Presiden Jokowi Saksikan BWF World Tour Finals 2021

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 2, 2021

Teropongindonesianews.com

Di sela-sela kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis, 2 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyaksikan pertandingan BWF World Tour Finals 2021 yang digelar di The Westin Resort, Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan tunggal putri antara pemain India, Pusarla Venkata Sindhu, melawan pemain Jerman, Yvonne Li di lapangan 1.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyaksikan pertandingan di lapangan 2 pada nomor ganda campuran antara pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, melawan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing.

Usai menyaksikan pertandingan, Presiden Jokowi bertemu dengan para punggawa yang berhasil menjadi juara Piala Thomas pada Oktober 2021 lalu. Presiden mengapresiasi para atlet dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) atas pencapaian tersebut, utamanya karena Indonesia berhasil mengakhiri puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun.

“Ini adalah sebuah prestasi yang telah ditunggu lama oleh seluruh rakyat Indonesia dan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Piala Thomas maupun untuk prestasi-prestasi yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PBSI,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat menyaksikan pertandingan badminton tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Santoso-Redaksi

Masih ada BLT Dana Desa di 2022, Ini Catatan Waka Komite I DPD RI Fernando Sinaga

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 2, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Saat menyampaikan pidato penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2022 pada Senin (29/11) lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan akan merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang responsif, antisipatif dan fleksibel.

Jokowi mengungkapkan APBN akan fokus pada enam kebijakan utama. Dana Desa menjadi bagian dari fokus enam kebijakan utama tersebut.

Dana Desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp68 triliun yang dialokasikan kepada 74.960 desa dan penggunaannya diarahkan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dukungan program sektor prioritas di desa serta program atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Dalam siaran persnya yang dirilis Selasa (30/11), Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga memberikan tanggapannya soal masih adanya kebijakan dan anggaran BLT Dana Desa di APBN 2022.

“Sebagai pimpinan Komite I DPD RI tentu saja saya mengapresiasi Presiden Jokowi dan jajaran menterinya yang masih mengalokasikan anggaran untuk kebijakan BLT Dana Desa tahun depan.

Memang BLT Dana Desa masih dibutuhkan warga desa mengingat kita belum sepenuhnya aman dari dampak pandemi Covid–19, kebijakan perlindungan sosial dan kesehatan tidak boleh lengah di tahun 2022.

Namun saya ingin memberikan catatan soal BLT Dana Desa ini”, tegas Fernando yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Catatan pertama, lanjut Fernando, sekalipun masih ada kebijakan BLT Dana Desa, dirinya meminta Pemerintah Desa dan BPD bersama warga desa tetap membahasnya di Musrenbangdes agar BLT Dana Desa 2022 benar–benar tepat sasaran dan tata kelolanya baik.

Fernando menambahkan, yang menjadi catatan kedua adalah fungsi pengawasan BPD dan pengawasan yang berbasis partisipasi warga desa harus diperkuat.

“Seringkali kami kembali ke dapil mendapat keluhan dari warga desa soal BLT Dana Desa ini, yaitu data tidak akurat, tidak transparan, hanya lingkaran elite Pemdes saja yang terima BLT dan sebagainya.

Saya meminta BPD di tahun 2022 untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal, terutama pengawasan BLT Dana Desa.

Jangan ada kongkalingkong dengan Kades. Warga desa juga harus berpartisipasi mengawasi langsung BLT Dana Desa”, tegas Fernando.

Catatan ketiga, Fernando menjelaskan, dirinya mendesak peran Kemendagri dalam BLT Dana 2022 harus lebih baik lagi.

“Di Kemendagri itu ada Dukcapil dan Bina Pemdes yang bisa memback up. Apalagi BLT Dana Desa ini kan salah satu dari program pengentasan kemiskinan ekstrem, dimana Kemendagri menjadi salah satu kementerian yang harus pro aktif.

Seharusnya kedua Ditjen ini rutin berkoordinasi dengan Kemendes membahas pelaksanaan BLT Dana Desa di lapangan”, tutupnya.

Santoso-Redaksi

Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 2, 2021

Teropongindonesianews.com

JAKARTA- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meluruskan kontroversi yang terjadi antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Ahmad Basarah, awalnya pimpinan MPR RI melakukan rapat di Gedung MPR pada Selasa, 30 November 2021, dengan agenda membahas program kerja MPR tahun 2022 yang akan datang.

Dalam rapat tersebut, lanjut Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menghadiri rapat itu, Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Anggaran melaporkan bahwa kegiatan dan program MPR yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena alokasi anggaran MPR untuk tahun 2022 kembali menurun secara signifikan. Padahal, anggaran lembaga parlemen yang lain seperti DPR RI dan DPD RI malah mengalami kenaikan.

‘’Di sisi lain, Fadel Muhammad merasa kesulitan untuk dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya untuk mendapatkan penjelasan mengapa terdapat perbedaan kebijakan di antara tiga lembaga MPR dengan DPR dan DPD RI. Jadi solusinya adalah menjalin komunikasi yang efektif”, jelas Ahmad Basarah, Rabu.

Dengan demikian, lanjut Ahmad Basarah, sebenarnya sikap Pimpinan MPR pada saat membahas program kerja tersebut bukan pada aspek pemotongan anggarannya, tetapi pada sikap menteri keuangan yang berdasarkan penjelasan Fadel Muhammad tidak menghormati kelembagaan MPR RI karena beberapa kali tidak hadir memenuhi undangan Pimpinan MPR untuk dapat bertemu dan berkoordinasi.” jelas Ahmad Basarah.

Berkaitan dengan pemotongan anggaran, tegas Ahmad Basarah, rapim pimpinan MPR saat itu juga dapat memaklumi dan menerima kebijakan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19. ‘’Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR, tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi dan komunikasi. Namun demikian tidak ada kesepakatan Pimpinan MPR untuk meminta Presiden memecat Menteri Keuangan karena hal itu bukanlah wewenang MPR,” jelas Ahmad Basarah.

Sebelumnya beredar berita bahwa Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena banyaknya anggaran MPR RI yang dipotong, sementara anggaran DPR RI dan DPD RI tetap bahkan bertambah. Fadel mengancam Menkeu karena menganggap Menkeu tidak menghormati MPR RI sebagai lembaga tinggi negara.

Santoso-Redaksi

KPK: Benahi Pengadaan Barang dan Jasa agar Akuntabel dan Berintegritas

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 2, 2021

Teropongindonesianews.com

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengatakan aksi pencegahan korupsi baik yang didorong oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) maupun oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bermula dari identifikasi atas berbagai titik rawan korupsi, antara lain yaitu mark-up pada pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dan penurunan spesifikasi/kualitas.

Demikian disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema ”Penguatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa”, Kamis, 2 Desember 2021 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

“Kami melihat adanya modus korupsi pada tahapan proses PBJ mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban. Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yang berintegritas,” ujar Lili.

Berdasarkan data KPK, sebut Lili, sejak 2004 hingga Juni 2021, terdapat 241 kasus terkait PBJ yang ditangani KPK. Selain itu, lanjutnya, sepanjang 2020 hingga Maret 2021 ada 36 kasus terkait infrastruktur.

KPK, sambung Lili, karenanya meminta komitmen pemda untuk melakukan pembenahan tata kelola agar proses PBJ dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan, serta bebas intervensi yang tidak sah dari pihak manapun.

Di sisi lain, dia juga menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan pelaksanaannya bebas dari korupsi.

“Pembinaan dan pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan oleh Gubernur, Dirjen Otonomi Daerah bersama dengan LKPP. Dalam membangun UKPBJ yang berintegritas dapat tercipta bila lembaga-lembaga terkait mendukung upaya serta memiliki organisasi yang konsisten melakukan tindakan sesuai nilai, tujuan dan tugas,” tutup Lili.

Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor hadir membuka seminar dan menyampaikan bahwa PBJ merupakan kegiatan yang cukup besar menggunakan keuangan negara. Setiap tahun anggaran untuk belanja barang/jasa mencapai angka triliunan rupiah.

“Di lingkungan Pemprov Kalsel, hingga November 2021, realisasi belanja PBJ mencapai Rp1,2 Triliun,” katanya.

Memang, sambungnya, PBJ ini dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pemerintah seperti membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, peningkatan pelayanan dan sektor lain akan bersentuhan dengan PBJ.

“Oleh karena itu, PBJ pemerintah perlu sistem manajemen yang mumpuni, kelembagaan yang kuat, termasuk peningkatan kompetensi SDM dan pejabat Fungsional didalamnya,” terang Sahbirin.

Pemprov Kalsel, ujarnya, juga terus berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam PBJ. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi “SI BEKANTANS” pada 16 November 2021 sebagai implementasi program Belanja Langsung Pengadaan dan per hari ini nilai transaksi melalui aplikasi sudah mencapai Rp1,2 Miliar.

Santoso-Redaksi

KPK Perkuat Integritas Insan DJP Kemenkeu

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 2, 2021

Teropongindonesianews.com

Momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, dimanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia untuk bekerja sama memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kemenkeu. Salah satunya melalui kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bertajuk “Pulihkan Negeri Saat Pandemi, Perkuat Pajak Tanpa Korupsi” Kamis, (2/12)

Ketua KPK Firli Bahuri yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta jajaran DJP dari hulu sampai hilir agar berinovasi dan mengambil insiatif dalam aksi antikorupsi. Menurutnya, jika DJP bisa memastikan sistem operasional perpajakan nasional berlangsung dengan menerapkan program antikorupsi, Indonesia diyakininya akan tumbuh menguat.

“Insan perpajakan berperan sebagai tulang punggung APBN yang bersumber dari pajak dan PNBP. Pada postur APBN 2022 misalnya, 1.800 Triliun lebih dianggarkan, dan 1.500 Triliun-nya bersumber dari pajak dan 335 Triliun dari PNBP. Jika APBN kuat, maka Indonesia kuat dan tujuan negara yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum bisa terwujud. Oleh sebab itu, kami akan memastikan tidak terjadi korupsi pada sektor perpajakan,” tegas Firli.

Lebih lanjut, Firli mengapresiasi prestasi penyelenggara negara di bidang perpajakan yang telah memberi nilai tambah dalam percepatan pembangunan bangsa, dilihat dari sejumlah indikator seperti kemiskinan, pengangguran, IPM, angka ibu meninggal dunia saat melahirkan, angka kematian bayi dan balita, income perkapita dan gini ratio.

Namun, Ketua KPK juga memberikan catatan terkait oknum pejabat DJP yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

“Sangat disayangkan, masih ada insan perpajakan yang tersangkut dan terlibat tindak pidana korupsi dalam beberapa rupa yaitu berupa suap, pemerasan, dan gratifikasi,” ujarnya.

Untuk itu, sambung Firli, KPK meminta peningkatan dan pemeliharaan integritas lembaga penyelenggara perpajakan. Integritas yang baik, sebutnya, akan menjadi benteng bagi setiap individu dalam menghadapi godaan suap, pemerasan dan gratifikasi.

KPK, kata Firli, berharap setiap bentuk kerja sama dan upaya dalam rangka penguatan budaya antikorupsi ini, menjadi semangat bagi seluruh unsur penyelenggara negara pada sektor perpajakan untuk menghindari dan mencegah korupsi.

“Mari perkuat pajak dengan memperbaiki tata kelola perpajakan. Tutup celah dan peluang korupsi, jangan pernah lagi memperkaya diri dengan korupsi,” pungkas Firli.

Santoso-Redaksi