Mendagri Minta Gubernur Maksimalkan Implementasi Asas Dekonsentrasi

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 27, 2022

Teropongindonesianews.com

Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur seluruh Indonesia untuk memaksimalkan implementasi asas dekonsentrasi atau asas pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi).

Hal itu disampaikan Mendagri dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (27/1/2022). Rakortek ini menjadi kick off meeting yang menekankan optimalisasi peran GWPP.

“Nah untuk itu, tadi kita sudah menyampaikan agar peran (GWPP) ini bisa dimainkan secara detail, laksanakan secara maksimal dan optimal,” kata Mendagri.

Mendagri menjelaskan, ada 46 tugas dan kewenangan yang diberikan kepada gubernur agar efektif memimpin pemerintahan di tingkat provinsi, termasuk dalam mengkoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya.

Mendagri berharap, peran tersebut dapat dilakukan secara maksimal agar kewenangan yang diberikan tepat sasaran. Melalui peran itu, diharapkan dapat terbangun pula hubungan baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, dengan leadership yang dimiliki dapat merangkul pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Tidak semata-mata menekankan pada aspek kewenangan, tapi juga pendekatan-pendekatan personal,” tutur Mendagri.

Mendagri mengingatkan pula kepada gubernur yang belum mampu menjalankan peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, agar dapat menjalankan sistem politik dan pemerintahan dengan lebih baik.

“Sehingga kita melihat bahwa ada perbedaan antara gubernur dengan bupati/wali kota. Nah, ini akan berdampak luas pada masyarakat. Antar pemimpin kalau enggak kompak itu akan berdampak dalam pembuatan kebijakan, dan implementasinya tidak maksimal untuk kepentingan rakyat banyak,” tandas Mendagri.

Santoso-Redaksi

Kunjungan Mensesneg & Menteri PUPR ke TMII

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 27, 2022

Teropongindonesianews.com

Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (25/1/2022). Kunjungan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria, Wakil Dirut InJourney Edwin Hidayat Abdullah, Dirut PT TWC Edy Setijono, Direktur Pemasaran & Pelayanan PT TWC Hetty Herawati dan Direktur Teknik & Infrastruktur Mardijono Nugroho.

Dalam kunjungannya ini, Mensesneg beserta Menteri PUPR mendapat pemaparan langsung terkait pengembangan serta meninjau destinasi yang akan direvitalisasi. Selain itu, rombongan juga mendatangi sejumlah lokasi yang direvitalisasi, seperti Joglo Sasono Langen Utomo, Danau Archipelago, Gedung eks Snowbay, serta Keong Mas.

Revitalisasi TMII ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 2022. Selain itu, revitalisasi ini berfungsi untuk mengembalikan marwah TMII seperti sediakala.

“Renovasi ini dilakukan untuk mengembalikan marwah seperti sediakala. Seperti proporsi ruang terbuka hijau dengan bangunan yang dulu 70 banding 30 persen, saat ini kebalikannya. Selain itu, kami agendakan aktivitas destinasi dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait,” terang Dirut PT TWC Edy Setijono.

Mensesneg Pratikno dalam arahannya mengatakan TMII diharapkan bisa menjadi destinasi yang inklusif serta bisa dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia.

“Keindahan lanskap dan atraksi destinasi di TMII karena revitalisasi ini semoga tetap bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin TMII menjadi destinasi yang inklusif,” terangnya.

Renovasi TMII ini telah mendapat penugasan khusus dari Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional di Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, total anggaran yang dipersiapkan untuk renovasi TMII mencapai sekitar Rp 1,136 triliun untuk 2022 ini.

“Untuk renovasi Taman Mini Indonesia Indah anggarannya senilai Rp 1.136 miliar untuk sejumlah penanganan,” ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Menteri Basuki memaparkan renovasi TMII senilai Rp 1,136 triliun antara lain akan dilakukan dalam bentuk penanganan jalan kawasan TMII, penataan area gerbang utama, renovasi Joglo (Sasono Utomo, Sasono Langen Budoyo, Sasono Adiguno).

Kemudian, untuk dilakukan renovasi museum, penataan lanskap pulau-pulau di Danau Archipelago, renovasi museum Theater Garuda, Museum Telkom dan Keong Mas, struktur parkir (elevated), serta revitalisasi Danau Archipelago.

Santoso-Redaksi

KETUA BPK BUKA SECARA RESMI SAI20 TECHNICAL MEETING SECARA VIRTUAL

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 27, 2022

Teropongindonesianews.com

BALI, – Dalam rangka Presidensi Indonesia G20, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Technical Meeting sebagai kegiatan resmi pertama Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) pada tanggal 26-27 Januari 2022. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual selama dua hari dari Bali, Indonesia ini bertujuan untuk membahas dua prioritas utama yaitu akselerasi pemulihan ekonomi, dan dukungan kepada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Kegiatan dibuka oleh sambutan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, diikuti sambutan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto yang memberikan sambutan secara pre-recorded. Dalam sambutannya, Menko Perekonomian menyampaikan apresiasinya kepada BPK dan seluruh peserta atas inisiatif SAI20, prioritas-prioritas Presidensi Indonesia dalam G20, dan berharap SAI20 dapat menjadi wadah untuk membangun role model sinergi kerja sama baik bagi negara maju maupun negara berkembang.

SAI20 Technical Meeting kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna yang dalam sambutannya menyampaikan beberapa pesan antara lain mengenai pentingnya kesiapan untuk menghadapi krisis yang akan datang. Untuk itu, SAI20 diharapkan dapat menjadi forum terbuka bagi SAI anggota G20 untuk mendiskusikan hal-hal yang relevan terkait dengan negaranya masing-masing, terutama yang terkait dengan pemulihan ekonomi dan dukungan kepada SDGs dengan mempertimbangkan prinsip inklusivitas.

Ketua BPK menekankan bahwa SAI20 memiliki peran yang krusial khususnya dalam pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi, memastikan governance resilience, business sustainability, serta pencapaian Agenda 2030. Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK juga secara resmi meluncurkan situs https://sai20.org/ yang akan menjadi media sharing knowledge antar anggota SAI20 juga dengan pihak eksternal SAI20.

Dalam kesempatan tersebut, pertemuan dilanjutkan dengan paparan dari G20 Indonesia Co-Sherpa, Duta Besar Dian Triansyah Djani yang memaparkan terkait way forward dari Deklarasi Roma yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas. Dalam paparannya, G20 Indonesia Co-Sherpa menyampaikan beberapa harapannya dengan dibentuknya SAI20, dan output konkrit apa yang dapat dihasilkan oleh SAI20 khususnya terkait global health, energy transition, dan digital transformation.

Sesi berikutnya dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional (KSI) BPK Selvia Vivi Devianti untuk mendiskusikan Rules of Procedures SAI20. Kepala Biro Humas dan KSI memaparkan masukan-masukan yang telah diterima dari anggota SAI20 dan membuka sesi diskusi lebih lanjut untuk memperoleh masukan. Beberapa masukan diperoleh dari SAI akan dielaborasi lebih lanjut dan akan menjadi masukan untuk penyempurnaan Rules of Procedures.

Pertemuan akan dilanjutkan pada hari kedua untuk membahas mengenai lebih dalam mengenai isu-isu prioritas SAI20 yaitu, akselerasi pemulihan ekonomi dan dukungan kepada pencapaian implementasi SDGs.

Dengan terlibat aktif dalam SAI20, diharapkan BPK akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berbagi dan belajar lebih banyak terkait pengalaman audit khususnya terkait SDGs di komunitasi internasional untuk mendukung program eksternalisasi BPK.

Santoso-Redaksi

PPUU DPD RI Harus Dilibatkan Dalam Penyusunan PP Perubahan BUMDesa

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 27, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – PPUU DPD RI bersama Baleg DPR RI dan Pemerintah sepakati untuk memasukkan materi RUU BUMdes ke dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini menjadi kesimpulan pada Rapat Kerja PPUU DPD RI bersama Badan Legislasi (BALEG) DPR RI dan Pemerintah, di Ruang Baleg DPR RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (27/1/22).

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDesa) sebagai delegasi dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, memang telah memberikan landasan dalam pengelolaan BUMDesa. Hal ini juga penting dalam mengisi kekosongan dalam pengaturan mengenai Bumdesa. Namun demikian terdapat beberapa hal yang dinilai kurang dalam pengaturan PP Bumdesa tersebut.

“Berdasarkan hasil kesepakatan Baleg DPR RI, PPUU DPD RI dan Pemerintah, Pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa substansi yang DPD ajukan dalam RUU Bumdes, harus dimasukan ke dalam perubahan PP BUMDesa dan secara proaktif berkonsultasi dengan DPD RI,” tegas Badikenita Sitepu.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, DPD RI meminta pemerintah memberikan jaminan bahwa substansi hukum yang termuat dalam RUU BUMdes usulan DPD RI tersebut dimasukan kedalam perubahan PP BUMDesa ke depan.

“Dalam penyusunan perubahan terhadap PP tersebut, pemerintah harus melakukan komunikasi yang intensif dan melibatkan DPD RI secara penuh dalam penyusunan PP perubahan BUMDesa,” lanjut Ketua PPUU DPD RI tersebut didampingi Wakil Ketua PPUU Eni Sumarni, Ajbar, dan Anggota PPUU DPD RI Aji Mirni Mawarni, Abdul Hakim dan Achmad Sukisman Azmy.

Pada rapat tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa regulasi terkait BUMDesa sudah cukup holistik dan komprehensif baik UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Ciptaker. Selain itu, pada turunannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDesa) sebagai delegasi dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

“Ada juga PP dan Permen sudah banyak mengatur merujuk keberadaan BUMDesa ini, oleh karena itu implementasi dari berbagai regulasi tersebut perlu pegawasan baik dari DPR RI dan DPD RI, sekaligus jika ditemukan hal-hal yang belum diatur, pemerintah siap melakukan perubahan,” jelas Menteri Desa.

Senada dengan itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa mayoritas fraksi setuju dengan pemerintah, juga dengan PPUU DPD RI melalui hasil dari forum lobi terkait BUMDesa. Oleh karenanya Baleg DPR RI akan memastikan bersama DPD RI bahwa PP nanti harus bisa dijalankan dan diimplementasikan oleh pemerintah.

“Jika pemerintah tidak menyempurnakan materi muatan sesuai kesepakatan bersama DPD RI, maka ke depan bisa diajukan kembali,” ungkap Andi Agtas.

Ketua PPUU DPD RI Badikenita Sitepu melanjutkan, terkait berhentinya pembahasan tingkat I RUU BUMDesa, hal ini akan berkorelasi dengan kedudukan RUU BUMDesa dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022. Sebagai RUU yang berasal dari DPD RI, maka DPD RI berkenan untuk mengganti RUU BUMDesa dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dengan RUU tentang Pelayanan Publik RUU dan Perubahan tentang UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 sebagai pengganti RUU Bumdesa..

“DPD RI sepakat untuk mengikuti mekanisme penggantian RUU BUMDesa dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022 melalui mekanisme evaluasi Prolegnas pada tahun 2022,” tambah Senator asal Sumatera Utara itu.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ach. Baidowi menutup rapat menyepakati untuk memasukan RUU tetang BUMDes yang diusulkan oleh DPD RI menjadi bahan penyempurnaan PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa.

“Keputusan rapat kerja ini akan kami sampaikan juga ke Paripurna DPR RI,” pungkasnya.

Santoso-Redaksi

Kondisi Rusak Berat, Pemerintah Ajukan Lelang Dua Kapal Perang ke DPR

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 27, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, 27/01/2022 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana pemerintah untuk menjual barang milik negara (BMN) berupa dua Kapal Perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), yakni Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Penyu-513. Rencana ini diajukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Andika Perkasa. Kedua kapan ini nantinya akan dijual dengan menggunakan skema lelang.

“Penjualan BMN atau Barang Milik Negara ini karena kondisi kapal sudah rusak berat, tidak efisien diperbaiki, serta apabila dihapuskan tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi TNI AL,” kata Menkeu dalam Rapat Kerja (raker) Komisi I DPR RI, Kamis (27/01).

Menkeu mengatakan Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 diperoleh atau dibeli dengan nilai perolehan sebesar Rp121,89 miliar pada tahun 1979. Kapal ini berada dalam lokasi Dermaga Koarmada II Surabaya. Sementara, Kapal KRI Teluk Penyu-513 yang berada di lokasi yang sama, nilai perolehannya pada saat dibeli tahun 1979 adalah Rp121,34 miliar.

“Alih status dari eks KRI Teluk Penyu disampaikan oleh Kemenhan dengan menyampaikan usulan agar status eks KRI Teluk Penyu dijadikan terumbu karang di perairan Nusa Dua yaitu melalui surat tanggal 19 Mei 2021. Rencana eks KRI untuk terumbu karang tidak dapat dilanjutkan dan proses penjualan kemudian dilanjutkan kembali,” ujar Menkeu.

Pada raker tersebut Menkeu menjelaskan kronologis usulan penjualan kedua kapal. Proses penghapusan BMN dengan penjualan senilai Rp100 miliar dimulai dengan usulan dari Kementerian Pertahanan yang memiliki barang tersebut kepada Kementerian Keuangan. Kemudian, dilakukan analisis teknis yuridis dan ekonomis yang hasilnya disampaikan Presiden Joko Widodo.

Setelah itu, diajukan permohonan persetujuan ke DPR RI. Jika DPR menyampaikan izin penjualan, Kementerian Keuangan akan melakukan penilaian BMN tersebut dan melakukan persetujuan proses penjualan lebih lanjut untuk dieksekusi oleh Kementerian Pertahanan.

“Usulan lelang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan pelaksanaan lelang dilakukan Kementerian Keuangan. Hasil lelang akan masuk ke kas negara dan keputusan penghapusan barang milik negara dari laporan keuangan dari Kementerian Pertahanan akan bisa dilaksanakan,” ujar Menkeu.

Santoso-Redaksi