LPEI Gencarkan Pengembangan Desa Devisa untuk Jangkau Pasar Kopi Dunia

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 12, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, 11/01/2022 – Pada tahun 2021, permintaan kopi dunia sudah menunjukkan tren positif yang ditunjukkan dengan nilai ekspor kopi Indonesia rebound yang ditopang oleh kenaikan harga kopi dunia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sudah mempersiapkan sejak tahun lalu dengan mendorong pengembangan bisnis kopi untuk menggerakkan ekspor nasional. Salah satunya dengan melaksanakan program Desa Devisa khusus kopi, yang dimulai di Kabupaten Subang, Juli 2021 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta LPEI agar lebih kreatif dan inovatif, supaya Indonesia dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. “Kita dihadapkan pada sebuah lingkungan dunia yang bergerak sangat cepat. Ekspor merupakan salah satu engine growth yang sangat penting. LPEI yang berfungsi sebagai pemberi kredit atau credit enhancer, sebagai fasilitator, akselerator, maupun aggregator harus meningkatkan kreativitas dan inovasi,” kata Menkeu kepada jajaran Manajemen LPEI, pekan pertama Januari 2022.

Berdasarkan catatan Indonesia Eximbank Institute, permintaan kopi dunia di tahun 2022 akan semakin meningkat seiring harga yang juga semakin tinggi dan pasarnya yang juga semakin meluas. Ekspor perdana kopi hasil binaan Desa Devisa LPEI di Subang mencapai 18 ton untuk tujuan Arab Saudi. Padahal, pasar tradisional kopi seperti AS, Jepang, Jerman, dan negara Eropa lainnya terus membesar. Para eksportir kopi nasional tersebar di Semarang, Banda Aceh, Deliserdang, Medan, Bandar Lampung, Surabaya dan Sidoarjo, serta Malang.

LPEI mencatat permintaan kopi yang lebih spesifik seperti kopi organik mempunyai pasar yang menjanjikan. Oleh karena itu, selain di Subang, LPEI juga mendampingi pengembangan bisnis kopi organik di kawasan Pegunungan Ijen, Banyuwangi. Tahun ini, ditargetkan kopi organik jenis java ijen dapat mulai diekspor untuk memenuhi pasar Jepang. Desa-desa di kawasan ini menjadi bagian dari program Desa Devisa LPEI, yang pada tahun 2022 ditargetkan dapat menjangkau sekitar 100 desa melalui program Desa Devisa tersebut.

Santoso-Redaksi

Vaksinasi ‘Booster’ Dimulai, Pemerintah Diminta Pastikan Validitas Data PBI

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 12, 2022

Teropongindonesianews.com

Vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga mulai dilaksanakan pada 12 Januari 2022. Vaksin booster sendiri akan diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia serta diperuntukkan bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Melihat hal tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta pemerintah memastikan validitas data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan program vaksin booster.

“Total jumlah peserta vaksin booster gratis ini akan tergantung dengan data valid peserta PBI dan masyarakat rentan. Komisi IX DPR RI berkomitmen seluruh masyarakat kurang mampu di desil terbawah akan mendapatkan vaksin booster yang dibiayai oleh negara,” kata politisi Partai NasDem ini dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (11/1/2021).

Felly menambahkan, Komisi IX DPR RI telah memberi rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperbaiki data peserta PBI. Langkah ini untuk memastikan agar rakyat dengan ekonomi bawah bisa mendapatkan hak memperoleh vaksin booster secara gratis.

Felly menyatakan DPR dan pemerintah telah membahas rencana vaksinasi Covid-19 booster sejak 14 Desember 2021. Pembahasan itu meliputi ketersediaan vaksin yang akan digunakan untuk dosis ketiga. Menurut Felly, Pemerintah telah menjamin stok vaksin booster mencukupi bila dihitung berdasarkan kebutuhannya sesuai rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Selain ketersediaan vaksin, Felly melanjutkan, pihaknya juga menyoroti sasaran penerima vaksin booster. Untuk itu, DPR meminta pemerintah memastikan vaksin booster diprioritaskan kepada kelompok rentan. “DPR setuju dengan skema yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu mulai kelompok masyarakat rentan atau para lansia,” tutur legislator dapil Sulawesi Utara itu.

Terakhir, ia mengatakan Komisi IX DPR RI akan melanjutkan pembahasan pelaksanaan vaksinasi booster pada masa persidangan III ini. Selain pembahasan mengenak vaksinasi booster, pembahasan lainnya juga akan meliputi mitigasi penanganan munculnya varian Covid-19 Omicron yang telah menyebar di 150 negara.

Santoso-Redaksi

Presiden Lantik Tiga Duta Besar RI untuk Negara Sahabat

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 12, 2022

Teropongindonesianews.com

Presiden Joko Widodo melantik tiga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) untuk negara sahabat pada Rabu, 12 Januari 2022, di Istana Negara, Jakarta. Acara pelantikan digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik pada hari ini.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Adapun tiga nama dubes LBBP RI tersebut ialah:

1.Sunarko, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Sudan, berkedudukan di Khartoum;
2.Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, berkedudukan di Manila; dan
3.Fientje Maritje Suebu, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, berkedudukan di Wellington.
Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Selain itu, turut hadir secara terbatas ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.

Santoso-Redaksi

KPK Tahan Tersangka Korupsi Proyek Konstruksi Kampus IPDN Sulawesi Selatan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 12, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, 11 Januari 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap tersangka AW dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Gowa – Sulawesi Selatan, pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.

AW selaku Kepala Divisi I PT WK tahun 2008 s.d 2012 telah ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak tahun 2018. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka diantaranya DJ selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri (AKPA) dan DP selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT AK (Adhi Karya) Persero Tbk.

Perkara ini bermula dari perencanaan 4 paket pekerjaan pembangunan gedung Kampus IPDN oleh Kemendagri, diantaranya yaitu gedung Kampus IPDN Gowa dengan nilai kontrak sebesar Rp125 Miliar. Tersangka AW diduga melakukan pengaturan calon pemenang lelang dalam proyek tersebut. Diantaranya, AW diduga meminta kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT WK dan menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan nantinya mempermudah PT WK untuk dimenangkan dalam proyek tersebut.

Tersangka AW juga diduga memalsukan progress pekerjaan hingga mencapai 100% agar pembayaran bisa dilakukan penuh. Sedangkan fakta di lapangan progress pekerjaan hanya mencapai 70% serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan. Selain itu, AW juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang kepada PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri.

Perkara ini diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp27 Miliar dari nilai kontrak sebesar Rp125 Miliar.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka AW selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 s.d 30 Januari 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

KPK menyayangkan masih terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak. Permufakatan jahat dalam proses tersebut telah mencederai praktik usaha yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip bisnis yang bersih, jujur, dan bebas dari korupsi. Korupsi pada proyek pembangunan ini selain menimbulkan besarnya kerugian keuangan Negara juga menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan berdaya tahan tidak semestinya.

KPK kembali mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun pelaku usaha menanamkan kesadaran yang kuat untuk menjauhi praktik-praktik korupsi dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hanya dengan komitmen kuat dan upaya bersama, niscaya kita bisa mewujudkan Indonesia menjadi negeri yang maju, makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi.

Santoso-Redaksi