Sematkan Ruh Antikorupsi dalam Semangat Bela Negara

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 20, 2021

Teropongindonesianews.com

Penindakan dengan menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya, namun mencegah terjadinya korupsi adalah wujud nyata bela negara yang dapat dilakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap nusa bangsa dan tanah air Indonesia.

Pemikiran ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dalam momen peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2021 kemarin.

Firli menilai, ‘Semangat Bela Negaraku Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh’ yang diusung sebagai tema besar dalam peringatan Hari Bela Negara tahun ini sangat tepat. Menurut Firli, semangat bela negara perlu terus digelorakan di tengah situasi dan kondisi sosial yang rentan terfragmentasi, dan berhadapan dengan berbagai ancaman termasuk korupsi.

“Cukup menjadi pribadi sederhana yang senantiasa menerapkan nilai kejujuran, moral, etika, agama dan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, adalah cara sederhana untuk memenuhi seluruh kriteria bela negara di masa kini,” pesan Firli.

Ketua KPK juga menegaskan kembali sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, upaya pencegahan korupsi sangat fundamental, dimana pencegahan berbanding lurus dengan perlindungan kepentingan publik. Karenanya KPK terus berbenah, membuat banyak terobosan baru untuk menyempurnakan setiap metode penanganan korupsi dengan upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif, agar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bangsa dan negara.

“Pendekatan asset recovery, penerimaan negara bukan pajak serta memitigasi perilaku korupsi adalah hal utama lainnya yang juga kami lakukan untuk menangani korupsi di negeri ini,” ungkap Firli.

Firli pun mengajak seluruh pihak untuk menyematkan semangat bela negara dalam orkestrasi yang bersatu padu membangun budaya antikorupsi. Harapannya, masyarakat akan senantiasa tangguh menjaga, merawat serta mewujudkan cita-cita tujuan bernegara yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia dalam kehidupan cerdas berbangsa dan bernegara.

Santoso-Redaksi

Pimpinan DPR Harus Proaktif dalam Percepatan Pembahasan RUU TPKS

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 20, 2021

Teropongindonesianews.com

Menyegerakan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) untuk menjadi undang-undang merupakan salah satu jalan keluar untuk mencegah tindak kekerasan seksual terjadi. Pimpinan DPR harus membuka mata hati dan nurani dalam upaya mempercepat proses legislasi RUU TPKS itu.

“Proses dialog saya kira masih bisa berlanjut di tahapan-tahapan legislasi berikutnya. Jangan sampai maraknya kekerasan seksual yang terjadi di tengah masyarakat kita, malah direspon oleh pimpinan DPR dengan menunda-nunda proses legislasi RUU TPKS,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12).

Menurut Lestari, menunda hasil Panja Badan Legislasi DPR untuk diparipurnakan agar RUU-TPKS menjadi RUU inisiatif DPR memperlihatkan para pimpinan DPR belum sepenuhnya memahami apa yang dialami masyarakat saat ini.

Kasus kekerasan seksual yang terus berulang, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, mengancam keselamatan masyarakat terutama perempuan dan anak yang kerap menjadi korban.

Perempuan dan anak, tegas Rerie, adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian penting bagi masa depan bangsa ini. Karena perempuan adalah calon ibu yang melahirkan generasi penerus negeri.

Sehingga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di negeri ini merupakan langkah nyata untuk memastikan generasi penerus bangsa terhindar dari ancaman berbagai tindak kekerasan seksual.

Dia berharap, para pimpinan DPR dapat memastikan proses legislasi RUU TPKS berlanjut untuk kemudian memenuhi semua persyaratan administrasi untuk dijadikan undang-undang.

Membangun dialog yang konstruktif antara para pimpinan DPR dan menyegerakan tahapan legislasi terus berjalan, tegas Rerie, adalah respon yang sangat diharapkan dari para pimpinan DPR dalam menyikapi tindak kekerasan seksual yang mengancam kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak.

Rerie berharap, pada kesempatan rapat paripurna mendatang para pimpinan DPR memberi perhatian pada RUU-TPKS, sehingga tidak terkendala lagi dengan masalah teknis dalam proses pengesahaannya sebagai RUU inisiatif DPR.

Tindak kekerasan seksual yang terjadi di tanah air, menurut Rerie, merupakan masalah bangsa yang harus diatasi segera, secara bersama dan menyeluruh.

Upaya menyeluruh itu, jelasnya, harus dimulai dari memperkuat peraturan yang ada dan political will para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan terkait.

Santoso-Redaksi

Komitmen Pemberantasan Korupsi Tidak Boleh Berhenti Pada Hal-Hal Seremonial dan Administratif

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 20, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Pemerintahan yang bersih (clean government) adalah pemerintahan yang prioritas pembangunannya lebih mengarah pada peningkatan kinerja. Hal ini pun hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Untuk itu, komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata.

Hal tersebut dinyatakan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar secara daring dan luring di Jakarta, Senin (20/12/21).

“Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” tegas Wapres.

Lebih jauh, Wapres berharap segala upaya nyata dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif,” pesannya.

Oleh sebab itu, lanjut Wapres, saat ini merupakan kesempatan yang baik sebagai momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan yang hadir, untuk terus berbenah memperbaiki kualitas karakter diri dan organisasi.

“Pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2021 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.

“Kegiatan penyerahan predikat WBK/WBBM ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya.

Selain itu, Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memberikan hasil nyata berupa pelayanan yang berkualitas dan berintegritas, selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya juga berharap, acara ini bisa menjadi forum untuk menggali masukan dan saran perbaikan bagi program reformasi birokrasi yang berkenaan (dengan) peningkatan pelayanan dan integritas,” ujarnya.

Santoso-Redaksi