan monitoring dan evaluasi”, ungkapnya
“ Sebab itu semua sudah saya adukan ke DPKS dan juga akan saya bawa ke jalur hukum soalnya ini angarannya cukup besar hingga mencapai 6.038.300.000 per tahun, dan saya sudah mengantongi seluruh data – data lembaga PKBM yang telah menerima”
Kami meminta ke DPKS benar – benar trasparan dalam melakukan pengawasan yang kami adukan soalnya ini anggaran yang sangat besar , ada tiga dugaan kejanggalan yaitu mark up data peserta didik/siswa PKBM, memanipulasi di dalam Jadwal Pelaksanaan KBM ( Kegiatan Belajar Mengajar ) dan juga Totur Atau tenaga pendidik, karena itu kami akan usut tuntas penggunaan anggaran larinya kemana, Tegas Heri santoso.
Saat kami melakukan konfirmasi dan aduan ke Dewan Pendidikan Kab.Sumenep langsung ditemui oleh Ketua Bidang Pengaduan , Pengawasan dan Advokasi Syamsuri, SH Beserta Anggota lainnya.
Syamsuri, SH selaku Ketua Bidang Pengaduan , Pengawasan dan Advokasi mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada teman-teman LBH Wiraraja yang sudah peduli terhadap dunia pendidikan di kabupaten sumenep dan DPKS segera akan tindak lanjut aduanya.
” Dan Apabila benar apa yang diadukan oleh teman-teman LBH Wiraraja benar adanya, maka DPKS akan lakukan langkah tegas, dan akan langsung mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bapak Bupati,” ungkapnya.
( Teguh)
