Surat Terbuka Untuk Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Yth. Bapak Kapolri

Langsung to the point saja yaa Pak. Mengapa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Mabes Polri terkesan diskriminatif dalam menerima pembuatan Laporan Polisi (LP) dari warga masyarakat yang tidak beruang ?

Saya mengalami 2 kali penolakan saat mendampingi warga membuat LP di SPKT Bareskrim Polri di Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan itu. Pertama, saya bersama team penasehat hukum Leo Handoko dan kawan-kawan, sekira minggu kedua Desember 2020, mendatangi SPKT tersebut untuk membuat LP atas dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu yang dilakukan oleh Mimihetty Layani, Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon. Pembuatan LP tersebut bahkan dilakukan atas rekomendasi Wadirtipideksus Bareskrim Polri, Kombespol Whisnu Hermawan Februanto, agar pihak Leo Handoko juga membuat LP di SPKT terhadap Mimihetty Layani yang sudah menggunakan dokumen-dokumen yang diduga palsu di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Mimihetty Layani adalah istri dari konglomerat Soedomo Mergonoto, pemilik perusahaan kopi Kapal Api.

Namun, aneh bin ajaib, petugas SPKT Bareskrim menolak dengan alasan tempat kejadian perkara di Serang, sehingga harus melaporkan di Polres Serang. Saat saya mempertanyakan mengapa LP dari Mimihetty Layani ke SPKT Bareskrim tentang dugaan terjadinya dugaan tindak pidana oleh Leo Handoko (Direktur PT. Kahayan Karyacon) yang kejadian perkaranya sama-sama di Serang diterima oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri, petugas kebingungan dan mengatakan hal itu merupakan kebijakan dan sesuai arahan pimpinan.

Saya dan team penasehat hukum mengalah, dan keesokan harinya ke Polres Serang untuk membuat LP. Di SPKT Polres Serang juga mengalami hambatan. Pihak SPKT terkesan tidak berani menerima laporan dan meminta agar saya dan team membuat laporan di Polda Banten. Lagi-lagi, saya dan team mengalah dipimpong oleh aparat SPKT. Esoknya, kami mendatangi Mapolda Banten. Hasilnya? Nihil, ditolak juga dengan alasan yang tidak jelas.

Peristiwa kedua, pada 28 Juni 2021 lalu, saya mendampingi Ibu Bhayangkari korban kriminalisasi Polresta Manado, Ibu Nina Muhammad, ke SPKT Bareskrim Mabes Polri untuk membuat LP terhadap dugaan tindak pidana pembuatan laporan palsu yang dilakukan Rolandy Thalib, karyawan Bank Sulutgo yang mengaku sebagai pengacara. Rolandy, yang diduga kuat sebagai makelar kasus itu, membuat laporan atas nama dirinya sebagai pelapor dan korban, melaporkan Nina Muhammad dengan dugaan pencemaran nama baik. Faktanya, saat korban kriminalisasi Nina Muhammad di-BAP, yang diposisikan sebagai korban adalah Soraya Tanod, bukan Rolandy Thalib.

Namun, lagi-lagi SPKT menolak pembuatan LP di unit tersebut. Alasan utamanya adalah karena kerugian yang timbul dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga Rolandy tersebut kurang dari 25 miliar.

Untuk sedikit mengobati kekecewaan Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, petugas SPKT mengarahkan yang bersangkutan membuat Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas), dengan berbagai argumentasi petugas bahwa kadar pelaporannya sama dengan LP. Bahkan menurut petugas, Dumas bisa lebih cepat penanganannya dibandingkan dengan LP biasa di SPKT. Hasilnya, hingga saat membuat surat terbuka ini, laporan dumas Ibu Nina Muhammad tidak tentu rimbanya.

Jika Pak Kapolri memandang informasi dan keluhan saya ini dianggap penting, mohon kiranya Bapak berkenan merespon sebagaimana mestinya. Apabila sebaliknya, justru dianggap tidak penting, mohon juga kiranya Bapak berkenan membuangnya ke tong sampah yaa.

Demikian Surat Terbuka ini saya buat, sebagai potret rasa kecewa dari para warga yang saya temani ke SPKT saat itu, kiranya didengar oleh Pak Kapolri dan/atau mereka yang sedang berkuasa. Untuk semuanya, tetap optimis dan jaga kesehatan. Terima kasih.

Jakarta, 4 September 2021

Hormat saya,

Wilson Lalengke di Jakarta
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012

Referensi:

1. PPWI Bertemu Pejabat Bareskrim, Wadirtipideksus: Binsan Simorangkir Akan Ditindak Tegas; https://pewarta-indonesia.com/2020/12/ppwi-bertemu-pejabat-bareskrim-wadirtipideksus-binsan-simorangkir-akan-ditindak-tegas/

2. Jadi Makelar Kasus, Pegawai Bank Sulutgo Rolandy Thalib Dilaporkan ke Bareskrim Polri; https://pewarta-indonesia.com/2021/07/jadi-makelar-kasus-pegawai-bank-sulutgo-rolandy-thalib-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/

3. Soal Kisruh PT. Kahayan Karyacon, Akhirnya Direktur Leo Handoko Buka Suara; https://pewarta-indonesia.com/2021/03/soal-kisruh-pt-kahayan-karyacon-akhirnya-direktur-leo-handoko-buka-suara/

  • REDAKSI Teropong Indonesia News

    TEROPONG INDONESIA NEWS DI DIRIKAN SEJAK TANGGAL 22 DESEMBER 2020 oleh Wahyu dan Haji Darmo

    Related Posts

    Raja Muda (Investor) Korea dan Datuk Joe Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Elit di Rimbo Panjang

    Teropongindonesianews.com

    Pekanbaru, 12 September 2024
    Raja Muda dan investor dari Korea (Prof. Dr. Yougjin Hwang dan Dr. Sang Hwan Cho) Tinjau Lokasi rencana Pembangunan Kawasan Elit di Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Rabu 11 September 2024.


    Peninjauan Lokasi tersebut dalam rangka memastikan Lokasi dan kondisi lahan yang akan dijadikan Pembangunan Kawasan Elit tersebut.
    Menurut Prof. Dr. Azhari, ST. MT, sebagai salah seorang Petinggi Kesultanan Air Tiris Melayu Kampar, mengatakan bahwa, rencana Pembangunan Kawasan tersebut akan bekerjasama antara Investor dari Korea jdengan Kesutanan Air Tiris.


    “Dalam Kawasan Kurang Lebih 15 ha (tahap awal ini), akan dibangun sarana dan prasarana untuk Peradaban Adat dan Budaya, baik yang mencerminkan Adat Air Tiris Melayu Kampar maupun Adat dan Budaya Korea, sehingga dapat mencerminkan Kerjasama yang baik dan berkelanjutan” Kata Prof. Azhari.
    Rombongan peninjauan dari Investor Korea tersebut juga didampingi petinggi Kerajaan Air Tiris Melayu Kampar, antara lain :

    • Prof. Dr. Azhari, ST. MT;
    • Prof. Dr. H. Sofyan Siroj, LC. MM;
    • Prof. Dr. H. Jasril Hamzah, M.Si, Datuk Dikki, Datuk Normal dan Datuk Gonza. Menurut Datuk Normal, Lokasi lahan yang dijadikan Kawasan Elit tersebut tahap awalnya kurang lebih 15 ha dan dapat ditambah lagi. “Persediaan lahan kita ini ada sekitar 500 dan 1.000 ha. Semuanya ini dibawah pengawasa Ninik Mamak, dan saya sebagai kuasa pemeliharaan dan pengelolaannya” tambah Normal.
      Sementara itu Prof. Dr. H. Sofyan Siroj, LC. MM, mengharapkan kolaborasi bilateral ini, dalam Pelaksanaan Pembangunannya harus tepat waktu, dan semua petinggi Kerajaan diharap pro aktif dan dapat berkontribusi sesuai dengan peranannya masing-masing, katanya, demi memajukan budaya daerah dan bangsa di nusantara , pungkas ketua LKPASI ( Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia ) DPW Provinsi Riau. (Dr. H. Jasril Hamzah,M.Si korwil provinsi Riau dan Kepri)

    Continue reading
    Aksi Demo BPI KPNPA RI Mendesak Pj Gubernur agar Dunia Pendidikan Sumsel Tidak Carut Marut

    Teropongindonesianews.com

    Sumsel – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel.

    Feriyandi, SH selaku ketua umum BPI KPNPA RI DPW Sumsel,yang didampingi oleh Rahmad Shandy iqbal,SH dari SIRA menjelaskan, aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Pj Gubernur Sumsel untuk membatalkan Kepala Sekolah yang dilantik Sutoko diberikan SK PLH dan PLT karena diduga tidak sesuai.

    BPI KPNPA mendesak Pj Gubernur Sumsel melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi Kepala Sekolah yang dinilai sedang bermasalah,” tegas Feriyandi, SH

    Rahmad Shandy Iqbal,SH menambahkan, meminta Pj Gubernur untuk mengevaluasi telaah kami sampaikan secara tertulis dan jelas karena dunia pendidikan di Sumatera Selatan sudah rusak parah sampai ke Internasional diduga akibat PLT Sutoko dan kawan-kawan.

    “Kami juga meminta Bapak Sekda Sumatera Selatan untuk tidak melindungi orang-orang yang merusak dunia pendidikan dan kami meminta PLT kadisdik membersihkan antek-antek Sutoko dan untuk mencopot juga kasus Popnas Sumsel yang tengah bergulir di Polda sumsel,” ujar Rahmad Shandy Iqbal,SH.

    Selain itu juga Feriyandi meminta Pj Gubernur Sumsel untuk segera mencopot beberapa Kepala Sekolah yang diduga menahan ijazah siswa yang tidak membayar uang komite dan uang pembangunan dan untuk mencopot kepala sekolah SMA dan diduga adanya penyimpangan dana bos di sekolah.

    “SMA 19 Palembang yang diduga menahan ijazah siswa dan arogan dan adanya penyimpangan dana bos disekolah, SMAN 18 Palembang yang diduga menahan ijazah siswa dan arogan dan adanya penyimpangan dana bos, SMA N 16 Palembang yang diduga menahan ijazah siswa dan arogan dan adanya penyimpangan dana bos dN SMA 10 untuk segera di copot dari jabatannya kasus PPDB dan penyimpangan anggaran dana bos,” jelasnya.

    Menurutnya, informasi yang disampaikan ini bukanlah fitnah dan informasi tersebut telah berkembang khsusnya di Kota Palembang.

    ” Begitu juga dengan kepala SMKN 4 diduga tidak sesuai poksi dari SMA pindah ke SMK juga Bapak Sumin diduga bermasalah. seharusnya Pj terdahulu tidak memberikan jabatan karena dianggap kasus PPDB tahun 2023. Oleh karena itu kinerja Inspektorat Sumsel kami pertanyakan juga kenapa tidak tegas terhadap kepsek yang jelas- jelas sudah bermasalah, kalau hal ini tidak me dapat perhatian tentunya kami akan demo besar-besaran lagi,” tegasnya.

    Aksi Demo BPI KPNPA diterima baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang diwakili Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Eka Diani Hartini, menyebutkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan BPI KPNPA RI ” Dan juga untuk ijazah akan segera kami memanggil wali dan siswa itu, Kemudian untuk yang lainnya akan kami sampaikan ke Pimpinan,” Pungkasnya.

    Tim / Sumsel.

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    You Missed

    Raja Muda (Investor) Korea dan Datuk Joe Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Elit di Rimbo Panjang

    Raja Muda (Investor) Korea dan Datuk Joe Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Elit di Rimbo Panjang

    Aksi Demo BPI KPNPA RI Mendesak Pj Gubernur agar Dunia Pendidikan Sumsel Tidak Carut Marut

    Aksi Demo BPI KPNPA RI Mendesak Pj Gubernur agar Dunia Pendidikan Sumsel Tidak Carut Marut

    Sambut HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-69, Polres Tulang Bawang Gelar Baksos di Dua Lokasi Berbeda

    Sambut HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-69, Polres Tulang Bawang Gelar Baksos di Dua Lokasi Berbeda

    Terkait Dugaan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Pihak SPBU Akhirnya Ketua FPII dan Ketua FMPB Angkat Bicara

    Terkait Dugaan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Pihak SPBU Akhirnya Ketua FPII dan Ketua FMPB Angkat Bicara

    Abdulrrohman,SE. Sebagai Pengelola PKBM Cahaya Islam Tanggapi Pemberitaan Yang Tidak Akurat

    Abdulrrohman,SE. Sebagai Pengelola PKBM Cahaya Islam Tanggapi Pemberitaan Yang Tidak Akurat

    Bakal Calon Wakil Bupati Way Kanan Cik Raden Sosialisasi ke Kampung Gedung Harapan Kecamatan Negeri Agung

    Bakal Calon Wakil Bupati Way Kanan Cik Raden Sosialisasi ke Kampung Gedung Harapan Kecamatan Negeri Agung