Wahyu Pemred Media TINTeropongindonesianews.com
Jakarta, 12 Oktober 2021
Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional. “Peran Kementerian Hukum
dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka
Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021.
Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di
Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube
mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun
Indonesia yang lebih baik.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah
momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan
dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Hasil dari seminar ini nantinya akan
dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan
mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta
mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness)
melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam
penyederhanaan proses perizinan.
Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan
menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi
menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.
Guna mempertajam mainstreaming Bisnis
dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk
memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker.
Beliau menyampaikan
bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundangundangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.
“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi
menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.
Beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa
dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundangundangan.
Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik
utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.
Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku
ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan
strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.
Santoso-Redaksi
