Januari 24, 2022

Forkopimda Jatim Gelar Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 dan Penanganan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Forkopimda Jatim menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Covif 19 dan Penanganan Kedatangan Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur, pada Senin (24/1/2022) di Convention Hall Mall Grand City Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kajati Jatim Mohamad Dofir, dan Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, secara langsung memimpin rakor yang dihadiri oleh seluruh Bupati, PJU Polda Jatim, PJU Kodam/V Brawijaya, Kapolres/ta, Dandim, dan seluruh Kajari di Jawa Timur.

Pertama, Ketua Satgas Kuratif Covid-19 Jatim dr. Joni Wahyuadi menyampaikan paparan mengenai varian Omicron di Jatim yang cukup meningkat selama sepekan ini. Oleh karena itu hal ini perlu di antisipasi agar tidak terjadi puncak pasien yanv terpapar Covid-19.

“Resiko penularan Covid-19 varian Omicron ini lebih banyak berasal dari transmisi lokal artinya terjadi penularan di masyarakat. Meski antibodi sudah terbentuk karena telah mendapatkan vaksin tetapi prokes juga harus diberlakukan secara ketat,” kata Joni.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarkat untuk meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan puncak Covid-19 varian Omicron sekitar Maret 2022.

Beberapa kota yang berpotensi menjadi lonjakan Covid-19 diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Matraman oleh karena itu adanya kordinasi yang solid dari seluruh stakeholder terkait.

“Diperlukan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat saat ini aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Diwajibkan pengecekan aplikasi peduli lindungi di beberapa tempat wisata, mall, maupun tempat berkumpulnya masyarakat,” ucapa Gubernur.

Selain itu Gubernur menyebut bahwa dalam penangan PMI di Jatim yakni setiap PMI akan dipulangkan ke wilayahnya masing-masing bila sudah dipastikan kondisinha sehat.

“Akan dipulangkan setelah benar-benar sehat. Ini merupakan bentuk kami dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Jatim. Selain itu baik di sekolah maupun kampus yang sudah melaksanakan tatap muka juga wajib diberlakukan prokes ketat,” pungkas Gubernur.

Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah bekerja dengan baik dalam penanganan PPLN di penerbangan pertama yang sudah berjalan lancar. Menurutnya, Satgas ini merupakan benteng terdepan dalam masuknya omicron di Jatim.

“Setiap titik penanganan telah bekerja dengan baik, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam mempertahankan kesiapan satgas dalam menerima PPLN di Bandara Juanda sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan,” kata Kapolda.

Kapolda juga menyebut bahwa pertahanan yang dilakukan oleh satgas ini harus diimbangi dengan penerapan testing dan tracing di wilayah se-Jawa Timur. Hal ini dikarenakan sudah ditemukannya varian omicron di berbagai wilayah di Jawa Timur melalui transmisi lokal.

“Kita sudah pernah berhasil melewati masa-masa gelombang 1 dan 2 covid-19, jadikan pengalaman terdahulu sebagai persiapan langkah-langkah taktis jika terjadi kondisi kontijensi penyebaran varian omicron,” jelasnya.

Kapolda mengingatkan kepada anggotanya agar jangan pernah kendor atau bosan dalam menjaga masyarakat dari virus covid-19 untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan Preemtif, Preventif, dan Represif yaitu Sosialisasi, Ops Yustisi, Covid Hunter, Vaksinasi, Tracing, Testing, PPKM Mikro, Isolasi Terpadu.

Ia juga meminta kepada polres jajaran agar segera mempercepat vaksinasi booster terhadap lansia, remaja, dan anak-anak. “Saya meminta kepada polres jajaran agar segera mengoptimalkan kemampuan dalam percepatan vaksin baik secara gerai vaksin maupun door to door. Kami juga membantu satgas penanganan kedatangan PMI di Jatim,” tutur Kapolda.

Sedangkan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto menjelaskan mengenai mekanisme penanganan kedatangan PMI sewaktu tiba di Bandara Juanda hingga menuju ke tempat karantina dan hotel.

“Kami kemarin menerima kedatangan 129 PMI, dan dua dinyatakan positif Covid-19. Setelah menjalani semua SOP selama di bandara baik pengecekan suhu, cek paspor dan visa, tes PCR baru yang hasilnya negatif menjalani karantina selama 7 hari. Saya minta kepada para Dandim agar PMI yang hasilnya negatif setelah karatina agar dijemput dan diantar ke wilayahnya masing-masing,” pungkas Pangdam.

Santoso-Redaksi

BREAKING NEWS Daerah Desa Pemerintah

Pencapaian Vaksin di Desa Pancakarya Ajung sudah Kisaran 65%.

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Jember – Antusias masyarakat Desa Ajung untuk mendapatkan vaksin sangat luar biasa. Terbukti dengan banyak nya masyarakat yang Sudah terpaksin hampir mecapai 65%, dalam wawancaranya bersama wartawan TEROPONG INDONESIA NEWS
Kepala Desa Pancakarya Agus menjelaskan vaksinasi Masyarakat desa Pancakarya Ajung kesadaranya pun cukup tinggi.

Masyarakat yang ingin di vaksin cukup banyak dan kami selalu melayani, selama vaksin masih tersedia, paparnya, vaksinasi ini sasaranya masarakat umum hinga lansia.

“Alhamdulillah kesadaran masyarakat di Desa Pancakarya ini semakin tinggi untuk mendapatkan vaksin.

Bahkan kami sudah melaksanakan Vaksinasi secara dor tu dor untuk mengejar tarjet yang di harapkan oleh Bapak Bupati H.Hendy , alhamdulilah untuk desa Pancakarya utamanya hampir mencapai kisaran 65%, ungkapnya.

Semoga apa yang di harapkan oleh Bapak Bupati akan tecapai, kita sebagai Kepala Desa Pancakarya tidak bosan bosanya untuk selalu mengajak masarakat untuk di vaksin gunanya biyar Jember bisa turun dari level bahwah.

Karna itu saya sebagai Kades Pancakarya bersama Babinsa, Babinkamtimas dan aparat Desa tiap hari selalu memberikan himbauan untuk melakukan vaksin yang gunananya biyar tubuh kita ini ber tambah imundan bebas dari virus penyakit covid 19,, dan juga tetap mengikuti anjuran pemerentah yang selalu bermasker, tuturnya.

( Zubaidah / Santoso ).

BREAKING NEWS TNI

Bersama Masyarakat Desa Satgas Kodim Maluku Utara Yonif RK 732/Banau Gelar Karya Bakti

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

JAKARTA, – Pos Koki Salimuli SSK III Satgas Kodim Maluku Utara Yonif RK 732/Banau menggelar Karya Bakti pembersihan lingkungan bersama masyarakat di Desa Pelita Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam keterangan tertulis Penerangan Satgas Kodim Maluku Utara Yonif RK 732/Banau, Senin (24/01/2022), Kegiatan ini merupakan perhatian masyarakat untuk peduli dengan lingkungan, Kegiatan membersihan lingkungan di desa binaan bersama masyarakat desa Pelita dipimpin oleh Serda Abdul Zihan beserta 5 orang anggota.

Kepala desa Pelita menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Pos Ramil Satgas yang ikut andil bergotong royong membersihkan desa,serta seluruh masyarakat yang terlibat dalam karya bakti bersama sama membersihkan lingkungan desa Pelita.

Dalam keterangannya, Dansatgas Yonif Raider Khusus 732/Banau, Letkol Inf Harriyanto Hendrik, S. E menyampaikan, “Dalam setiap kegiatan, Satgas Kodim Maluku Utara Yonif RK 732/Banau difokuskan untuk membantu masyarakat di sekitar Wilayah binaan masing-masing Pos Ramil Satgas ,berkoordinasi dengan koramil setempat untuk terciptanya kemanunggalan TNI Rakyat, dan rakyat merasa terbantu dengan adanya Satgas TNI di tempat mereka.”pungkasnya.

Lebih lanjut dikatakan, selain menjaga keamanan wilayah, keberadaan Satgas TNI diharapkan dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

“Kami akan selalu siap membantu kesulitan masyarakat, kapanpun kami akan membantu dan mencarikan solusi untuk setiap permasalahan yang ada.” pungkasnya. (Dispenad).

Santoso-Redaksi

BREAKING NEWS Daerah Desa Pemerintah TNI

Perkuat Ketahanan Pangan Di Utara Boyolali, Babinsa Bersinergi Bantu Tanam Pisang

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Boyolali. Untuk meningkatkan ketahanan pangan di tengah-tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, Babinsa Bengle Koramil 17/Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali Serka Sopianto bersama 5 orang Babinsa koramil 17/Wonosegoro dan Pemdes Bengle melakukan kegiatan penanaman pisang di lahan percontohan dukuh Bendobobok Desa Bengle Kecamatan Wonosamudra Kabupaten Boyolali. Senin ( 24/01/2022).

Kegiatan ini sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19” Ucap Babinsa.

Kades Bengle Bapak Budiyono menambahkan penanaman pisang di lahan ini sudah dimulai beberapa waktu lalu, selain untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, tanaman pisang ini juga bisa menjadi komoditas yang memiliki nilai jual. Sehingga bisa membantu menambah penghasilan masyarakat dikarenakan hasil bibit unggulan yaitu jagung desa ini diserang hama tikus.

“ Sebanyak 2000 bibit pisang cavedis kami tanam dilahan ini, semoga bisa menjadi andalan baru desa bengle, dikarenakan hasil utama desa kami yaitu jagung sekarang ini sering gagal panen diserang hama tikus” ucap Kades.

Pembuatan kebun percontohan ini, menurut Babinsa, sebagai salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Kegiatan ini sebagai implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sehingga kehadiran TNI bisa memberikan manfaat bagi masyarakat

Kami bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan di tengah situasi pandemi Covid-19,” sambungnya

Dia berharap, pembuatan lahan percontohan ini dapat memotivasi masyarakat dan para petani. Jika dilakukan dengan baik, maka tanaman pisang akan berkembang dengan baik dan hasilnya juga maksimal serta mencukupi kebutuhan pasar.

(Agus Kemplu)

BREAKING NEWS Daerah KEPOLISIAN

Dihadapan Penyidik, Pelapor Rudapaksa Boyolali Ternyata Mengaku Suka Sama Suka

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

SEMARANG – Perkembangan mengejutkan terjadi pada penyidikan kasus R, warga Boyolali yang mengaku mendapat pelecehan verbal dari oknum perwira Boyolali saat melaporkan kasus dialaminya.

Dihadapan penyidik Polda Jateng yang memeriksanya sebagai saksi, pengakuan R berbalik. Wanita kelahiran mengaku perbuatan intim yang dilakukannya dengan GWS yang sebelumnya dilaporkannya sebagai akibat pemerkosaan, diakuinya dilakukan karena suka sama suka.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi melalui Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy membenarkan hal tersebut dan menegaskan R tak bisa mengelak setelah penyidik Ditreskrimum Polda Jateng menyodorkan sejumlah bukti.

“Penyidik Ditreskrimum mempunyai bukti rekaman cctv di hotel tempat R _ngamar_ bersama GWS pasangannya. Penyidik juga mengantongi hasil visum dari tim dokter terkait laporan perkosaan tersebut,” ungkapnya.

Menurut Kabidhumas, dari cctv diketahui R dan GWS terlihat cukup dekat. Saat membayar hotel kedua orang tersebut berebut untuk saling membayar booking hotel.

“Sementara dari hasil visum diketahui tidak ada tanda lecet atau memar seperti normalnya korban perkosaan. Maka dari itu, penyidik melihat kejanggalan dalam hal ini,” jelasnya.

Ditambahkan, penyidik juga sempat menyodorkan beberapa fakta lain yang akhirnya tidak dapat dibantah wanita 28 tahun tersebut.

“Dia tidak dapat mengelak dan akhirnya mengaku hubungan yang dilakukan dengan GWS adalah karena suka sama suka,” ungkap Kombes M Iqbal.

Kabidhumas juga memaparkan motif R melaporkan diri diperkosa GWS hingga akhirnya mengaku mendapat pelecehan verbal oknum perwira Boyolali.

“Motifnya dia ingin punya nilai tawar. Dia sengaja membuat laporan sedemikian rupa. Tujuannya adalah agar Polres Boyolali meringankan kasus suaminya yang ditangkap karena menjadi bandar judi,” terang Kabidhumas.

Sebagai mana diketahui, suami R yang berinisial SH (26) menjadi tahanan Polres Boyolali karena diduga menjadi bandar judi. SH ditangkap bersama lima pengepul judi dan ditahan sejak awal Januari 2022 lalu.

“Kasus perjudian dengan tersangka SH dan lima orang lainnya tersebut ditangani penyidikannya oleh Polres Boyolali. Saat ini sudah memasuki tahap satu dan diharapkan tuntas dalam dekat,” terang Kabidhumas.

Jony

BREAKING NEWS Opini

HARGA TERMAHAL SUMPAH JABATAN (Catatan Pelantikan Para Kepala Desa Di Nagekeo)

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Dionisius Ngeta, S. Fil

(Asal Bheda-Nangaroro-Nagekeo, Tinggal Di Maumere)

Kata jabatan dapat didefinisikan sebagai kedudukan yang memiliki fungsi, kewenangan, kewajiban, larangan dan hak-hak yang melekat dengan jabatan tersebut sesuai dengan kesepakatan dan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara kata harga dimengerti sebagai suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Kata harga apabila diberi imbuhan “peng-an” maka akan menjadi penghargaan. Karena itu wajar apabila orang yang menduduki suatu jabatan akan dihargai dan dihormati.

Bentuk penghargaan dan penghormatan dapat berupa gaji, tunjangan dan sikap hormat masyarakat atau bawahan.

Jadi penghargaan bagi seseorang yang memperoleh jabatan bukan hanya berupa uang tapi juga sikap hormat. Tentu jabatan yang diperoleh bukan karena uang atau kong kali kong lainnya.

Tapi karena kinerja dan profesionalitasnya. Dan penghormatan yang diberikan bukan pertama dan utama karena jabatannya tapi karena ia memiliki kapasitas dan kecerdasan intelektual, moral, sosial dan spiritual. Keempat kapasitas ini terintegrasi dan terukur dalam tutur kata, sikap dan perbuatan sehingga menjadi panutan bagi bawahan dan masyarakat pada umumnya.

Akhir-akhir ini publik sering disuguhkan dengan berita-berita tentang pejabat yang terjerat berbagai kasus terutama korupsi.

Berita tak sedap ini bukan saja terjadi pada pejabat lokal/daerah tapi juga pejabat di tingkat nasional. Pertanyaan kita, apa sesungguhnya harga sebuah jabatan? Uang? Penghormatan? Atau..!

Atau, apakah rendahnya komitmen pertanggungjawaban moral dan spiritual terhadap sumpah-janjinya seorang pejabat berbanding lurus dengan anjloknya marwah sebagai pejabat?

Memang jabatan sering mempertaruhkan banyak hal. Selain sebagai prestise, jabatan adalah sebuah simbol kekuasaan. Tidak sedikit yang mendewakannya dengan mengorbankan banyak hal termasuk marwahnya sebagai pribadi yang beradab dan merupakan gambaran/citra Allah.

Ia lupa akan sumpah-janji jabatannya. Padahal sumpah-janji adalah sebuah komitmen bukan hanya kepada pimpinan dan masyarakat tapi terhadap Allah karena dia berjanji atas nama Tuhan dan demi Tuhan dengan meletakan tangannya di atas Kitab Suci sebagai simbol kehadiran Allah.

Sumpah adalah komitmen untuk dilaksanakan

Kita sering menyaksikan para pejabat seperti kepala desa mengucapkan sumpah-janji sebelum menjalankan tugas-tugasnya. Mereka tidak hanya dengan mudah dan lantang mengucapkannya tapi dengan gagah dan nyaring menyatakannya.

Tapi apakah dengan mudah menghayati dan gagah-berani melaksanakannya? Mengiyakan sesuatu dan akan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab adalah salah satu harga/nilai dari sebuah sumpah jabatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen/sumpah itu adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan menurut Daryonoto komitmen adalah janji.

Janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan. Karena itu, ketika seorang pejabat mengucapkan sumpah-janji apalagi ke ruang publik dan di atas kitab suci, mestinya sudah memikirkan apakah mampu menempati dan melaksanakannya.

Menurut kamus bahasa Indonesia karya Windy Novia S.pd, janji adalah kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Tapi menurut saya sumpah-janji adalah ungkapan kesanggupan seseorang (pejabat) kepada Allah di hadapan atasan dan masyarakat tentang sesuatu hal, pada saat dan tempat tertentu, yang harus dilakukan karena ada keterikatan dan pertanggungjawaban moral.

Ada keterikatan moral karena dalam sebuah sumpah-janji jabatan selalu ada pihak pertama, kedua, dan seterusnya yang memiliki integritas moral dan keadaban sebagai manusia. Bahkan Allah hadir dan demi Allah ia bersumpah. Karena itu sumpah-janji bukan hanya sekadar seremonial!

Ketika seorang pejabat mampu menepati janji atau komitmen itu, maka ikatan moral antar individu (atasan dan bawahan) atau masyarakat umum lainnya akan terjalin harmonis dan kepercayaan semakin terbangun di antara mereka karena ia mampu melaksanakan sumpah-janjinya.

Maka hemat saya, melaksanakan sumpah-janji/komitmen merupakan wujud dari memuliakan, menghargai, dan menghormati keadaban, keluhuran martabat dan moralitasnya sebagai manusia yang menduduki posisi/jabatan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.

Keterikatan melaksanakan komitmen atau sumpah-janji adalah wujud dari memuliakan keadaban dan keluhuran martabat kemanusiaannya bukan hanya sebagai pejabat tapi juga sebagai pribadi yang merupakan gambaran dan citra Allah. Itu juga harga termahal dari jabatan.

Dapat diandalkan

Seorang pejabat yang sudah mengucapkan sumpah-janji jabatan mesti bisa diandalkan atau dapat dipercaya. Saya teringat akan sebuah lagu “Count On Me” yang dinyanyikan oleh Bruno Mars dengan syair pertamanya sebagai berikut: If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I’ll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see, I’ll be the light to guide you. Secara sederhana pesan syair pertama lagu ini adalah berkaitan dengan komitmen.

Komitmen bahwa ia bisa diandalkan atau dipercayai bahkan dalam situasi-situasi sulit dan godaan-godaan yang menggiurkan lainnya. Atau seorang wanita bijak pernah menulis:

Commitment means: Here I am. You can count on me. I won’t fail you. Inilah saya. Anda dapat mengandalkan saya. Saya tidak menghendaki kehilangan Anda.

Dari pemahaman tersebut di atas meyakinkan kita bahwa harga sebuah jabatan pertama dan utama bukan uang dan penghormatan. Tapi komitmen dan kesanggupan seorang pejabat melaksanakan sumpah-janji. Seorang pejabat tentu akan diperhitungkan dan dihormati bila ia menempati janji.

Kewibawaan seorang pejabat pertama bukan karena jabatannya tetapi komitmen dan integritasnya yang dapat diandalkan. Bila seorang pejabat telah mengikat diri dalam sebuah komitmen dan dapat merealisasikannya maka sebenarnya ia telah “mati” terhadap kepentingan dirinya sendiri seperti korupsi dan dengan demikian ia bisa diandalkan atau dipercayai bahkan mungkin masyarakat mengatakan: “Ini baru Pejabat!”. Bukan: “Ini pajabat baru”!

Inilah tantangan sekaligus ujian bagi para pejabat bagaimana bisa membuktikan bahwa jabatan dan sumpah-janji yang diucapkan memiliki harga yang tak ternilai, bukan hanya uang dan penghormatan. Pertanggungjawaban moral dan keadabannya sebagai pejabat publik selalu dinatikan masyarakat.

Tetapi apabila ia mampu merealisasikan sebagai konsekuensi pertanggungjawaban dan keterikatan moralnya kepada masyarakat dan Allah yang dijanjikan maka bukan hanya ia bisa diandalkan dan dapat dipercaya tapi marwah dan keadabannya sebagai pejabat dan citra Allah dihormati dan dimuliakan.

Dengan demikian menurut saya, merealisasikan sumpah-janji apalagi telah diungkapkan ke ruang publik dan di hadapan Allah merupakan simbol keadaban dan kemuliaan seorang pejabat.

Dan jika seorang pejabat mampu menunjukkan diri sebagai citra Allah dan manusia yang beradab dengan menempati dan merealisasikan sumpah-janjinya maka sebenarnya ia sedang memuliakan keadabannya sebagai manusia. Ini juga adalah harga termahal dari sebuah jabatan.

Jadi, setiap pejabat yang bersumpah, sesungguhnya ia sedang mempertaruhkan kebesaran dan keluhuran martabatnya sebagai manusia yang beradab, yang menduduki posisi/jabatan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan harus dibayar lunas kepada masyarakat/negara dengan melaksanakannya sebagai konsekuensi dari sumpah-janji yang telah diungkapkan ke ruang publik.

BREAKING NEWS Pemerintah

Mendagri Ungkap Penyebab Utama Kasus Korupsi Masih Sering Terjadi

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan penyebab utama yang membuat kasus korupsi masih kerap terjadi. Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (24/1/2022).

Menurut Mendagri, sebagaimana hasil analisis yang telah dilakukan Kemendagri, penyebab pertama yakni masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi. Termasuk di dalamnya, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.

Mendagri membeberkan sejumlah penerapan administrasi pemerintahan yang membuka peluang terjadinya tindakan korupsi. Hal itu seperti sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit, dan regulasi yang terlalu panjang. Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional.

Karena itu, lanjut Mendagri, perlunya penerapan sistem administasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan. Hal itulah yang memunculkan konsep smart city, smart government, dan e-government.

“Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya, oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” ujar Mendagri.

Sementara itu, penyebab kedua yakni terkait dengan kurangnya integritas yang dimiliki individu, sehingga memunculkan tindakan korupsi. Hal itu juga didorong dengan kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara. Karena itu, aspek kesejahteraan perlu dipikirkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Meski hal itu juga tidak sepenuhnya menjamin mampu menghilangkan perilaku korup.
“Tapi yang hampir pasti kalau semua kurang ya dia berusaha untuk mencari dan akhirnya melakukan tindak pidana korupsi,” terang Mendagri.

Penyebab ketiga, yakni terkait dengan budaya (culture). Pasalnya, seringkali ditemukan praktik-praktik yang salah, tapi dianggap benar karena kebiasaan. Mendagri mencontohkan, adanya pimpinan yang menganggap bahwa prestasi bawahan diukur dari loyalitas yang salah kaprah.

“Budaya-budaya (korupsi) ini harus dipotong, dan ini memerlukan kekompakan dari atas sampai dengan bawah, memiliki satu mindset, frekuensi yang sama,” kata Mendagri.

Mendagri menekankan, tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Karena dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih, diharapkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan ASN akan ikut meningkat.

“Kesejahteraan ASN, misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik, sehingga salah satu solusi (yaitu) untuk menekan tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Mendagri berpesan, penyebab-penyebab tersebut perlu diatasi. Namun, upaya itu memerlukan kekompakan dari struktur paling atas hingga jajaran yang di bawah. Mendagri sendiri mengaku telah menyampaikan hal itu kepada jajarannya.

Adapun rapat bersama tersebut digelar karena keprihatinan Mendagri terhadap fenomena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada berbagai pihak, termasuk kepala daerah, baru-baru ini. Karena itu, kepada seluruh peserta yang hadir, Mendagri terus mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi.

Menurut Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan. Tak hanya itu, hal ini juga dapat mengganggu sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan dan kenegaraan.

“Saya sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang berprestasi, yang telah melakukan kinerja dengan sangat baik, namun apa pun juga, masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum, wabil khusus KPK, ini akan berdampak kepada kepercayaan publik,” jelasnya.

Santoso-Redaksi

BREAKING NEWS Pemerintah

Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Pemerintah-DPR-Penyelenggara Sepakati Jadwal Pemilu Serentak

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Penetapan Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Jakarta pada Senin (24/1/2022). Agenda itu diikuti oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengatakan pemerintah sependapat terkait rencana pelaksanaan pemungutan suara pemilu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR, DPRD, dan DPD yang jatuh pada 14 Februari 2024. “Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari,” katanya.

Pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.

“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Mendagri.

Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.

“Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi dimana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” tandas Mendagri.

Santoso-Redaksi

BREAKING NEWS Pemerintah

Prihatin atas Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Tiga Institusi Duduk Bersama

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian prihatin atas fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak pidana korupsi belakangan ini. Untuk itu, Mendagri lantas menggelar kegiatan “Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia” secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (24/1/2022).

Sepanjang pertemuan, kepada seluruh peserta yang hadir, Mendagri terus mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi. Lagi pula, kata Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Saya hanya sekadar mengingatkan, bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita,” pesan Mendagri.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah maupun pejabat negara, dapat menghambat tercapainya tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat.

“Kita tidak ingin negara kita terperosok dan terjerembab ke dalam praktik-praktik korupsi yang akhirnya (menyebabkan) akan gagal dalam mewujudkan tujuan negara kita,” ujar Firli.

Menurut Firli, sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah, termasuk pejabat pemerintahan, diikat oleh tujuan negara yang menjadi kepentingan bersama. Adapun tujuan negara yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

“Saya kira ini yang mengikat kita, komitmen kita, semangat kita, berbakti untuk negeri, berkarya untuk bangsa,” ujar Firli.

Firli menekankan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Misalnya, dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan untuk keberlangsungan proses pembangunan dan program pemerintahan. Tak hanya itu, kepala daerah juga berperan dalam menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun nonalam.

“Siapa pun dia, dari partai politik apa pun dia, apa pun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama,” kata Firli.

Senada dengan itu, untuk meningkatkan laju investasi sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan berbagai terobosan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan institusinya. Selain menjamin transparansi melalui sistem katalog elektronik (E-Katalog), pihaknya juga akan memperkuat produk dalam negeri ke daftar E-Katalog tersebut.

E-Katalog sendiri merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan informasi lainnya terkait pengadaaan barang/jasa. Terdapat tiga katalog, yakni nasional, sektoral, dan lokal. Secara berurutan, katalog itu disusun dan dikelola oleh LKPP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Azwar Anas menjelaskan, penguatan produk dalam negeri ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Arahan lainnya, yakni agar meningkatkan porsi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tidak ada lagi produk dalam negeri (yang) tidak bisa tayang, ini arahan Bapak Presiden diminta tayang,” ujarnya.

Azwar Anas menjelaskan, sejumlah upaya untuk mempercepat penayangan produk dalam negeri ke dalam daftar E-katalog pengadaan barang dan jasa, di antaranya meringkas proses penayangan suatu produk ke dalam E-Katalog.

Santoso-Redaksi

BREAKING NEWS LUAR NEGERI

Indonesia Pamerkan Produk Unggulan dan Destinasi Wisata Pada Pameran Terbesar di Sri Lanka

REDAKSI Teropong Indonesia News
Januari 24, 2022

Teropongindonesianews.com

Jaffna, Sri Lanka – Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran perdagangan internasional terbesar di Provinsi Utara Sri Lanka (21-23/01/2022). “The 12th Edition of Jaffna International Trade Fair” (JITF) 2022 diselenggarakan di pusat kota Jaffna, Sri Lanka.

JITF merupakan pameran yang dimanfaatkan oleh para pengusaha UMKM lokal dan internasional untuk memperkenalkan produk-produk pertanian, industri makanan, konstruksi, elektronik dan lain-lain. Dalam kesempatan ini, Indonesia menampilkan berbagai produk-produk unggulan Indonesia baik yang sudah ada di pasar Sri Lanka, maupun produk yang diharapkan dapat menembus pasar Sri Lanka.

Selain itu, Paviliun Indonesia juga mempromosikan keunggulan tujuan pariwisata Indonesia, antara lain Bali, Candi Borobudur, Danau Toba, Labuan Baju, Kepulauan Riau dan Raja Ampat.

Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing dan KBRI Colombo sekaligus berdiskusi dengan para pengusaha potensial bagi Indonesia. Para pengusaha di Sri Lanka berpotensi untuk bekerja sama di berbagai sektor seperti motor listrik, ban, farmasi, kopi dan rempah-rempah.
(Sumber: KBRI Colombo)

Santoso-Redaksi