Pemkab Probolinggo Dikepung Masa

Teropongindonesianews.com

Probolinggo-Masih seputar Pemilihan Kepala Desa Diruang lingkup Kabupaten Probolinggo, Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Perda terkadang  menjadi polemik.

Senin 8 November 2021 beberapa Cakades, Ormas dan LSM geruduk Kantor Pemkab Probolinggo.

Kedatangan Cakades beserta Lembaga Swadaya masyarakat  ke kantor Pemkab Probolinggo  terkait perbup No 58 pasal 17 Huruf Q yang berbunyi ” menyertakan  Surat keterangan atau sertifikat telah melaksanakan Vaksin  COVID -19  dosis pertama dan kedua”

Menurut mereka  peraturan Bupati bertentangan dengan kementrian  Kesehatan yang dengan pernyataannya melalui menkes Siti Nadia Tarmizdi ,menurut Menkes ,sertifikat Vaksin bukan sebagai sarat apapun “jadi Sertifikat Vaksin sebagai salah satu syarat administrasi adalah Bohong atau Hoax”

Kedatangan masa ke Pemkab Probolinggo di respon langsung oleh Sulis Riyanto sebagai Asisten satu, untuk menemui masa , dalam penyampaiannya di tengah tengah pendemo berjanji akan menyampaikan aspirasi yang di sampaikan hari ini termasuk Perbup No 58 pasal 17 huruf Q,  kepada PLT Bupati Probolinggo,

Namun pernyataan Asisten satu di tolak sama saudara Yoyok Satriyo sebagai Advocat Hukum Pemuda Pancasila sekaligus sebagai ketua aksi.

Pasalnya penyampaian  kemaren Waktu Audensi di Kantor DPRD sudah ada berita acara yang di mana di dalamnya ada kesepakatan untuk merefisi Perbup No 58  pasal 17 huruf Q dan mengajukan kepada PLT , namun pernyataan tersebut  Asisten satu Kabupaten Probolinggo masih akan di ajukan, sedangkan pendaftaran cakades berakhir besok Selasa tanggal 9/10/21.

kekecewaan tersebut membuat masa semakin geram namun  ketua Ormas Pemuda Pancasila Kang Haris panggilan akrabnya mampu mengendalikan masanya,

Kemudian sebagian perwakilan dari pendemo di bawa ke dalam pemkab untuk mediasi.

Mediasi berjalan dengan  alot namun semua perwakilan bisa bernafas dengan lega karna kedatangan mereka ke Pemkab di setujui oleh Kabag Hukum kabupaten salah satunya yang berbunyi.

” bahwa pelaksanaan pendaftaran Pilkades dapat di lakukan oleh salah satu syarat Vaksin dan surat keterangan dari Puskesmas”

selanjutnya masa membubarkan diri dan meninggalkan kantor Pemkap dengan tertib.

(Adt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *