Dorong Kemajuan Dunia Usaha Tanpa Suap, KPK Kerja Sama dengan Kadin

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 26, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, 25 November 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap penting mendorong pelibatan pelaku usaha dalam upaya pemberantasan korupsi. Mengingat dunia usaha punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi.

Pesan tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan penandatanganan MoU antara KPK dengan Kamar Dagang dan Indusri (Kadin) Indonesia yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK. Kesepakatan bersama ini merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tahun 2017.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Supardi, Direktur Tipikor Polri Djoko Poerwanto, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, dan para perwakilan pengurus Kadin Indonesia.

“Jika kita ingin mewujudkan perekonomian yang efektif, efisien, memberikan dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus menghindari praktik ekonomi biaya tinggi karena adanya suap, gratifikasi, dan modus-modus korupsi lainnya,” pesan Firli Bahuri.

Lebih lanjut, Firli Bahuri menjelaskan, bahwa pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatannya. Maka KPK penting untuk hadir memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Keseriusan KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan korupsi pada dunia usaha tersebut diwujudkan dengan pembentukan unit baru yaitu Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Berdasarkan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020, Direktorat AKBU bertugas melakukan pemantauan dan pengkajian regulasi, melakukan analisis deteksi dan pemetaan praktik lawan korupsi, memberikan bimbingan teknis pembangunan sistem antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi di sektor swasta. Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016.

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku usaha menjadi alasan penting bagi KPK untuk melakukan pendekatan pencegahan korupsi pada sektor ini. KPK mencatat bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021, KPK telah menangani 162 kasus korupsi dimana setidaknya 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut. Jika ditarik data lebih jauh, sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.

Selaras dengan semangat KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor dunia usaha, Arsyad Rasyid menyampaikan komitmen untuk menciptakan ekosistem berusaha yang lebih baik, membentuk agen perubahan, dan menerapkan standar ISO antikorupsi.

Pemberantasan korupsi merupakan ikhtiar bersama. Keberhasilannya butuh dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, dalam kegiatan ini KPK juga mengundang Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sebagai representasi Aparat Penegak Hukum yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana korupsi.

Sinergisitas antar-APH dan pemangku kepentingan lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya pencegahan korupsi khususnya pada sector bisnis ini.

“KPK berharap Kadin dapat memberikan peran yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, serta tidak lagi melalaikan dan mengabaikan untuk melaksanakan praktik usaha yang bebas suap bebas korupsi,” tutup Firli Bahuri.

Santoso-Redaksi

KPK Tetapkan Tersangka Pengadaan Mesin Giling di Pabrik Gula PT Perkebunan Nusantara XI

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 26, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, 25 November 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua orang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016.

Kedua tersangka tersebut yaitu BAP selaku Direktur Produksi PTPN XI Tahun 2015 s.d 2016 dan AH selaku Direktur PT WDM.

Perkara ini bermula dari pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin giling di Pabrik Gula Djatiroto.

Dimana Tersangka BAP diduga telah menyepakati bahwa pelaksana pengadaan tersebut adalah Tersangka AH meskipun belum dilakukan proses lelangnya.

Tersangka AH diduga telah membiayai dan memberikan sejumlah uang kepada Tersangka BAP dan beberapa staf PTPN XI dalam studi banding ke salah satu pabrik gula di Thailand.

Setelah studi banding tersebut, Tersangka BAP memerintahkan staf PTPN XI untuk menyiapkan dan memproses pelaksanaan lelang yang nantinya dimenangkan oleh PT WDM.

Tersangka AH menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang. AH juga aktif dalam proses penyusunan spesifikasi teknis harga barang yang dijadikan acuan awal penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp78 Miliar.

Atas perbuatannya, Tersangka BAP dan AH disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap Tersangka BAP di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih dan Tersangka AP di Rutan KPK pada Pomda Jaya Guntur, untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 25 November 2021 s.d 14 Desember 2021.

Korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa telah mencederai praktik usaha yang semestinya diterapkan secara transparan, akuntable, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Korupsi pada sektor ini membuat ongkos usaha menjadi tinggi sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai kualitas dan spesifikasi yang semestinya. Hal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus menghambat pemulihan ekonomi nasional.

KPK meminta praktik permufakatan suap-menyuap dan modus korupsi lainnya antara penyelenggara negara dan pelaku usaha tidak kembali terulang.

KPK juga mengimbau kepada setiap korporasi untuk terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola, agar tercipta good corporate governance guna menutup celah-celah rawan korupsi.

Santoso-Redaksi

KPK Terus Ajak Perguruan Tinggi Bersatu Perangi Korupsi

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 26, 2021

Teropongindonesianews.com

Dalam kesempatan milad Universitas Islam Nusantara (Uninus) ke-62, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron hadir secara langsung memberikan materi dan dan secara khusus mengajak Uninus untuk bersatu memerangi korupsi.

“Kita harus bersatu untuk di jalan Allah, di jalan Allah saat ini apa? Saat ini adalah resolusi melawan korupsi karena koruptor sudah ditangkap oleh KPK seratus kemudian dua ratus orang bahkan satu ribu tapi yang mau menggantikan dan menduduki posisi yang sama malah berjuta-juta orang dengan itikad dan motivasi yang sama dengan yang ditangkap,” kata Ghufron membuka acara Studium Generale di Indonesia di Auditorium Uninus, Bandung, Kamis (25/11/2021).

Ghufron bertutur tentang kasus yang pernah ditangani KPK di Jawa Barat, dimana ada daerah yang pemimpinnya hat-trick atau tiga kali berturut-turut ditangkap KPK. Mulai dari bupatinya, kemudian pengganti bupati dan pengganti berikutnya. Ada pula kisah penangkapan di mana bupatinya tertangkap, tapi anehnya ketika istri dan anaknya mencalonkan diri tetap terpilih.

“Itu menunjukkan proses demokrasi yang diharapkan memilih para kader terbaik bangsa untuk memimpin wilayahnya masing-masing tapi yang terjadi ialah yang terpilih yang berduit, tak berduit tak dipilih. Maknanya bukan hanya mereka yang menjadi ‘pasien’ KPK yang ‘sakit’, tapi yang memilih karena dasar duit juga ‘sakit’,” tegasnya.

Padahal, kata dia, ada mekanisme untuk mencegah korupsi. Dalam sistem Indonesia tidak memperbolehkannya otoritarian sehingga ada presiden, ada DPR, ada BPK, ada MA. Di daerah ada bupati, ada DPRD. Sistem itu bertujuan agar dalam menentukan kebijakan harus melalui perencanaan secara besama.

Kemudian melalui check and balance penyelenggaraan pemerintahan harus transparan, partisipatif, agar dalam membuat UU masyarakat bisa memberi masukan.

“Ini pun tidak cukup. Oleh karena itu, KPK saat ini melaksanakan pendidikan untuk masyarakat. Kalau penindakan agar pelakunya jera, masyarakat yang tahu, menjadi takut, tapi ternyata tidak takut. Dibuat sistem, harapannya dulu korupsinya sendiri, sekarang malah berjamaah,” jelasnya.

Oleh karena itu, sambungnya, KPK mengajak seluruh kalangan hingga perguruan tinggi untuk sama-sama melakukan pencegahan korupsi.

Kehadiran di Uninus bukanlah kali pertama KPK hadir di tengah kalangan perguruan tinggi. KPK selalu mengedepankan fungsi pencegahan, salah satunya melalui edukasi antikorupsi untuk memutus mata rantai korupsi di negeri Indonesia.

Santoso-Redaksi

Kompetisi JAGA Data Challenge 2021 Berakhir, Enam Pemenang Terpilih

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 26, 2021

Teropongindonesianews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menutup gelaran Kompetisi JAGA Data Challenge dengan mengumumkan sejumlah pemenang dari 2 kategori. Melalui kompetisi datathon yang baru pertama kali diselenggarakan ini, KPK berharap lahirnya kontribusi positif bagi upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Sebanyak 362 tim Data Challenge dan lebih dari 450 peserta Mascot Challenge dari berbagai institusi, profesi, dan daerah turut berpartisipasi dalam JAGA Data Challenge tahun ini. Setelah melalui serangkaian acara mulai dari launching, seri diskusi, penjurian, shortlisting dan mentoring untuk peserta finalis, tahap akhir dari JAGA Data Challenge adalah Grand Final yang termasuk dalam rangkaian acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

Dalam acara yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KPK RI dan Facebook ACLC KPK hari Kamis (25/11) lalu, diumumkan 6 pemenang dari 2 kategori peserta untuk kompetisi data pelayanan publik. Pemenang pada kategori Mahasiswa adalah PVDv2 (Juara 1), Pitch Pine (Juara 2), Equilibrium (Juara 3). Sementara di kategori Umum, Anak Ayam (Juara 1), Serta Mulia 23th (Juara 2), Gato (Juara 3) terpilih sebagai para pemenangnya.

Dalam sambutan penutup kegiatan ini, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta kompetisi. Pahala mengungkapkan, jumlah peserta yang besar tersebut sebenarnya di luar dugaan KPK.

“KPK banyak belajar dari kompetisi ini. Kami cukup terkejut dengan respons dan minat yang tergambar dari jumlah peserta, mengingat yang dikompetisikan adalah data. Ternyata animonya sangat besar untuk mengolah data, yang ujungnya adalah kontribusi untuk kebijakan,” kata Pahala.

Pahala juga menegaskan, di tahun depan kompetisi ini akan kembali digelar dengan lebih baik lagi. Nantinya KPK akan memperbanyak informasi yang dapat digunakan sebagai konsep dasar untuk menyusun metodologinya, sekaligus perluasan dengan beragam gagasan pencegahan korupsi.

Pahala berharap, seluruh karya yang dihasilkan dalam kompetisi tahun ini dapat bermanfaat bagi upaya pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia meyakini, penggabungan science dan aplikasi dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi pengguna data tersebut.

“Seluruh hasil penelitian yang aplikatif dari kompetisi ini akan dibagikan KPK ke seluruh pemerintah daerah. Kami berharap para pemenang mengizinkan datanya dapat digunakan di level yang lebih rendah di provinsi dan kabupaten. Nantinya, metodologinya bisa digunakan untuk menganalisa data layanan publik seperti dana desa dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah),”, terang Pahala.

Mengakhiri sambutannya, Pahala Nainggolan menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan KPK dalam penyelenggaraan acara ini, antara lain para strategic partners dan media partner (Satu Data Indonesia, Katadata, Perupadata) serta knowledge partners (Jabar Digital Service, Diskominfo Jawa Barat, Data Science Indonesia, Iykra, Shift Academy dan Algoritma).

Simak tayangan lengkap Grand Final JAGA Data Challenge di tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=yVDPaWcCC4Y

Santoso-Redaksi

Ketua DPR: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan!

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 26, 2021

Teropongindonesianews.com

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk mengampanyekan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November, Puan mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.

“Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan harus menjadi momentum untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” kata Puan, Kamis (25/11/2021).

Puan mengajak seluruh masyarakat membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

Ia menilai, edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan. “Karena banyak kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi lantaran ketidaktahuan.

Seringkali masyarakat belum paham bahwa beberapa tingkah laku yang dilakukan adalah termasuk bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan,” tuturnya.

“Misalnya seperti siulan, komentar atas tubuh, main mata, menyentuh, hingga termasuk komentar seksis dan rasis. Dan pelecehan yang paling banyak dialami perempuan justru terjadi di ruang publik seperti jalanan umum dan sarana transportasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ditambahkannya, peran serta masyarakat menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan kepada perempuan.

“Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan pemahaman tentang gender equity dan gender equality,” ujarnya.

Puan juga menyoroti hasil Survei Nasional Koalisi Ruang Publik pada 2019 yang menyatakan lebih dari 50 persen orang sekitar tidak melakukan intervensi ketika terjadi pelecehan seksual.

“Maka saatnya kita harus lebih peduli, bahwa sekecil apapun bentuk pelecehan, hal itu tetap merupakan kekerasan yang seharusnya tidak didapatkan, khususnya bagi kaum perempuan. Ingatkan dan jika memang keterlaluan, laporkan apabila melihat adanya peristiwa pelecehan,” imbau Puan.

Puan juga mengingatkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk bagi perempuan, melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diupayakan dapat segera disahkan.

“Mari kita bersama memperjuangkan agar RUU TPKS bisa segera selesai. DPR RI percaya bahwa semua rakyat Indonesia, khususnya perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” sebut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun meminta kepada seluruh perempuan di Indonesia yang mendapat bentuk kekerasan atau pelecehan untuk tidak takut bersuara. Puan mengatakan, banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu.

“Segera cari bantuan baik kepada teman, keluarga, atau pihak berwajib bila mendapatkan pelecehan. Saat ini juga banyak elemen masyarakat yang berfokus membantu korban-korban kekerasan, maka tidak perlu takut untuk melapor atau meminta bantuan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Puan juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan. Terutama bagi mereka yang menjadi korban.

“Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada keamanan dan keselamatan kaum perempuan. Kawal dan cegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita semua harus bertekad memberikan perlindungan kepada seluruh perempuan Indonesia,” tutup Puan.

Santoso-Redaksi

Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 26, 2021

Teropongindonesianews.com

Hampir dua tahun Indonesia melewati berbagai tantangan akibat Covid-19. Kini dunia pendidikan Indonesia mulai bangkit mengejar ketertinggalan.

Dalam memulihkan pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang tentu saja dibutuhkan gotong royong berbagai pihak, utamanya para guru yang menjadi ujung tombak pembelajaran.

Proses belajar mengajar di masa pandemi yang menuntut berbagai perubahan memberikan tantangan tersendiri, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didiknya.

Tentu saja perubahan ini memerlukan adaptasi dan kerja keras para guru. Dengan segala keterbatasan yang ada, guru berupaya sekuat tenaga agar murid dapat memahami materi pembelajaran dengan maksimal.

“Di tengah kesulitan pandemi, guru-guru kita terus berjuang tanpa kenal lelah. Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid.

Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu per satu.

Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet,” ungkap Hetifah, dalam keterangan persnya, Kamis (25/11/2021).

Bertepatan pada Hari Guru Nasional 2021 yang diperingati setiap 25 November, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengangkat tema “Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan.

” Dalam kesempatan itu, legislator dapil Kalimantan Timur tersebut juga memuji perjuangan para guru yang tidak berhenti belajar.

Di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal internet dan telpon juga sangat sulit.

“Di tengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat.

Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang luar biasa,” lanjut Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah menyampaikan, Komisi X DPR RI dan Kemdikbudristek terus memberikan dukungan kepada para guru melalui berbagai kebijakan.

“Ada berbagai kebijakan yang kami harap dapat mendukung para guru di seluruh Indonesia.

Mulai dari bantuan kuota internet, peluncuran laman Guru Berbagi, relaksasi dana BOS untuk membayar honor guru non-PNS dan honorer, serta Bantuan Subsidi Upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS,” ujar Hetifah.

Salah satu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan guru adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru.

“Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK tahap 1.

Dengan kelulusan tersebut, saya harap kegelisahan Bapak Ibu guru terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita.

Total formasi sebanyak satu juta, saya mendorong bagi guru honorer yang belum mendaftar atau belum lulus untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mendaftar di tahap 2 dan 3,” dorong Hetifah.

Terakhir, politisi Partai Golkar itu selalu mengiringi doa bagi para guru di Indonesia.

“Kami di Komisi X terus menjadi barisan terdepan dalam memperhatikan dan memperjuangkan para guru Indonesia.

Selamat Hari Guru Nasional bagi pahlawan tanpa tanda jasa.

Semoga selalu diberi kelancaran dalam mengemban amanah mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.

Santoso-Redaksi