WTP: TIDAK SEKEDAR PRESTISE

REDAKSI Teropong Indonesia News
Opini
Oktober 29, 2021
0 Comments

(Mencermati Berturut-turut Predikat WTP Kabupaten Sikka)

Oleh Dionisius Ngeta
Warga RT/RW 018/004, Kel. Wuring, Alok Barat

Bekerja Di YASBIDA Cabang Sikka

HP: 082 147 302 579

Prestise berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang. Eisenstandt (1968), mengartikan prestise sabagai dasar penghargaan sosial . Atau Goldthorp and Hope (1972), prestise sebagai suatu bentuk simbolik kekuasaan yang terbentuk atas hubungan antara rasa hormat dan penghargaan. Dan menurut T.H. Marshall (1964): prestise sebagai ‘status sosial pribadi’. Dengan demikian prestise dapat dipahami sebagai sebuah kehormatan, kewibawaan dan kemampuan seseorang yang pada akhirnya membuat dirinya “berbeda” atau istimewa bila dibandingkan dengan orang lain.

Berdasarkan pemahaman di atas tentu kita bangga dan memberikan rasa hormat kepada pemerintah kabupaten Sikka. Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menunjukkan kepada publik pada umumnya dan masyarakat “Nian Tana Sikka” khususnya bahwa mereka istimewa dan “berbeda” dalam menahkodai kabupaten Sikka. Pemerintah pantas mendapatkan penghormatan dan penghargaan sosial oleh masyarakat Sikka. Pemerintah kabupaten Sikka mampu memenuhi standar dan kriteria-kriteria dalam laporan keuangan daerah.

Tentu pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama dari berbagai pihak, demikian wakil Bupati Sikka. “Di Provinsi NTT, hanya Provinsi NTT dan Kabupaten Sikka yang meriah WTP lima kali secara beruntun. Ini semua berkat kerja sama semua pihak,” kata Wabup Romanus, seraya berharap agar ke depan pengelolaan keuangan jangan lengah dan terus ditingkatkan (Florespost.net,25/10/2021)

Opini Wajar tanpa pengecualian yang diraih adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Sebagai sebuah prestasi patut kita banggakan dan kita ucapkan proficiat kepada pemerintah kabupaten Sikka. Tapi hemat saya pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan satu-satunya merupakan ukuran atau jaminan bahwa pemerintahan “nian tana Sikka” bebas dari manipulasi, kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh mantan wakil ketua BPK RI: Hasan Bisri bahwa predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan pihaknya kepada pihak-pihak yang diauditnya belum tentu menggambarkan satu instansi atau lembaga bebas dari korupsi. Opini WTP tidak menjamin bebas korupsi, karena laporan keuangan dibuat bukan untuk melaporkan korupsi suatu lembaga (Jakarta News, Kamis, 19 Juli 2012).

Karena itu prestasi WTP yang diraih pemerintah mestinya berbanding lurus dengan terciptanya aparatur sipil Negara (ASN) yang bersih dan berwibawa serta mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ketika terciptanya aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa maka martabat dan keadabannya sebagai aparatur sipil negara dan pimpinan dimuliakan dan kredibilitas masyarakat semakin meningkat terhadap pemerintah.

Tentu sebagai warga “nian tana” Sikka, saya dan kita semua perlu mengangkat topi, tunduk dan memberikan penghormatan kepada pemerintah. Apresiasi sosial yang setinggi-tingginya kepada pasangan “Roma’’: Robi Indong-Romanus Woga. Kabupaten yang dinahkodai pasangan ini mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sikka satu-satunya Kabupaten/Kota di NTT yang meraih predikat WTP berturut-turut selama lima kali. Pencapaian predikat tertinggi berturut-turut tersebut baru terjadi dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Sikka sejak dibentuk tahun 1958.

Tapi apakah WTP menjadi ukuran dan jaminan bahwa aparatur sipil negara (ASN) pemerintah kabupaten Sikka bebas dari praktik-praktik manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena menjadi lebih jujur, lebih adil dan lebih bermartabat.

Korupsi berjemaah dan manipulasi masih terus dipertontonkan. Tidak sedikit pejabat dan penyelengara pemerintah daerah, kontraktor dan rekanan lainnya bahkan pernah anggota DPRD terhormat jadi tersangka dan mendekap di penjara dan pengawas proyek Puskesmas Waigete pernah ditendang bupati. Relasi yang kolutif, nepotis dan manipulatif dalam berbagai bentuk dan cara melalui berbagai proyek pembangunan masih sering dilakonkan. Antara RAB dengan kondisi bangunan di lapangan sering berseberangan seperti yang pernah ditemukan Wabub Paulus Nong Susar pada pembangunan pagar tembok Puskesmas Wolomarang (Flores Pos, 24/08/2016). Dan masih banyak lagi fakta-fakta yang menggambarkan itu.

Ini tantangan sekaligus realitas yang mempertontonkan bahwa kejujuran, keadilan dan pemerintah yang bersih dan bermartabat masih jauh dari harapan dan masih merupakan tantantangan pemerintah ke depan. Menjadi pemimpin yang jujur, adil dan bermartabat masih sebatas slogan dalam setiap kepemimpinan.

Selogan ini bukan sekedar sarana atau alat untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas saat Pilkada. Slogan itu merupakan spirit, roh yang menjiwai seluruh karya pelayanan sebagai orang pertama dan kedua di “nian tana Sikka”. Konsistensi sikap pemerintah dalam penegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kewibawaan atau martabat pemerintah dibutuhkan sehingga idealisme pemerintah dan aparatur yang jujur, adil dan bermartabat bisa diwujudkan. Tongkat kekuasaan yang dimandatkan masyarakat Sikka tidak hanya sekedar pengendali roda pemerintah daerah tapi menjadi tombak yang tajam untuk membedah dan membongkar akutnya penyakit manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan dan pemerintah.

Jadi predikat WTP bukan hanya soal prestasi apalagi prestise bagi pemerintah daerah karena tidak ada celah bagi BPK dalam mengkritisi laporan keuangan pemerintah daerah. Tapi lebih dari itu pemerintah mesti mampuh menutup celah-celah manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme bagi pimpinan SKPD dan aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Hanya dengan demikian keadilan tercipta dan kesejahteraan masyarakat “Nian Sikka” menjadi nyata bukan sekedar impian dan slogan belaka.

Ketika aparat sipil negara dan terutama pemimpinnya mampu mewujudkannya maka sebenarnya mereka sedang membangun pemerintahan yang bermartabat sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Dan bila aparatur dan kepala pemerintah mampu mewujudkan pemerintahan yang bermartabat maka keadaban dan kewibawaan masyarakat serta pemimpinnya dimuliakan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Jadi keluhuran martabat pemerintah pada pencapaian berturut-turut predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi lebih dari itu pemerintah harus mampuh menutup celah-celah yang dapat merendahkan dan melecehkan hak dan keadilan maysarakat. Seperti celah korupsi, manipulasi, kolusi dan nepotisme sehingga idealisme pemerintahan yang bermartabat dan rakyat yang sejahtera bisa tercipta.

REDAKSI Teropong Indonesia News

TEROPONG INDONESIA NEWS DI DIRIKAN SEJAK TANGGAL 22 DESEMBER 2020 oleh Wahyu dan Haji Darmo

BREAKING NEWS Opini

Tidak Sekadar Menang – Kalah Pilkada Sikka

REDAKSI Teropong Indonesia News
November 13, 2024

Teropongindonesianews.com

Oleh Dionisius Ngeta, S. Fil
Warga RT/RW 018/005 Kelurahan Wuring Kec. Alok Barat

Hawa Pilkada Sikka jelang pencoblosan bukan hanya makin panas tapi penuh debu dan mencoreng wajah peradaban politik dan demokrasi kita. Selebrasi kutak-katik dan strategi tiki-taka ala permainan Barca memperebutkan mandat dan kedaulatan rakyat makin “kasar” dan “liar”; jauh dari norma dan peradaban. Sliding tackle alias cara-cara tak bermartabat dilakukan di berbagai platform media untuk menjatuhkan lawan. Bahkan sampai kehilangan etika, tata krama, dan norma kesantunan yang merupakan nilai-nilai luhur peradaban ketimuran kita.

Pilkada Sikka atau Pilkada pada umumnya bukan masalah “Kala – Menang” atau pilih paket JOSS, SARR dan lain sebagainya. Pilkada adalah soal nilai-nilai luhur dan keadaban yang harus dikedepankan dan ditegakan dalam perebutan suara dan kedaulatan rakyat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, sportivitas, etika, tata krama, kesantunan, kebenaran, keadilan dan kejujuran merupakan kualitas keadaban kemenangan dari sebuah kontestasi memperbutkan mandat dan kedaulatan rakyat. Hajatan politik dan demokrasi lima tahunan kita mesti berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Politik dan demokrasi kita berlandaskan pada Pancasila dan berakar pada tradisi dan kebudayaan kita.

Perkuat Rahim Politik

Rahim yag mengandung dan melahirkan ekstensi dan akrivitas politik dan demokrasi adalah kebersamaan. Karena itu eksistensi dan aktivitas politik dan demokrasi kita seperti penggalangan simpatisan dan dukungan dalam rangka memenangkan pasangan harus tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan itu dan demi kebaikan bersama (bonum commune).

Politik dan demokrasi lahir dari sejarah dan keseharian hidup manusia. Terjadi dalam kehidupan bersama dengan manusia. Memiliki tujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia, demikian Aristoteles. Dalam kebersamaan itu, manusia mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial dan makluk polis (zoon politikon). Kodratnya sebagai makhluk sosial dan makhluk polis diungkapkan dalam kebersamaan (communio) dan dalam kebersamaan itu pula tujuan politik bisa tercapai.

Sebagai sebuah kontestasi dengan berbagai macam selebrasi dan strategi politik, Pilkada Sikka merupakan aktivitas persaudaraan, kekeluargaan dan kebersamaan sebagai warga Nian Sikka tercinta. Sebuah aktivitas yang melibatkan manusia Nian Tana Sikka, dengan tujuan untuk kepentingan bersama yakni kebaikan bersama masyarakat Nian Tana Sikka.

Dalam konteks ini, Pilkada Sikka bukan sebuah pertandingan apalagi perang antara kandidat dan tim pemenangan untuk sebuah kemenangan agar kekuasaan bisa digenggam. Tetapi sebuah kontestasi bersama untuk sebuah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Nian Tana Sikka.

Bagaimana selebrasi politiknya dan apapun hasilnya, nilai dan kultur kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan dan kebersamaan harus tetap dijaga agar tidak tercabik-cabik oleh nafsu meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara dan melabrak etika dan tata krama ketimuran kita.

Kemenangan bukan tujuan dari sebuah kontestasi politik dan demokrasi. Tapi hasil dari sebuah perjuangan dalam kebersaman dan kekeluargaan yang selalu mengedepankan etika, tata karma, moral, persaudaraan dan persahabatan sebagai warga masyarakat pada umumnya dan warga nian tana Sikka khususnya. Karena kalah-menang tidak ada yang abadi. Kalah menang bisa datang dan kemudian pergi. “Kalah jadi abu, menang jadi arang”, demikian pepata klasik.

Pilkada Sikka bahkan hidup ini adalah sebuah kontestasi yang membutuhkan kebesaran hati dan kekuatan jiwa demi bonum commune. Hati dan jiwa yang membuat kita melampaui kalah atau menang dan mampu melihat keadaan dengan jernih, tanpa ambisi tanpa rasa takut karena bagaimana pun juga kita tetap bersama baik sebagai yang akan mendapatkan mandate masyarakat nian tana Sikka maupun yang masih tertunda.

Perkuat Sportivitas
Dalam Piala Dunia tahun 2014, Kroasia memang akhirnya kalah. Namun dunia mencatat bahwa mereka memiliki sportivitas yang tinggi. Kroasia meraih kemenangan moral, kemenangan tertinggi dalam sebuah kontestasi/pertandingan!

Sportivitas memang pahit karena ia mengharuskan kita untuk lebih menjunjung etika dan moral daripada hasil dari sebuah kontestasi. Muara sportivitas adalah keluhuran nilai. Etika dan moral mengorientasikan manusia pada proses menemukan kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kepantasan dalam sebuah kontestasi, termasuk kontestasi dalam politik dan demokrasi semisal Pilkada.

Dalam kontestasi atau pun pertandingan, etika dan moral menuntut untuk mengutamakan kehormatan atau martabat dalam meraih kemenangan. Karena itu, orangtua kita mengatakan, “Untuk apa menang, sukses, dan kaya raya jika kamu tidak terhormat?”

Albert Camus, menyebut sportivitas sebagai nilai yang membangun karakter manusia. Ia tak ada hubungan secara langsung dengan kekalahan dan kemenangan. Kekalahan dan kemenangan adalah akibat dari perjuangan. Sportivitas mengutamakan proses, mengajarkan manusia untuk menemukan nilai-nilai ideal berupa kebersamaan, etika, tata karma, sopan santun, keadilan, kebenaran, kejujuran dan keadilan yang bermuara pada martabat.

Kompetisi dalam memperebutkan suara rakyat dan kedaulatan rakyat perlu dikembalikan pada kultur sportivitas. Saling menghormati antar kandidat, memberi kebebasan kepada masyarakat tanpa dikangkangi dengan politik uang dan iming-iming lainnya menjadi keniscayaan dalam membangun politik dan demokrasi yang bermartabat. Basis kompetisi dan kontestasi harus dikembalikan pada visi, misi, dan program. Bukan buling, ejekan, olokan, freming, labelisasi, hoax, uang, kebencian dan permusuhan.

Pilkada Sikka khususnya dan Pilkada pada umumnya harus dimaknai dan dipahami sebagai bagian dari kultur politik dan demokrasi untuk mewujudkan peradaban politik dan demokrasi kita selain untuk kesejahteraan kolektif. Kultur demokrasi selalu berbasis pada etika, moral, dan etos sehingga memberikan inspirasi dan pencerahan kepada publik pada umumnya dan masyarakat Nian Tana Sikka khususnya.

Inilah politik dan demokrasi yang bijak, jujur cerdas dan visioner. Saya percaya para kandidat dan tim pemenangan adalah agen kebudayaan yang memiliki peradaban dan sportivitas demi kebaikan bersama. Bukan sekadar menjadi pemburu kemenangan dan kekuasaan yang mengorbankan peradaban dan kebersamaan kita.

Oleh karenanya tekad untuk melakukan perubahan di Nian Tana Sikka khususnya dengan visi-misi yang diusung tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, etika, moral, kesantunan, persahabatan, transparansi, sporitivitas, jujur dan adil demi peningkatan kualitas dan peradaban perpolitikan dan demokrasi sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap rakyat.

Pewarta: Yohanis Don Bosco.

Editor: Santoso.

Opini

Bapak Menteri,“Tolong Dengarkan Jeritan Hati Kami”

REDAKSI Teropong Indonesia News
Oktober 24, 2024

Teropongindonesianews.com
Pada kesempatan pertama, patut kiranya mengapresiasi kebijakan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang telah mengubah nomenklatur lama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Perubahan nomenklatur ini menjadi cerminan dari kajian yang tepat mengingat luasnya bidang
tugas yang harus diemban, Yang berarti bahwa dengan bertambahnya nomenklatur baru berarti
juga membagi beban tugas dan tanggung jawab kepada orang yang kiranya juga ahli di bidang tugasnya masing-masing.
Apresiasi kedua bertalian dengan perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap sekolah swasta dan sekolah negeri. Ini tampak jelas lewat pemberian dana BOS, beasiswa PIP, kesempatan PPG, guru penggerak, dan sertifikasi bagi guru-guru yang mengabdi baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Apresiasi ketiga teruntuk Prof. Dr Abdul Mu’ti M.Ed selaku Menteri Pendidikan Dasar Menengah, yang pada kesempatan pertamanya telah menyatakan komitmen untuk tidak terburu-buru membuat kebijakan dengan lebih banyak mendengar aspirasi dari banyak pihak untuk kemajuan Pendidikan Dasar dan Menengah di negari ini.
Dan kiranya amat bijak pernyataan ini mengingat banyak polemik yang terjadi selama ini di dunia pendidikan bertalian langsung dengan PPDB Zonasi, Ujian Nasional, dan PMM.
Tetapi kiranya masih ada polemik yang tidak kalah pentingnya karena ini menyangkut masa depanpeserta didik dan pendidik di republik yang tercinta ini.

Polemik yang sedang marak akhir-akhir inimenyangkut perlakuan yang tidak sama kepada pendidik yang mengabdi di sekolah negeri dan sekolah swasta.
Pendidik yang mengabdi di sekolah negeri diberi kesempatan yang sangat luas untuk menjadi PPPK, sedangkan pendidik yang mengabdi di sekolah swasta, ruang geraknya untuk memperjuangkan nasib agar menjadi lebih baik justru dibatasi oleh regulasi yang kiranya kurang atau bahkan tidak berkeadilan.
Ini sangatlah beralasan mengingat tidak semua sekolah swasta mampu memberikan penghidupanyang layak kepada para pendidik yang mengadi di sekolah-sekolah tersebut. Dengan perkataan lain hendak dikatakan bahwa tidak sedikit pendidik di sekolah-sekolah swasta yang hidupnya kurang atau bahkan tidak layak.
Bahkan ada dari antara mereka yang hidupnya jauh dari kata layak, karena kondisi sekolah-sekolahswasta yang sangat memrihatinkan dari segi finansial, dalam mana yayasan selaku pemilik lembaga-lembaga tersebut sebenarnya tidak mampu memenuhi kesejahteraan para pendidiknya.
Kenyataan ini hendak mengatakan bahwa negara ini masih memperlakukan para pendidik di sekolah swasta layaknya anak-anak tiri di negerinya sendiri. Mereka dibaikan atau tidak
diperhitungkan dari segi regulasi, atau bahkan tidak diperhitungkan sama sekali Ini merupakan rintihan dan jeritan hati para pendidik di sekolah-sekolah swasta yang nasibnya
serba tidak menentu. Memang tidak semua sekolah swasta yang nasib para pendidiknya
memrihatinkan. Artinya bahwa banyak juga sekolah swasta yang mandiri secara finansial sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi para pendidik di sekolah mereka. Ini tidak perlu dipersoalkan karena memang tidak ada masalah di sana.
Yang menjadi catatan yang teramat penting di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dinakhodai oleh Bapak Abdul Mu’ti, adalah nasib para pendidik yang mengabdi di sekolah-sekolahswasta, yang kesejahteraannya yang masih sangat jauh panggang dari api.
Kiranya penting bapak menteri mendengarkan jeritan dan rintihan mereka. Tak sedikit dari mereka
di daerah-daerah yang hidupnya juga “melarat”. Mereka sibuk mengurus masa depan anak-anak bangsa di sekolah, tetapi juga harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak dan suami/istrinya di rumah.
Untuk mengatasi masalah di rumah, tidak sedikit dari mereka juga yang harus mengorbankan
anak-anak di sekolah lewat upaya mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. Akibatnya adalah“hati yang mendua” alias berjalan kangkang. Jika demikian kenyataannya maka menjadi wajarkah sebuah kehidupan?
Kiranya bentuk perhatian yang berkeadilan menjadi hal yang teramat penting. Kebijakan yang berpihak kepada semua pendidik menjadi sebuah keharusan sehingga tidak ada lagi jeritan dan tangisan pilu dari para pendidik swasta di negeri yang menganut prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” ini.
Pada akhirnya Bapak Menteri,“Tolong Dengarkan Jeritan Hati Kami”. Para pendidik di sekolah swasta yang kesejahteraannya memrihatinkan adalah juga warga negara yang kehidupannya juga seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Kiranya nasib mereka menjadi lebih baik dan berkemanusiaan lewat regulasi yang tidak menganaktirikan mereka.
Penulis : Andre Neke – KORWIL NTT Media TIN