Canangkan Transformasi Digital Sekretariat Jenderal DPD RI Luncurkan Logo Baru

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah memasuki tahap transformasi digital. Transformasi digital sebagai alat strategis untuk membawa instansi/lembaga ke era pelayanan publik modern yang berbasis teknologi. Dalam rangka percepatan program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI meluncurkan Logo Baru sekaligus Canangkan Tranformasi Digital.

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan Kesetjenan DPD RI bertekad melakukan reposisi, melalui direfensiasi dengan momentum peluncuran logo baru kesekjenan DPD RI serta positioning statement melalui core value. Sehingga diharapkan, Sekretariat Jenderal DPD RI dapat bertransformasi menjadi organisasi yang modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dalam mendukung kinerja Lembaga DPD RI.

“Atas nama seluruh Pimpinan dan Anggota DPD RI saya mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core value serta employer branding kesetjenan DPD RI. Menjadi ASN itu tidak mudah dan orang-orang pilihan, apalagi ASN DPD RI yang memberikan kecepatan dalam dukungan pelayanan terhadap kerja-kerja politik Lembaga DPD RI,” ungkap Nono Sampono, di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Selasa (14/12/21).

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menjelaskan tiga agenda yang dilaksanakan yaitu Peluncuran Logo Setjen DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital Setjen DPD RI, serta Pencanangan Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”. Ia melanjutkan, bahwa dalam mendukung kinerja DPD RI, Setjen DPD RI semakin menyadari bahwa budaya organisasi merupakan fondasi sebagai landasan untuk menjalankan organisasi. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPD RI memerlukan sebuah identitas sebagai pengikat kebersamaan di dalam internal organisasi.

“Logo tersebut diharapkan dapat melambangkan nilai-nilai yang dianut bersama dan dijadikan spirit oleh seluruh pegawai yaitu kerja keras, semangat, dan kinerja dalam mendukung tugas DPD RI. Setjen DPD RI juga perlu untuk menguatkan branding organisasi agar lebih mudah diingat oleh pihak eksternal,” lanjut Rahman Hadi.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zahir dalam laporannya menjelaskan proses penyusunan Logo Sekretariat Jenderal DPD RI itu sendiri telah melalui proses panjang. Selain itu, acara ini juga merupakan kesempatan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mencanangkan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI secara lebih masif, dan mencanangkan core values BerAKHLAK sebagai core values yang akan diterapkan oleh seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dalam kinerja sehari-hari.

“Sekretariat Jenderal DPD RI telah membangun 19 aplikasi mandiri dan 9 aplikasi yang bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Sekretariat Jenderal DPD RI juga membangun sistem keamanan aplikasi di lingkungan DPD RI, bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, DPD RI meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT),” jelas Deputi Bidang Administrasi.

Filosofi Logo Setjen DPD RI terdiri dari tiga bagian, Kubah Gedung Nusantara berwarna hijau dan biru sebagai simbol dari lembaga parlemen di Indonesia. Bentuk ramping sederhana, dan modern cerminan dari Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung DPD RI yang profesional, akuntabel dan modern siap menghadapi segala perembangan zaman. Arti warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah, warna biru melambangkan lautan yang menggambarkan Nusantara. Padi dan Kapas yang melingkari Gedung Nusantara melambangkan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sementara pita berwarna putih tulisan Setjen DPD RI berwarna hitam melambangkan konsistensi, ketegasan dan kesinambungan proses dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Lembaga DPD RI.

Santoso-Redaksi

Di Peluncuran Logo Baru Setjen DPD RI, LaNyalla Ingatkan Perlunya Reformasi Birokrasi Hadapi Era Disrupsi

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pentingnya organisasi pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang mendasar. Karena Indonesia akan menyongsong era disrupsi percepatan teknologi, perubahan global, termasuk menghadapi ancaman perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, saat membacakan naskah pidato LaNyalla dalam Launching Logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital dan Pencanangan Core Values Berakhlak serta Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” di lingkungan Setjen DPD RI, di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

“Birokrasi di Indonesia terpasung kreativitasnya karena prosedur ketat yang kadangkala merupakan produknya sendiri,” katanya.

Sistem kerja selama ini, lanjut Nono, membuat birokrat sulit mencari waktu untuk mengerjakan hal-hal yang kreatif. Hal-hal yang sebenarnya berpotensi menyelesaikan banyak persoalan.

“Apalagi jika parameter kerja masih diukur berdasarkan ukuran proses. Bukan output hasil akhir atau dampak yang dihasilkan,” tukasnya.

Menurutnya, birokrat di Indonesia sangat produktif dalam kepadatan aktivitas harian dan terjebak dalam kedisiplinan semu proses birokrasi.

“Birokrat kita disiplin dalam jam kehadiran, disiplin mengikuti prosedur dan membuat prosedur baru. Atau harus membuat laporan ratusan halaman untuk memenuhi sebuah prosedur,” paparnya.

Di situlah, lanjut Nono, yang perlu diubah ke depan. Kerja birokrat masa depan di tengah era dis-rupsi percepatan teknologi dan perubahan global, harus lebih kreatif, efektif dan efisien.

Menurutnya, kalau pekerjaan bisa diselesaikan 4 jam, mengapa harus 8 jam? Kalau bisa dikerjakan satu orang, mengapa harus 3 orang? Kalau bisa dikerjakan di rumah, mengapa harus di kantor? Kalau rapat bisa dilakukan virtual mengapa harus bertemu fisik?

“Inilah momentum bagi kita semua. Terutama organisasi pemerintahan, untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mendasar,” katanya.

Apalagi pemerintah telah menyusun roadmap untuk menuju Indonesia 2045, dengan 4 pokok pembangunan prioritas. Yakni pembangunan manusia serta penguasaan Iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan di luar Jawa dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

“Tata kelola pemerintahan salah satunya dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi. Ini sejalan dengan era dis-rupsi dimana kita dipaksa melakukan inovasi dan adaptasi,” papar Nono.

Dilanjutkannya, adaptasi selalu ditandai dengan perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan Re-positioning. Dan Re-positioning mutlak membutuhkan Diferensiasi.

“Lazimnya proses diferensiasi dilakukan melalui momentum Re-branding dan penegasan positioning statement,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Nono mengapresiasi Kesetjenan DPD RI yang bertekad melakukan reposisi, melalui diferensiasi dengan momentum peluncuran logo baru Kesetjenan DPD RI serta positioning statement melalui core value.

“Kita semua berharap Sekretariat Jenderal DPD RI bertransformasi menjadi organisasi modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dalam mendukung kinerja DPD RI,” jelasnya.

Kesetjenan DPD RI sendiri meluncurkan positioning statement yang disingkat dengan kata Ber-AKHLAK. Merupakan kepanjangan dari; Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Positioning statement itu diharapkan menjadi spirit dari semua aparatur birokrasi di Kesetjenan DPD RI untuk menjadi pribadi-pribadi yang “Bangga Melayani Bangsa”.

“Semoga apa yang diupayakan dapat menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan bersama manfaatnya. Saya atas nama seluruh Pimpinan dan anggota DPD RI mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core value serta employer branding kesekjenan DPD RI,” ucapnya.

Selain Nono Sampono, hadir juga dalam acara tersebut beberapa senator antara lain Bustami Zainudin (Lampung), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Sukiryanto (Kalimantan Barat), Bambang Sutrisno (Jawa Tengah), Leonardy Harmainy (Sumatera Barat) dan Ahmad Kanedi (Bengkulu).

Santoso-Redaksi

Subsidi di Sektor Pertanian, Titik Rawan Korupsi

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut titik rawan pada sektor pertanian adalah subsidi yang diberikan pemerintah.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) bertema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi untuk Memperkuat Sektor Pertanian dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi” di Kantor Kementerian Pertanian RI Jakarta, Senin (13/12).

“Subsidi pemerintah, baik subsidi pupuk, alat pertanian, bibit unggul menjadi salah satu titik rawan dalam tindak pidana korupsi,” kata Alexander.

Dia menambahkan, KPK sangat berkepentingan mengawasi hal ini dan menjadi jadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan korupsi karena ketersediaan pangan sangat penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut serta dalam acara ini mengajak seluruh jajarannya untuk bersama-sama mengedepankan Transparansi, Akuntabilitas, Teamwork Cepat, Cermat dan Akurat.

“Kita ditunggu berprestasi, memperbaiki inovasi pertanian, apalagi disaat cuaca sedang ekstrem seperti saat ini. Tujuan kita hanya satu, yaitu penuhi kebutuhan rakyat dan harapan negara,” tegas Syahrul.

Terkait peringatan HAKORDIA, Alexander mengingatkan salah satu wujud nyata upaya pencegahan korupsi adalah kepatuhan menyampaikan LHKPN.

“Pada Januari 2022 sudah dimulai kembali pelaporan LHKPN, mohon bagi yang wajib lapor untuk mengisinya sampai batas waktu 31 Maret 2022,” katanya.

Dia berharap dengan memperingati HAKORDIA, semua pihak mengingat dan tergugah kesadarannya bahwa bangsa ini masih tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya tinggi.

“Korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK, tanpa peran kita semua apa yang KPK lakukan tidak akan berdampak luas.

Semoga Hakordia tahun 2021 ini betul-betul membangkitkan semangat kita, kembali menggugah kita bersama bahwa korupsi masih menjadi musuh bersama dan persoalan besar bangsa.

Kita punya kewajiban bersama untuk memberantas korupsi demi Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi,” pungkas Alexander.

Santoso-Redaksi

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU Harus Perkuat Agenda Kerja

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam pengawasan iklim usaha dan kompetisinya agar berada di bawah prinsip good corporate governance. Menurut laporan KPPU, pada 2021 terdapat perbaikan Indeks Persaingan Usaha hingga mencapai 4.81, dimana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 4.67. Oleh karena itu, ke depan peningkatan ini perlu dilanjutkan, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.

“Secara khusus saya berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, serta Penganugerahaan KPPU Award Tahun 2021 di Grand on Thamrin, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Dalam acara yang bertema “Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi” ini lebih lanjut Wapres menyampaikan, penguatan agenda kerja dapat dilakukan melalui penguatan aspek pengawasan di seluruh sektor, khususnya persaingan usaha di sektor digital. Sehingga, besarnya potensi pasar digital ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha, baik usaha yang besar maupun kecil.

“Pertama, memperkuat aspek pengawasan di seluruh sektor. Salah satu yang perlu mendapat perhatian ialah persaingan usaha di sektor digital. Saat ini industri digital menjadi primadona di tengah gencarnya transformasi teknologi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Kita ingin agar buah ekonomi digital dinikmati juga oleh masyarakat dan pelaku UMKM, tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau pengusaha global saja,” urai Wapres.

Kedua, lanjutnya, dengan memperluas aspek kerja sama dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Langkah ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks, serta membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan.

“Sinergi KPPU dengan kementerian/lembaga perlu terus dibangun, utamanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” tegas Wapres.

Melalui dua langkah tersebut, Wapres berharap tidak akan lagi terjadinya monopoli dan ketimpangan usaha antara perusahaan besar dan UMKM sehingga kesejahteraan dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

“Iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang harapannya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Menutup sambutannya Wapres berpesan agar acara penganugerahaan hari ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait untuk semakin memberikan kontribusi terbaiknya dalam bidang usaha.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan KPPU Award 2021. Selamat atas kerja kerasnya meningkatkan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi seluruh pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyampaikan, persaingan merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terciptanya persaingan yang sehat merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan ini.

“Persaingan usaha dan pelaksanaan usaha yang sehat menjadi nilai penting bagi pemulihan ekonomi. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan terciptanya barang dan jasa yang kompetitif dan pada akhirnya masyarakat mampu mengonsumsi lebih baik lagi,” ungkap Guntur.

“Persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang sehat akan mampu menghasilkan pengusaha yang sehat agar ke depan pengusaha kita mampu bersaing secara kompetitif bahkan di luar negeri,” tambahnya.

KPPU Award 2021 diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemerintah provinsi yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah.

Adapun nama-nama penerima penghargaan KPPU Award 2021 di antaranya:

Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kategori Kemitraan Tingkat Daerah

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat

Peringkat Utama: Kementerian Keuangan.

Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kategori Kemitraan Tingkat Pusat

Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian.

Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, para Gubernur dan perwakilan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan provinsi.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.

Santoso-Redaksi

Buka Forum Nasional Stunting, Wapres Tekankan Komitmen dan Kolaborasi Untuk Percepat Turunkan Stunting

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 14, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Saat ini, satu dari tiga balita di Indonesia mengalami stunting, mengingat angka prevalensi stunting di Indonesia kini masih tercatat mencapai 27 persen. Persoalan yang menentukan masa depan bangsa ini perlu segera ditangani dengan strategi efektif, yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi semua pihak.

“Komitmen yang kuat sangat penting untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir, dan mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Forum Nasional Stunting Tahun 2021, di Jakarta, pada Selasa (14/12/2021).

Komitmen tersebut, lanjut Wapres, terdiri atas komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan; komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya; dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik.

Selain itu, Wapres meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

“Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting,” terang Wapres.

Kolaborasi lain yang juga Wapres harapkan adalah aksi bersama Kementerian dan Lembaga dalam memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting.

“Kementerian dan Lembaga agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” urai Wapres.

Wapres juga meminta Kepala Bappenas selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, untuk dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini.

“Jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi,” tegas Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berpesan agar segenap elemen bangsa terus optimistis dapat mencapai target angka prevalensi stunting 0 persen di 2030, dengan tidak lengah dan terus berusaha merawat anak bangsa agar terhindar dari stunting.

“Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa,” pungkas Wapres.

Dalam forum nasional stunting yang baru pertama kali diselenggarakan ini, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, sesuai formulasi program yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN memiliki salah satu inisiatif untuk menekan terjadinya stunting melalui keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting.

“Kita menekankan pada penyiapan kehidupan keluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum, serta sanitasi yang sehat,” ujar Hasto.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sugeng Haryono, serta hadir secara virtual, para gubernur, bupati/wali kota dan pimpinan DPRD.

Selain itu, hadir mendampingi Wapres, Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto.

Santoso-Redaksi