Bupati Pamekasan : Tidak Adanya Jual Beli Jabatan Merupakan Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Teropongindonesianews.com, Pamekasan- Menuju wilayah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam berkomitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dalam acara rapat monitoring dan evaluasi monitoring center prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2020-2021 di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Pamekasan. Rabu, (28/04/2021).

“Saya ingin memastikan bahwa selama saya menjadi bupati di kabupaten ini tidak boleh ada jual beli jabatan. Ini kepastian dari saya sebagai bupati bahwa tidak boleh ada jual beli jabatan,” kata Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam di hadapan Satgas Evaluasi dan Pencegahan KPK RI.

Menurutnya, jual beli jabatan akan memberikan dampak yang sanagat buruk terhadap kinerja ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta akan merusak tatanan birokrasi yang ada di daerah.

“Karena kalau jabatannya dijual, disuruh bekerja maksimal dan disuruh kerja bersih tidak mungkin. Karena dalam menempati jabatan itu ada bandrolnya,” tegasnya.

Politikus PKB tersebut juga menjelaskan, bahwa masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan bersih. Dalam pelaksanaan pelayanan yg cepat dan bersih tersebut harus diawali dengan pemerintahan yang bersih, tidak ada bandrol dalam menempati suatu jabatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pamekasan itu juga memaparkan beberpa program prioritas yang dilaksanakannya, yaitu meliputi pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan reformasi birokrasi. Tidak adanya jual beli jabatan merupakan salah satu implementasi dari reformasi birokrasi tersebut.

Selain itu, di bidang pendidikan, pihaknya telah menyalurkan beasiswa santri dan beasiswa untuk mahasiswa jurusan kedokteran dan beberapa perguruan tinggi kedinasan lain. Seperi akademi militer (akmil) dan akademi kepolisian (akpol). Sementara di bidang kesehatan salah satunya melalui program Pamekasan Call Care (PCC) yang telah mendapat pengakuan dari beberapa instansi.

Kemudian, bidang ekonomi meluncurkan program wira usaha baru (WUB) yang saat ini telah mampu mencetak pengusaha baru di desa-desa. Bahkan, sebagian dari peserta WUB tersebut mampu memproduksi sarung, songkok, sepatu, sandal dan beberapa produk home industri lain sesuai dengan pelatihan yang mereka ambil. Demikian pula di bidang infrastruktur.

“Kami berkomitmen agar kabupaten ini mampu berdaya saing dengan beberapa kabupaten/kota maju di Indonesia,” Pungkasnya. (Sg)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *