Imbangi Thailand di Leg II Final, LaNyalla Bangga dengan Perjuangan Asnawi dkk

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Surabaya, – Indonesia akhirnya gagal meraih trofi Piala AFF 2020. Skuad Garuda harus puas dengan hasil imbang 2-2 lawan Thailand pada leg II final, di Singapore National Stadium, Sabtu (1/1/2022) malam. Secara aggregate, Indonesia kalah 2-6.

Namun, apresiasi tetap diberikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

“Perjuangan para pemain sangat luar biasa. Mereka telah mengeluarkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan hasil terbaik. Buat pemain, saya tetap bangga dengan perjuangan yang berat itu,” kata LaNyalla, yang sedang reses di Jawa Timur, Minggu (2/1/2022).

Dengan kekalahan ini, Indonesia tercatat 6 kali masuk ke final Piala AFF yang semuanya berakhir dengan runner up.

“Untuk skuad kali ini, saya lihat ada progres yang luar biasa. Tim ini dibentuk dengan pemain-pemain muda dengan rata-rata usia 23 tahun. Artinya, tim ini dapat terus berkembang jika mendapat pembinaan yang tepat,” katanya.

LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, optimis 2 hingga 3 mendatang Indonesia akan memiliki tim tangguh.

“Saat pemain ini masuki usia emas, Indonesia akan memiliki tim yang saya rasa bisa merajai Asia Tenggara. Dengan catatan, jangan sampai pembinaan ini terputus,” katanya.

LaNyalla juga berharap pemain dapat terus berproses dan meningkatkan kemampuan.

“Buat Asnawi dkk, terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih telah memberikan permainan terbaik dan tetap membanggakan. Teruslah berproses menjadi pemain-pemain terbaik dan berkualitas,” katanya.

Pada final leg II, Indonesia sempat unggul 1-0 di babak pertama melalui gol Ricky Kambuaya menit ke-8.

Namun, Thailand membalikkan keadaan di babak kedua melalui gol Kraisorn menit ke-54 dan Yooyen menit ke-56. Indonesia akhirnya memaksakan hasil imbang 2-2 lewat gol Egy Maulana Vikri menit ke-80.

Santoso-Redaksi

PERDA ASPIRATIF & PROBLEMATIKA DALAM PEMBENTUKANNYA WAKIL KETUA BULD DPD RI H. AHMAD KANEDI, SH., MH. 1 JANUARI 2022

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Pada hari Sabtu, 1 Januari 2022, Wakil Ketua I BULD, H. Ahmad Kanedi, SH., MH. memenuhi undangan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk menjadi narasumber dalam acara Diskusi Webinar bertajuk “Produk Legislasi Daerah: Dinamika Pembentukan Perda dan Penegakannya”. Acara tersebut menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Drs. Makmur Marbun, M.Si., dan Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S. Sos., M.Si.

Mengawali paparannya, H. Ahmad Kanedi, SH. MH. menjelaskan tugas dan kewenangan BULD DPD RI dalam rangka pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda. Ditegaskannya, “DPD RI, melalui BULD, sesuai tugas yang diamanatkan UU MD3 dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda, adalah ingin menjadi bagian untuk mengharmonisasi antara legislasi pusat dan daerah sehingga terjalin komunikasi yang bagus dalam menghasilkan peraturan-peraturan daerah yang aspiratif.”

Dalam pelaksanaannya, pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda yang menjadi tugas dan kewenangan DPD RI yang dilaksanakan oleh BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI  dimaknai secara holistik dan integral, sehingga tidak dilakukan terhadap perda per perda dan dilakukan dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah.

Senator asal provinsi Bengkulu yang saat ini menjabat Wakil Ketua I BULD DPD RI ini menemukan sejumlah permasalahan pembentukan perda saat melakukan kunjungan kerja di daerah. Diantaranya adalah bahwa program pembentukan peraturan daerah seringkali hanya berisi daftar judul rancangan peraturan daerah tanpa didasarkan atas kajian naskah akademik.

Permasalahan selanjutnya adalah bahwa penyusunan penjelasan atau keterangan maupun naskah akademik sebelum penetapan propemperda sulit dilaksanakan karena terkendala pembiayaan, mengingat anggaran pembentukan perda baru disusun setelah propemperda ditetapkan.

Permasalahan lain yang dijumpai dalam pembemtukan perda di daerah adalah tidak adanya kejelasan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak adanya aspirasi atau kebutuhan dari masyarakat atas perda yang telah dibentuk, dan masih terjadinya tumpeng tindih norma baik secara vertical maupun horizontal.

Berdasarkan sejumlah hasil temuan di lapangan inilah, kewenangan yang dilakukan DPD RI tidak dimaksudkan untuk memperpanjang proses pembentukan perda itu sendiri, dan tidak pula dalam kapasitas dapat membatalkan atau menolak Perda. Kewenangan DPD RI lebih dititikberatkan pada fasilitasi hubungan pusat-daerah, percepatan pembentukan perda sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah, dan mendorong harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

Kehadiran DPD RI melalui BULD justru dimaknai sebagai upaya untuk membantu permasalahan daerah, baik terhadap ranperda maupun perda, utamanya menyangkut permasalahan administrasi nomor register, dasar hukum pembentukannya, maupun permasalahan materi muatan. DPD RI melalui BULD akan terus mengawal otonomi daerah sebagai mandat konstitusi dan rakyat, salah satunya mendorong agar perda yang dibentuk merupakan perda yang aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Selanjutnya, narasumber kedua, yaitu dari Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Drs. Makmur Marbun, M.Si., menyampaikan materi tentang perda bermasalah dan carut marutnya pembentukan perda. Dijelaskannya, “Perda merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah, sehingga urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya adalah kemitrasejajaran antara pemerintah daerah dengan DPRD”.

Berdasarkan data kemendagri diketahui bahwa jumlah perda dan perkada yang berkategori bermasalah pada rentang waktu tahun 2015 s.d 2021 adalah sebanyak 2.166 perda dan 15.025 perkada.

Dijelaskan pula bahwa proses perencanaan perda melalui Propemperda tahun 2021 di 34 provinsi tersebut kurang maksimal, dimana dari jumlah Propemperda sebanyak 557 ranperda hanya sebanyak 154 yang dapat difasilitasi menjadi perda, atau total capaiannya sebesar 32%.

Permasalahan terbaru terkait adalah terdapat 860 perda pada tahun 2021 yang terdampak Putusan MK terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktur Produk Hukum Daerah tersebut juga meminta kepada publik agar menyampaikan permasalahan apabila ada perda bermasalah atau perda yang tidak implementatif.

Selanjutnya, kesempatan terakhir adalah pemaparan materi oleh Guru Besar Hukum Pemerintahan Daerah IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si. Disampaikan bahwa permasalahan atau problematika perda pada hakikatnya bermuara dari hilangnya executive review yang dimiliki oleh Kemendagri melalui Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016.

Ditegaskannya, “Perda sebetulnya bersifat lokal sehingga perlu percepatan di tingkat lokal jika terjadi permasalahan. Maka sebaiknya perda dimasukkan ke dalam rezim pemerintahan daerah agar bisa segera dilakukan executive review, bukan di rezim peraturan perundang-undangan”.

Walaupun demikian, problematika perda merupakan permasalahan bersama baik Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD), Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian terkait dan DPD RI dalam posisi sebagai lembaga perwakilan daerah.

Berdasarkan hasil diskusi webinar tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya harmonisasi legislasi pusat-daerah, koordinasi di tingkat pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda.

Di tingkat pusat, koordinasi dapat dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi antar peraturan, serta dengan kementerian teknis yang bersifat sektoral agar tidak terjadi pertentangan norma, kekaburan rumusan, maupun tumpang tindih materi muatan dalam pembentukan perda yang bersifat delegasi. Sedangkan koordinasi di tingkat daerah dapat dilakukan melalui antardinas lintas sektoral dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antardinas sebagai pelaksana dan penegakannya.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda menjadi bagian dari asas pembentukan perda sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peran serta masyarakat tersebut sangat penting kaitannya dengan pengawalan aspirasi dan keinginan masyarakat atas kebutuhan pembentukan perda demi menjamin kesejahteraan masyarakat daerah.

Santoso-Redaksi

Dialog Akhir Tahun, Menkeu Apresiasi Dedikasi dan Kerja Keras Jajaran Kementerian Keuangan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baik yang di pusat dan daerah atas kinerjanya selama tahun 2021. Hal ini disampaikan saat pelaksanaan Dialog Akhir Tahun 2021 bersama perwakilan Kepala Kantor Perwakilan (Kakanwil) untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Maluku pada Jumat (31/12).

“Terima kasih atas seluruh kerja keras, dedikasi, pengorbanan tahun 2021 ini yang saya tahu tidak mudah,” ungkap Menkeu.

Menkeu menyampaikan, tahun 2021 bukan tahun yang biasa. Banyak tantangan dalam mengelola keuangan negara di masa pandemi, termasuk lebih dari 13.100 pegawai Kemenkeu terkena Covid dan 130 orang diantaranya meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan tugas di daerah, Menkeu berharap sinergi dan kolaborasi lintas unit vertikal dapat terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyampaian informasi atas kebijakan terkait APBN dan keuangan negara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menkeu mencontohkan, di dalam pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Program Pengungkapan Sukarela yang berlaku mulai 1 Januari 2022, semua pegawai Kemenkeu tidak hanya yang bertugas di Direktorat Jenderal Pajak dapat menyebarluaskan kebijakan tersebut. Dengan demikian, partisipasi peserta meningkat dan mendorong potensi penerimaan negara ke depan. Begitu juga dalam hal optimalisasi Dana Desa sebagai tugas fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, jajaran Kemenkeu dapat mengedukasi daerah melalui unit vertikal yang lain.

“Bekerja bersama membuat dan membuahkan banyak sekali prestasi yang luar biasa. Kemenkeu selalu bisa meningkatkan prestasi. Itu salah satu DNA dan etos kerja kita dan itu diakui,” tandas Menkeu.

Dalam menyongsong tahun 2022, Menkeu berharap kinerja dan prestasi dari Kemenkeu dapat terus ditingkatkan. Pengelolaan APBN 2021 guna memulihkan ekonomi menunjukkan perbaikan ditunjukkan dengan penerimaan negara tumbuh positif di tengah belanja negara yang masih tetap kuat, sementara defisit berhasil diturunkan.

“Pertahankan dan terus kita tingkatkan prestasi dari Kemenkeu untuk bisa mengawal pemulihan ekonomi dan mengawal untuk penyehatan APBN kembali,” tutup Menkeu.

Santoso-Redaksi

Komitmen yang Kuat Para Pemangku Kepentingan Penting untuk Realisasikan Harapan Masyarakat

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Harapan dan optimisme masyarakat harus diimbangi komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana dan janji agar proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan dengan baik.

“Tahun baru selalu saja menghadirkan optimisme dan harapan baru. Apalagi di tahun 2022 ini kondisi penyebaran Covid-19 relatif terkendali, yang membuka peluang kebangkitan di berbagai sektor pembangunan semakin besar,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalama keterangan tertulisnya, Minggu (2/1).

Menurut Lestari, besarnya peluang di sejumlah sektor pembangunan, memberi harapan dan optimisme masyarakat yang terus meningkat.

Seperti antara lain, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di sektor pendidikan tahun ini akan diterapkan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) berdasarkan capaian vaksinasi terhadap guru, tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia) dan level PPKM di daerah masing-masing sekolah.

Keberhasilan berlangsungnya PTM di sejumlah daerah, tambah Rerie, diharapkan akan menekan ancaman learning loss akibat terganggunya proses belajar mengajar pada dua tahun terakhir.

Demikian juga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan janji para politisi di parlemen yang akan menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang sudah bertahun-tahun berproses.

Seperti Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Relatif terkendalinya penyebaran Covid-19 saat ini, tegas Rerie, seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU, tanpa kendala teknis yang berarti.

Masyarakat sangat berharap, tambah Rerie, tuntasnya sejumlah RUU tersebut menjadi undang-undang dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman sejumlah pihak yang ingin merampas hak-hak mereka.

Namun, tegasnya, semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya.

Pelaksanaan PTM di sejumlah daerah akan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah untuk terus meningkatkan vaksinasi para tenaga pendidikan di daerah tersebut.

Sementara itu kecepatan pembahasan sejumlah RUU untuk menjadi undang-undang akan sangat bergantung pada komitmen kuat para pimpinan DPR untuk mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan sejumlah RUU tersebut.

Sehingga tahun ini, tegas Rerie, merupakan ajang pembuktian apakah komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat atau hanya untuk kelompoknya semata.

Santoso-Redaksi