Bupati Bondowoso Kurang Tegas Dalam Menentukan Kebijakan Tentang Jabatan Sekda

Teropongindonesianews.com

Bondowoso – Terkait dengan Sekda Bondowoso sampai dengan saat ini masih menjadi bahan pembicaraan warga Bondowoso karena ketidak tegasan Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin, hal ini dengan adanya pihak Pemkab Bondowoso masih mempertahankan PJ Sekda, setelah Sekda definitif sebelumya di Non Aktifkan gara-gara terjerat masalah hukum.
Ketua LSM Aliansi Kebijakan Publik ( AKP – Red ) Bondowoso, Edy Wahyudi SH sangat menyayangkan sikap Bupati yang di rasakan kurang tegas dalam menentukan Sekda definitif tersebut.


Di katakannya bahwa kewenangan penunjukan Sekda memang kewenangan Bupati, yang merujuk kepada rekomendasi KASN hasil Pansel Sekda yang dulu, akan tetapi kalau hingga saat ini masih belum terurus secara otomatis Bupati kurang tegas dalam mengambil sikap.
“Hasil pansel sekda yang dulu kan ada tiga, pak Agung, Bu Farida dan Syaifullah (sekda non aktif), Bupati pilih Syaifullah waktu itu,” Jelasnya.
Di terangkannya bahwa Syaifullah, Mantan Sekda saat ini sudah di non aktifkan, karena itu Bupati tinggal memilih sisa kedua ASN tersebut. Karena aturan yang harus dipakai oleh Bupati, yakni seharusnya lima Hari dari non aktifnya Syaifullah, Bupati harusnya melantik Sekda yang sudah ada.
“Antara Pak Agung dan Bu Farida, tinggal pilih, itu kebijakan Bupati,” Ujarnya.
Menurutnya lagi bahwa keduanya sudah dapat rekom persetujuan dari KASN, akan tetapi sangat di sayangkan Bupati selalu memperpanjang PJ Sekda,
“Ada apakah ini ? dikatakan bahwa hal ini sangat menabrak aturan, dan semuanya di duga ada permainan.


Lebih lanjut dia menuturkan, disinilah polemiknya, kalau Bupati mengadakan open bidding Sekda lagi, otomatis butuh anggaran lagi, dan itu merupakan pemborosan APBD.
Sebagai masyarakat, Edy meminta Bupati Bondowoso segera memilih dan melantik Sekda hasil Pansel yang sudah dilakukan dulu agar supaya semua persoalan yang ada di Bondowoso tidak jadi simpang siur dan cepat terselesaikan.
“Karena semua kebijakan, hasil dari kebijakan kepala Daerah,” Tegasnya.
“Harusnya Open bidding OPD di nomor duakan dulu, yang jadi prioritas Bupati adalah sekda Definif. Itu manjadi tolak ukur kebijakan bupati,” tuturnya.
Dia berharap, Bupati Bondowoso tegas dalam menentukan arah kebijakannya, lebih-lebih terkait persoalan kursi Sekda saat ini.

Edy Menilai, ketika Kepala Daerah tidak bertindak tegas terutama tentang Sekda, tidak mempunyai pilihan dan mempertahankan PJ Sekda, maka itu yang jadi nilai negatif di mata masyarakat, Karena kebijakan itu ada di tangan Bupati.

(REDAKSI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *