REDAKSI Teropong Indonesia NewsTeropongindonesianews.com
Jakarta, – Pemerintah terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima. Karakter aparatur negara yang berintegritas dibutuhkan dalam mendukung kelanggengan ekosistem antikorupsi dalam organisasi. Untuk itu, diperlukan pembangunan unit kerja wilayah yang bebas korupsi melalui nilai integritas yang baik dalam membangun bangsa.
“Kokohnya integritas SDM menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/12/21).
Menurut Wapres, dalam membangun kerja sama khususnya di tingkat global, adanya integritas moral menjadi fondasi dan nilai karakter yang dibutuhkan.
“Integritas moral merupakan fondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerja sama dan kemitraan berbasis trust, termasuk di tingkat global,” ujarnya.
Lebih lanjut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengakselerasi pembangunan unit-unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
“Pembangunan zona-zona integritas secara masif di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik,” jelas Wapres.
“Pada ujungnya akan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional,” tambahnya.
Adapun Wapres mengajak agar para pihak terkait mampu mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, hingga memperkuat kerja sama dalam pencegahan korupsi.
“Agar secara konsisten mengokohkan dan mengevaluasi integritas individu dan kelembagaan, serta memperkuat nilai-nilai WBK dan WBBM, sebagai upaya amar ma’ruf nahi munkar,” tutur Wapres.
“Kemudian, memanfaatkan teknologi digital dan kekuatan media sosial dalam proses bisnis, sebagai bentuk transparansi pengawasan pelayanan publik,” lanjutnya.
“Dan terakhir adalah memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan KPK dalam kerangka kerja sama pencegahan korupsi dan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi,” terang Wapres.
Selain itu, Wapres menekankan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antarstakeholder untuk mengoptimalkan transformasi birokrasi.
“Kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir, dari pencegahan sampai ke penindakan, baik Government to Government, Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B), serta dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke desa-desa,” ungkap Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penggerak pembangunan Zona Integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan, serta memberikan ucapan selamat kepada para instansi penerima penghargaan.
“Terima kasih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selalu konsisten memotori pembangunan Zona Integritas pada unit-unit pelayanan pemerintahan,” tutur Wapres.
“Selamat pula kepada seluruh instansi penerima penghargaan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” pungkasnya
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyampaikan adanya proyeksi untuk mewujudkan ASN Merdeka, yaitu ASN yang dapat bekerja lintas instansi, seperti di kementerian lain atau di perusahaan BUMN untuk mewujudkan good and clean governance.
“Ke depan kami ingin ASN Merdeka, dia mendaftar PNS bisa pensiun di PAN RB, bisa di kementerian lain dan BUMN. Itu contoh yang ingin kita bangun dalam konteks birokrasi ASN Merdeka,” ujar Tjahjo.
“Konsep reformasi birokrasi merupakan katalisator mewujudkan good and clean governance untuk mendukung pembangunan nasional. Katalisatornya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” imbuhnya.
Adapun penerima penghargaan WBK dan WBBM berasal dari 558 unit kerja instansi pemerintah, beberapa di antaranya 140 unit kerja Kementerian Keuangan, 49 unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, 43 unit kerja Mahkamah Agung, 36 Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 18 unit kerja Kejaksaan Agung.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Wakil Kepolisian Republik Indonesia Gatot Eddy Pramono, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri) Imam Gunarto, dan Wakil Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.
Santoso-Redaksi
