Keadilan Fiskal bagi Daerah Perlu Segera Diwujudkan
Teropongindonesianews.com
Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan maupun pelaksanaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pasca disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah (UU HKPD).
Dalam kesempatan itu Banggar meminta agar seluruh kepala daerah di Jabar untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi guna terwujudnya keadilan fiskal bagi daerah.
“Pertemuan Banggar DPR RI dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat yang juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi, sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud,” ungkap Cucun dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI dengan Wakil Gubernur Jabar, Bupati dan Wali Kota se-Jabar, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kanwil Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/12/2021).
Politisi PKB itu juga mengungkapkan bahwa krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19, mengharuskan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kebijakan fiskal yang sudah didesain oleh pemerintah pusat, harus bisa diimplementasikan di daerah. Jabar sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, kabupaten/kota di Jabar harus memanfaatkan keberadaan TKDD, sehingga alokasi dana yang dialokasikan pemerintah pusat diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar.
Maka dari itu, bupati/wali kota harus tetap update dengan perubahan kebijakan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pengajuan TKDD sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tata kelola yang baik.
Cucun mengatakan, sinergi kepala daerah di Jabar dengan seluruh stakeholder yang ada baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif yang mewakili daerah pemilihan Jabar perlu terus ditingkatkan. “Kami disumpah untuk selalu komitmen dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi dapil,” tandas legislator dapil Jabar II itu.
Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum menjelaskan, saat ini Jabar fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD.
“Ke depannya Jawa Barat memiliki banyak rencana pembangunan yang memerlukan banyak bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat.
Kami berharap kunjungan Banggar DPR RI bisa melihat langsung proses pembangunan yang sedang berlangsung di Jawa Barat,” tuturnya.
Santoso-Redaksi