Hasan Basri Usulkan Kepala Otorita IKN, Berasal dari Putra/Putri Pulau Kalimantan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 23, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara “Nusantara” dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berlanjut.

Proyek tersebut kini telah memiliki payung hukum resmi dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang (UU) melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022).

Dalam draf tersebut dikatakan, pemerintah akan membentuk Otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.

Sebagaimana Pasal 9 Ayat (1) RUU IKN menyatakan, kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Sedangkan dalam Pasal 10 Ayat (3) disebutkan bahwa untuk pertama kalinya kepala dan wakil kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite III DPD RI, Hasan Basri menilai, kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara haruslah seseorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas luar biasa dan mengetahui seluk beluk Pulau Kalimantan.

Sebab, Hasan Basri menilai kepala Otorita IKN memiliki tugas yang tidak mudah yakni memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2 tahun.

“haruslah orang yang luar biasa, karena harus menyelesaikan seluruh masalah pada level yang paling elementer selama 2 tahun sampai dengan pemindahan ibu kota itu bukan soal yang gampang, dan harus mengenal pulau Kalimantan,” kata Hasan Basri dalam siaran pers tertulisnya Minggu (23/1/2022).

Senator asal Kalimantan Utara itu mengatakan, kepala Otorita IKN Nusantara harus memiliki dedikasi, kerja keras, dan menghibahkan waktunya untuk memimpin proses persiapan hingga pemindahan ibu kota.

Ia pun menyebutkan, ada usul agar jabatan kepala Otorita IKN Nusantara diisi seorang yang berasal langsung dari pulau Kalimantan. Itu karena memiliki pengalaman eksekusi kebijakan praktis di lapangan.

“kita mengusulkan agar kepala Otorita IKNN, berasal dari putra/putri terbaik Pulau Kalimantan, jika boleh dari Kalimantan Timur. Karena saat ini banyak putra/putri yang berasal dari Pulau Kalimantan yang mempunyai kapasitas baik,” ujar Hasan Basri

“Pulau Kalimantan ini, tidak kekurangan tokoh-tokoh yang berkualitas nasional. Jangan sampai yang ditunjuk itu orang yang tidak tahu Kaltim itu seperti apa,” tegas Hasan Basri.

Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai, tokoh yang berasal dari Pulau Kalimantan yang layak memimpin ibu kota negara adalah Wakil Ketua MPR Mahyudin, eks Gubernur Kalbar Cornelis, eks Gubernur Kalteng Teras Narang dan Anggota DPD RI Martin Billah.

“Menurut kami, mereka merupakan sosok yang wawasan kebangsaannya sudah teruji di tingkat nasional. Mereka juga mantan kepala daerah yang sudah cukup paham dan tahu persoalan-persoalan di wilayah IKN,” ujar Senator asal Kalimantan Utara.

“Misalnya seperti Dr. Mahyudin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, juga pernah Menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, anggota DPR RI, dan juga wakil Ketua MPR RI, serta telah mendapat bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Jokowi,” lanjut Senator asal Kalimantan Utara.

Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan PURT DPD RI asal Kalimantan Utara, menilai kehadiran sosok kepala Otorita IKN asal Pulau Kalimantan dianggap penting untuk mengatur hal-hal teknis dan kehidupan masyarakat di daerah seluas 256.142 hektar itu.

“Kalau kepala otorita diambil alih oleh orang yang berasal dari luar pulau Kalimantan, filosofisnya tentu akan berbeda. Pengetahuan dan data juga akan sangat berbeda jika dibandingkan di tingkat lokal,” ujar laki-laki yang akrab disapa HB.

“Warga di IKN harus punya representasi. Harus. Kalau tidak, kita sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi kita,” lanjut HB.

Hasan Basri menambahkan, meski RUU IKN sudah disahkan menjadi UU, kami (DPD RI) akan terus mengawal proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Santoso-Redaksi

Senator Filep Wamafma Uraikan 5 Intisari Pasal Pemekaran UU Otsus Papua

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 23, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Senator Papua Barat Dr Filep Wamafma SH M.Hum menyampaikan 5 intisari terkait dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (UU Otsus) tentang pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada ayat Satu (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Menurut Filep, ayat ini mengandung makna bahwa hasil persetujuan MRP dan DPRP dapat melahirkan pemekaran daerah. Namun tentu saja harus melalui kajian mendalam dan holistik terkait unsur kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan di masa depan.

Kemudian pada ayat Dua (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
Ayat ini menurutnya, menegaskan kembali peran pemerintah pusat dan DPR dalam pemekaran daerah di Papua, dengan tujuan utama hanya dan demi masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua. Di sini ditegaskan pentingnya memperhatikan kesatuan sosial-budaya yaitu wilayah adat.

Selanjutnya, ayat Tiga (3) yang berbunyi Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
Ayat ini menjadi roh lex specialis, karena menegasikan atau menghilangkan berbagai keharusan yang ditekankan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” termasuk tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pada ayat Empat (4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya. Filep menjelaskan, ayat ini menempatkan suatu imperatif-kategoris, yaitu kemutlakan memberikan ruang politik, pemerintahan, perekonomian, sosial-budaya bagi Orang Asli Papua.

Dan pada ayat 5 (5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ayat terakhir ini mengafirmasi kembali pemekaran wilayah Papua yang harus mendasarkan diri pada UU Otsus.

Sebagaimana diketahui, pembahasan pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat sedang berjalan di DPR RI. Komisi II DPR RI saat ini tengah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Pemekaran Provinsi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Melalui surat tertanggal 17 Januari 2022, Komisi II DPR RI telah mencantumkan komposisi dan permintaan nama-nama anggota Panja Penyusunan RUU Pemekaran Provinsi Papua kepada para Kapoksi II DPR RI.

Permintaan nama-nama anggota Panja ini didasarkan pada Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 12 Januari 2022 yang memutuskan membentuk 6 Panja dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sebagaimana diketahui berdasarkan aspirasi pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat terbentuk menjadi 6 provinsi antara lain Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Santoso-Redaksi

Dirut Ali Ghufron: NIK Akan Dipakai Sebagai Nomor Kepesertaan BPJSKes

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 23, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri selalu berupaya mengoptimalkan pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK) dalam layanan BPJS Kesehatan (BPJSKes) khususnya terkait dengan kepesertaan.

“Sebab NIK ini penting sekali. Dukcapil terus mendorong seluruh penduduk 271 juta semuanya sudah punya NIK. Ini untuk memudahkan dalam semua pelayanan publik, termasuk BPJSKes,” kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam bincang Podcast BPJSKes yang langsung dipandu oleh Dirut BPJSKes Ali Ghufron Mufti di kantornya, Jakarta Kamis (20/1/2022).

Bagi Dirut Ali Ghufron, NIK merupakan lompatan yang luar biasa bagi efektivitas layanan BPJSKes.

“Kalau setiap penduduk sudah teridentifikasi punya NIK, dan BPJSKes memanfaatkan data Dukcapil ini sesuatu yang luar biasa,” kata Ali Ghufron.

Bahkan lebih jauh, kata Dirut Ghufron, BPJSKes sedang fokus meningkatkan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menjadikan NIK sebagai nomor kepesertaan BPJSKes.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama yang lebih intensif, NIK akan menggantikan nomor kepesertaan BPJSKes,” kata Ali Ghufron.

Sementara itu, Zudan merasa senang sekali karena BPJSKes tercatat sebagai user yang terbesar aksesnya ke data warehouse Dukcapil.

“Saya berterima kasih BPJSKes memang mitra generasi pertama Dukcapil. Era integrasi data kita awali tahun 2013 dan BPJSKes bersama 9 lembaga lain menjadi institusi pertama yang percaya dengan data Dukcapil,” ungkap Dirjen Zudan.

Pada kesempatan itu, Zudan berpesan kepada para operator BPJSKes dan masyarakat supaya sukses verifikasi kepesertaan, jangan sampai salah meng-input NIK yang terdiri 16 digit.

“NIK yang tidak ditemukan biasanya karena kurang input hanya 15 digit, atau salah ketik. Jadi saat memasukkan input NIK harus benar,” pesan Dirjen Zudan.

Santoso-Redaksi

Kemendagri Apresiasi Capaian Realisasi APBD Provinsi Riau

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 23, 2022

Teropongindonesianews.com

Pekanbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 Provinsi Riau. Daerah tersebut dinilai telah berhasil melakukan realisasi APBD, baik dari segi pendapatan maupun belanja, secara optimal.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Monitoring, Evaluasi Program, dan Kegiatan Strategis, di Provinsi Riau, Jumat (21/1/2022). Adapun rakor itu diikuti oleh Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, para pejabat di Provinsi Riau, serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau.

Merujuk data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 18 Januari 2022, diketahui realisasi pendapatan APBD TA 2021 Provinsi Riau sebesar 102,18 persen. Dengan torehan tersebut, Riau masuk ke dalam 4 besar provinsi dengan realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi se-Indonesia.

Sedangkan dalam realisasi belanja APBD TA 2021, Riau mencatatkan angka sebesar 91,93 persen. Capaian itu menempatkan Riau berada di urutan 10 sebagai provinsi dengan realisasi belanja APBD TA 2021 tertinggi di Indonesia.

“Saya melihat pendapatan dan belanja (APBD) di Riau di tahun 2021 cukup bagus. Saya jujur saja kagum, salut saya,” ujar Mendagri saat memberikan pengarahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Provinsi Riau, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Mendagri, torehan Provinsi Riau itu perlu mendapatkan apresiasi. Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi menjadi suatu hal yang menantang. Karena itu, lanjut Mendagri, capaian tersebut merupakan hasil yang luar biasa.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memuji capaian dua kabupaten di Provinsi Riau karena realisasi APBD-nya yang gemilang. Adapun kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuda Kemendagri per 18 Januari 2022, Bengkalis berhasil merealisasikan pendapatan APBD TA 2021 sebesar 120,68 persen. Angka tersebut menempatkan Bengkalis pada urutan teratas realisasi pendapatan APBD TA 2021 untuk tingkat kabupaten se-Indonesia.

Sementara Kabupaten Siak, merujuk pada data yang sama, berhasil merealisasikan pendapatan APBD TA 2021 sebesar 107,82 persen. Hal ini membuat Kabupaten Siak menduduki posisi ke-5 kabupaten dengan realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi se-Indonesia.

“Kabupaten ini keren ini. Saya juga bingung ini, Bengkalis ini tinggi sekali pendapatannya. Ini karena (pendapatan asli daerah) PAD-nya atau banyak pinjamannya? Tapi (peringkatnya) nomor satu loh Pak, se-Indonesia,” puji Mendagri diiringi tepuk tangan para hadirin.

Berkaitan dengan itu, Mendagri berencana memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, Mendagri meminta secara khusus kepada Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni untuk menyiapkan sejumlah instrumen guna memberikan penghargaan khusus kepada daerah-daerah berprestasi tersebut.

“Kita akan buatkan untuk penghargaan. Termasuk usulan kita kalau bisa daerah-daerah yang berprestasi mengelola keuangan (dengan) baik, diberikan dana insentif daerah (DID),” pungkas Mendagri.

H.Jasril