PKBM Kusuma Bangsa Dinilai Tidak Transfaran Soal Data Peserta Didik

Teropongindonesianews.com
Sumenep,– Teropong Indonesia news– Selain pendidikan formal, Kemendik mengeluarkan Permendikbud No 20 Tahun 2003 tentang Jalur pendidikan terdiri atas Formal, Nonformal, dan Informal dapat saling melengkapi. Selasa (16/03/2021)

Salah satu Pendidikan Nonformal (PNF) adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan institusi prakarya pembelajaran berbasis masyarakat.
PKBM ini adalah alternative yang dipilih dan dijadikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal.

Pogram pemerintah ini juga merupakan upaya melayani kebutuhan dasar pendidikan masyarakat yang kurang beruntung adalah Pendidikan Kesetaraan.

Diketahui pendidikan Kesetaraan tersebut meliputi, program paket A setara SD/MI, program paket B setara SMP/MTs, dan program paket C setara SMA/MA.

Program bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi atau tinggal di daerah khusus (perbatasan, bencana, dan terisolir) belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Sehingga, kebutuhan dasar dibidang pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan ini diprioritaskan bagi anak usia 7 hingga 21 tahun yang merupakan usia wajib belajar.

Maka pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik BOP hingga 6.038.300.000 tahun 2020, guna meringankan beban anak didik dalam mengikuti layanan pendidikan Kesetaraan yang berkualitas.

Namun program ini kerap dimanfaatkan oleh Oknum penyelenggara pendidikan seperti pengelola PKBM sebagai bisnis menggiurkan demi memperkaya diri tanpa memikirkan mutu pendidikan masyarakat.

Karena dana alokasi khusus (DAK) nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) pendidikan Kesetaraan dari Pemerintah kepada penyelenggara berdasarkan data jumlah peserta didik sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dalam Permendikbud No 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik bantuan operasional penyelenggara (BOP) pendidikan kesetaraan Bab I point E ayat 2 disebutkan;

“Program paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan biaya BOP pendidikan kesetaraan paket A sebesar Rp.1.300.000,00,/peserta didik, paket B Rp.1.500.000, paket C Rp. 1.800.000,- per tahun.

Melihat besaran DAK Nonfisik BOP tersebut tidak tertutup akan adanya Manipulasi Data peserta didik yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan kepada Pemerintah.

Seperti penyelenggara pendidikan di PKBM Kusuma Bangsa, Desa Kebundadap Barat, Kecamatan Saronggi, Sumenep, Madura, Jawa Timur, diduga kuat Memanipulasi jumlah peserta didik.

Terbukti disampaikan Kepala PKBM Kusuma Bangsa Fikri, saat dikonfirmasi awak media enggan menyebutkan dan menunjukkan data jumlah peserta didik yang tercatat sebagai menerima bantuan tersebut.

“Maaf saya tidak bisa memberi tau jumlah peserta didik sebelum ada perintah dari Disdik, saya takut kalau tidak koordinasi terlebih dulu,” ungkapnya, Senin (15/2/2021) kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun, total jumlah peserta didik di PKBM tersebut sekitar 90 orang, yaitu paket B 38 orang, paket C 52 orang tersebar di 2 kelompok belajar (Pokjar).

“Dari bantuan itu, kami hanya menerima Rp. 7.000.000,- dengan jumlah peserta didik yaitu paket B 10 orang, dan paket C 10 orang,” ujarnya.

Fikri juga menerangkan, jumlah peserta didik yang tidak menerima bantuan yaitu paket B 22 orang dan pakek C 18 orang dengan total sebanyak 40 anak didik.

“Dari jumlah tersebut, kami hanya mendapat bantuan pemerintah BOP sebanyak 20 peserta didik dan rata-rata usia 21 ke atas,” dilihnya.

Anehnya ditanya terkait jumlah peserta didik yang diajukan, dia malah menyarankan agar bertanya langsung kepada Dinas terkait,” tandasnya.

Menyikapi hal itu, Heri Santoso, sebagai Devisi Investigasi dan Pelaporan Hukum Paralegal LBH Wiraraja Sumenep bersikukuh untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi data peserta didik yang diduga ada keterlibatan orang dalam.

“Kami akan usut tuntas dugaan manipulasi data siswa yang diduga ada keterlibatan oknum, saya juga sudah melaporkan ke Dewan Pendidikan Sumenep,” tegasnya.

Heri berharap, pihak Dinas Pendidikan Sumenep untuk tidak menelan mentah data peserta didik yang diajukan karena data tersebut adalah data siswa fiktif.

“Seharusnya Disdik melakukan pengawasan langsung ke PKBM selain juga dapat memaksimalkan kinerja Penilik Non Formal setiap Kecamatan,” tukasnya. (Teguh)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *