Ditjen Bina Adwil Beri Bantuan untuk Urusan Bencana dan Kebakaran kepada Pemerintah Daerah

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 10, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan bantuan pemerintah (Banper) untuk sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Bantuan sub urusan bencana diberikan kepada 9 pemerintah kabupaten/kota. Sementara bantuan untuk mendukung sub urusan kebakaran diberikan kepada 8 pemerintah kabupaten/kota.

Daerah yang berhak menerima bantuan tersebut ditentukan berdasarkan kategori dan indikator sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 188.32-600 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam rangka Mendukung Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

Bantuan yang diberikan tersebut berupa kendaraan sepeda motor Kawasaki KLX untuk banper sub urusan bencana, serta set Fire Pump untuk banper sub urusan kebakaran. Penyerahan bantuan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Senin (10/1/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, bantuan ini untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang layak bagi penyelenggaraan sub urusan bencana dan kebakaran. Penyelenggaraan itu, kata dia, merupakan salah satu sub urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Trantibumlinmas.

Layanan dasar itu, kata Safrizal, tidak dapat berjalan optimal apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik. Karena itu, Ditjen Bina Adwil menilai, perlu untuk memberikan bantuan tersebut.

“Dalam rangka penyelenggaraan Trantibumlinmas sebagai jembatan untuk mengurangi jarak antara kebutuhan dengan kemampuan daerah dalam pemenuhan sarana prasarana bencana dan kebakaran.” kata Safrizal dalam pengarahannya kepada para perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir di Jakarta, Senin (10/1/2022).

“Bantuan ini diberikan sebagai bentuk stimulan kepada Pemerintah Daerah agar di waktu mendatang, Bapak/Ibu dapat mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk pengadaan sarana dan prasarana bencana dan kebakaran, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah masing-masing,” tambah Safrizal menutup sambutannya.

Adapun 9 daerah yang menerima bantuan pemerintah sub urusan bencana, yakni Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banggai Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Kemudian 8 daerah yang menerima bantuan pemerintah sub urusan kebakaran, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kubu Raya, Kota Subulussalam, dan Kota Banjar Baru.

Santoso-Redaksi

Kemendagri Minta Pemda Sediakan Program dan Anggaran yang Cukup untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 10, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyediakan perencanaan program dan anggaran yang cukup untuk memenuhi urusan wajib pelayanan dasar, khususnya Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Pasalnya, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA., saat menyerahkan bantuan pemerintah (banper) kepada sembilan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan sub urusan bencana dan delapan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung sub urusan kebakaran, di Gedung H Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2022).

“Ini salah satu urusan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan yang harus menjadi prioritas karena disebut dua kali, baik Pasal 18 maupun Pasal 298, bahwa pemerintah daerah harus menyediakan program atau perencanaan yang cukup dan anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan urusan wajib layanan dasar,” kata Safrizal.

Safrizal menambahkan, sebagaimana Pasal 11 dan 12 UU Pemda tersebut, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta sosial.

“Urusan bencana, Trantibumlinmas nama besarnya, yang terdiri dari tiga sub urusan: urusan bencana, kebakaran, dan urusan Satpol-PP, sudah ada alat ukurnya, bahwa kita menyediakan layanan dasar kepada masyarakat. Oleh karenanya pada hari ini, Bapak/Ibu harus bisa mengukur kemampuan untuk melayani, karena kita memahami kemampuan melayani ini akan mengerti pula kekurangan kita,” cetus Safrizal.

Karena itu, selain bantuan dari Pemerintah, pihaknya meminta pemerintah daerah agar memaksimalkan perencanaan anggaran dan program untuk dapat memenuhi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam sub bidang bencana dan sub bidang kebakaran.

Apalagi, hal itu merupakan upaya untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang layak sebagai bentuk penyelenggaraan sub urusan bencana dan kebakaran, yang notabene adalah salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Trantibumlinmas.

Santoso-Redaksi

Menkeu: Perempuan Berperan Penting dalam UMKM

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 10, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai perempuan adalah pelaku yang sangat penting dan besar di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pernyataan tersebut didukung data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.

Di tingkat usaha mikro, 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Untuk tingkat usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan. Sementara, untuk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan.

“Jadi kita melihat data tersebut, perempuan ini adalah pelaku yang sungguh sangat penting dan bahkan utama pada level kecil dan mikro,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (Rakernas PPUMI), Saboteur (08/01).

Menkeu mengungkapkan UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60 persen dari total ekonomi nasional dan 97 persen dari sisi penciptaan dan penyerapan kesempatan kerja.

“UMKM tidak hanya sekadar aktivitas yang dilakukan oleh banyak pelaku, terutama para perempuan, namun dia juga merupakan penggerak dan tulang punggung ekonomi kita hari dan ke depan,” ujar Menkeu.

Dalam pertemuan KTT G20 di Roma pada Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para pemimpin dunia bahwa di Indonesia memiliki program pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi), kredit usaha rakyat (KUR), Program Mekaar, hingga program digitalisasi dari kegiatan UMKM.

Dukungan pemerintah lainnya diberikan melalui investasi pembangunan infrastruktur digital ke seluruh pelosok Indonesia untuk mendorong pengembangan kewirausahaan yang berplatform digital. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan di bidang perizinan melalui online single submission (OSS).

“Kalau UMKM ingin mendirikan perusahaan secara lebih formal sehingga bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar lagi seperti yang ada di perbankan, dia bisa mendapatkan izin secara sangat mudah. Saya berharap ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha perempuan di level mikro sehingga mereka kalau memiliki izin usaha yang formal, dia juga akan makin mendapatkan akses modal yang makin kuat,” kata Menkeu.

APBN terus berusaha untuk memberikan pemihakan kepada para pelaku usaha menggunakan instrumen keuangan negara yang dikelola langsung melalui APBN maupun kekayaan negara yang dipisahkan untuk memberikan dukungan yang nyata bagi para usaha kecil, terutama para perempuan.

“Pemerintah menggunakan berbagai kebijakan untuk bisa bantu sebanyak mungkin dan semua segmen membutuhkan. Itu semuanya dilakukan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha yang sangat ultra mikro sehingga mereka mampu mendapatkan akses permodalan,” kata Menkeu.

Harapannya, dengan berbagai akses permodalan yang ada, penguatan untuk usaha kecil, terutama dari sisi teknik produksi, pembukuan, dan kemampuan, dapat terus meningkatkan kualitas produk dan pemasaran sehingga menjadi sangat penting untuk melengkapi berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Santoso-Redaksi

HUT PDIP ke-49, Presiden Paparkan Keberhasilan Pemerintah di Sejumlah Bidang

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 10, 2022

Teropongindonesianews.com

Presiden Joko Widodo memaparkan keberhasilan pemerintah di sejumlah bidang pada saat mengikuti peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-49 PDI Perjuangan secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 10 Januari 2022. Presiden mengungkapkan bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia telah mengalami peningkatan yang baik.

“Dari upaya peningkatan sisi kesehatan dan sisi pendidikan yang telah dilakukan, alhamdulillah Human Capital Index kita juga mengalami kenaikan yang cukup baik dari 0,52 di tahun 2017 menjadi 0,54 di tahun 2020. Ini akan terus kita tingkatkan,” ujar Presiden.

Di bidang kesehatan, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah telah berhasil mengelola permasalahan Covid-19 di Tanah Air. Per Januari 2022, kasus konfirmasi Covid-19 telah mengalami penurunan yang signifikan dari puncak kasus pada Juli 2021.

“Kasus konfirmasi per 9 Januari kemarin tahun 2022 sebanyak 529 kasus, turun 99 persen dari puncak di bulan Juli yang lalu. Ini patut kita syukuri,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, Presiden mengungkapkan keseriusan pemerintah menangani pendidikan di Indonesia guna melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah menjamin akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

“Tahun 2021, Kartu Indonesia Pintar dengan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk 21 juta siswa di seluruh Tanah Air. KIP Kuliah yang anggarannya sebesar Rp9,4 triliun juga telah diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa di seluruh Tanah Air di tahun 2021,” imbuhnya.

Selain pendidikan formal, Presiden mengingatkan pentingnya untuk memperkokoh pendidikan Pancasila yang terus dibumikan oleh Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP). Presiden meyakini nilai-nilai tersebut memperkokoh karakter kebangsaan Indonesia, meskipun dihadapkan pada globalisasi yang tinggi.

“Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya terus kita perkokoh. Nilai-nilai luhur Pancasila harus terus kita jaga, menjadi pegangan bagi generasi-generasi penerus kita,” tambahnya.

Kemudian, terkait dana desa, Presiden menuturkan bahwa alokasi dana desa setiap tahun terus mengalami kenaikan. Dana desa tersebut, lanjut Presiden, digunakan untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, embung, irigasi, pasar, dan infrastruktur lainnya.

“Kita juga membangun jalan desa, membangun embung, membangun air bersih desa, membangun posyandu di desa, membangun sumur-sumur yang diperlukan di desa, membangun drainase di desa karena ini infrastruktur yang dibutuhkan desa-desa kita,” tuturnya.

Terakhir, Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun kemandirian bangsa di dunia internasional dengan melakukan hilirisasi dan industrialisasi melalui penghentian ekspor bahan mentah ke luar negeri.

“Sekarang karena yang diekspor adalah barang setengah jadi dan barang jadi, ekspor kita sudah mencapai USD21 miliar atau kurang lebih hampir Rp280 triliun. Lompatan yang sangat besar inilah yang ingin kita lakukan untuk bahan-bahan mineral yang kita miliki, baik itu nikel, bauksit, tembaga, timah, maupun emas, dan lain-lainnya,” ucap Presiden.

Santoso-Redaksi

LaNyalla Ingatkan Pemkab Jember Lakukan Penanganan Pasca Bencana

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 10, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Bencana banjir di Kabupaten Jember turut menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan penanganan pasca bencana dengan konsisten. Agar kehidupan ekonomi para korban cepat pulih.

Banjir di Jember menghantam tiga kecamatan, yakni Panti, Kaliwates dan Rambipuji. Korban terdampak banjir berjumlah 440 KK atau 1.668 jiwa.

Sedangkan kerugian materil yakni 440 unit rumah terdampak, tempat ibadah 3 unit, dan tempat usaha 2 unit.

“Kita minta segera selamatkan korban. Penuhi segala kebutuhannya baik tempat sementara, makanan maupun pakaian. Setelah itu jangan dilupakan upaya yang harus dilakukan terkait masa depan atau kehidupan para korban bencana ini ke depan,” kata LaNyalla, Senin (10/1/2022).

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, Pemerintah seringkali terlambat menangani masalah kebencanaan.

“Kita minta pemerintah lebih memaksimalkan dalam mitigasi bencana. Karena jika tidak diambil langkah cepat akan berdampak pada pemulihan ekonomi bagi para korban,” ujar dia.

Menurut LaNyalla, pemerintah harus mengevaluasi kinerja penanganan pasca kebencanaan. Dalam hal ini perlu didorong pada pemulihan ekonomi korban.

“Pemulihan ekonomi para korban harus jadi prioritas pasca bencana. Kenapa? Supaya para korban dapat segera bangkit kembali sehingga tidak menunggu bantuan untuk menata kehidupannya lagi,” ucapnya.

LaNyalla juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat tetap waspada dengan bencana banjir atau lainnya. Mengingat cuaca ekstrem masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan.

“Wilayah-wilayah yang rawan terjadi banjir harus siaga. Siapkan langkah-langkah antisipasi saat banjir terjadi di lingkungan tempat tinggal untuk meminimalisir kerugian,” tegasnya.

Santoso-Redaksi