Maret 2, 2022

Ketua PAC PDI-P pademawu Bersama JLB Memberikan Ratusan Nasi Bungkus Kepada Korban Banjir di kabupaten pamekasan

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Pamekasan – Jangan Lupa Bahagia (JLB) Bersama ketua Partai Anak Cabang (PAC PDI Perjuangan kec pademawu)
melihat langsung para korban banjir dengan memberikan semangat agar tabah menghadapi musibah banjir.

Disamping itu, ketua PAC PDI Pademau zaini wer wer Bersama ketua JLB H. Moh Sukrisno memberikan bantuan Ratusan nasi bungkus dan mengevakuasi korban banjir yang membutuhkan.

Aksi solidaritas kemanusian ini turun langsung kerumah-rumah warga terdampak banjir mendapat sambutan hangat dari warga terdampak banjir, salah satu korban banjir di desa sumeddangan pademawu kab pamekasan menyampaikan banyak terimakasih atas bantuannya. Rabu/02/2022

Beberapa titik lokasi banjir yang sudah di berikan ratusan nasi bungkus yaitu di daerah patemon,sinhaji,kanginan dan sumeddangan

Jadi sementara masih di berberapa titik lokasi saja ungkap H. Sukrisno saat di wawancarai awak media di lokasi dampak banjir.

Sementara masyarakat terdampak di lokasi sumeddangan abd muhyi Apresiasi atas Kedatangan ketua PAC PDI Perjuangan yang turun langsung ketitik lokasi Beserta Komunitas Jangan Lupa Bahagia atas bantuannya

“Kami warga disini yang terdampak Banjir sangat membutuhkan Bantuan Makanan dan obat obatan” Ungkapnya

Sementara ketua PAC PDI Perjuangan kec pademawu juga terjun langsung ke titik lokasi terdampak dan juga memberikan semangat dalam menjalani ujian dan kami akan terus bergerak bersama JLB untuk memberikan bantuan sebisa dan semampu kami,

“Mudah mudahan bantuan ini dapat bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Allah swt serta Berharap pemkab pamekasan segera bisa atasi masalah Banjir yang hampir tiap tahun selalu menimpa warga kab pamekasan, kasian masyarakat”. Tandasnya.

Mhdr

Opini

DAMPAK KEMALASAN BAGI PENDIDIKAN

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Kemalasan adalah salah satu factor utama yang menghambat perkembangan pendidikan . malas berarti tidak mau berkerja atau melakukan sesuatu ,rasa malas merupakan kodrat (sifat bawaan) bagi kita manusia.Malas juga merupakan salah satu sifat atau kebiasaan yang di miliki setiap orang. Kemalasan berawal dari beberapa factor; bosan,tidak ada rasa ingin tahu untuk menemukan suatu jawaban,masa bodoh.Perasan- perasaan inilah yang sering muncul bahkan telah melekat pada suatu kepribadian manusia.Ketika kita telah mencapai titik jenuh,kita lebih memilih untuk tidak melakukan apapun.Ketika kita di tuntut untuk melakukan sesuatu kita cendrung menolaknya,bahkan kita lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak penting dbandingkan untuk melakukan suatu hal yang penting.

Secara tidak lansung factor-faktor di atas nantinya akan menghambat proses perkembangan pendidikan kita,selain berdampak pada pendidikan membiasakan diri dengan sebuah kemalasan juga akan berdampak pada kesehatan,kurangnya pengetahuan.

Dengan terhambatnya perkembangan pendidikan , anak-anak jadi tidak memiliki banayak pengetahuan ,bahkan dengan kurangnya pengetahuan yang berawal dari kemalasan itu akan berpengaruh besar pada mentalitas anak untuk berani berbicara di depan umum.

Masalah -masalah diatas harus segera diatasi , oleh karena itu orang-orang yang paling bereperan untuk masalah diatas adalah para guru dan orang tua. Agar segera mengarahkan,membimbing, serta menuntun anak-anak agar tidak berlarut dalam sebuah kemalasan itu. Selain orang tua dan guru orang yang paling penting untuk menghilangkan kebiasaan malas pada sebuah kepribadian adalah diri sendiri,kita harus bisa mengatur diri agar menjadi lebi baik.

Maka dari itu marilah kita membanggun sebuah kebiasaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak kedepannya.

Penulis:KRISTIANI GEROSA JELANA

BREAKING NEWS KEPOLISIAN

Intensifkan Patroli, Polda Jateng Jamin Kenyamanan Warga Di Hari Raya Nyepi

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

SEMARANG – Kepolisian Daerah Jawa Tengah memberikan jaminan bagi umat Hindu yang merayakan Nyepi maupun umat beragama lain yang beraktivitas pada liburan dalam rangka hari raya Nyepi pada Kamis (3/3/2022).

Kapolda Jateng melalui Kabidhumas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyatakan Polda Jateng sudah melaksanakan sejumlah langkah agar pelaksanaan kegiatan masyarakat pada libur perayaan Nyepi berjalan lancar.

“Jajaran Polda Jateng hingga ke tingkat Polres sudah melakukan langkah-langkah preventif maupun pre emtif yang disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah masing-masing,” kata Kabidhumas.

Guna memperlancar pelaksanaan ibadah umat Hindu di Jawa Tengah, Polda Jateng memerintahkan jajaran di wilayahnya untuk meningkatkan patroli dan melakukan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup di tempat-tempat ibadah serta objek wisata.

Polda Jateng juga mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dengan melakukan pendekatan serta komunikasi kepada tokoh agama, tokoh daerah atau masyarakat dan kelompok pemuda ataupun ormas lainnya.

“Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat selalu menjaga toleransi kerukunan antar umat beragama, tidak terpancing provokasi yang memecah belah serta tidak mudah mempercayai dan membagikan hoax yang beredar,” jelas Iqbal.

Selain memberi kenyamanan warga yang beribadah, kegiatan kepolisian yang dilakukan selama libur perayaan Hari Raya Nyepi juga bertujuan mencegah adanya gangguan kamtibmas, sehingga kegiatan masyarakat pada hari libur dapat berjalan lancar.

“Kegiatan patroli serta pengamanan terbuka maupun tertutup ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya gangguan Kamtibmas baik dalam bentuk aksi teror ataupun aksi kejahatan lainnya,” tutupnya.

Jony

BREAKING NEWS KEPOLISIAN

Bupati Batang Terima Kunjungan Taruna Akpol

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Batang – Bupati Batang Wihaji menerima kunjungan 10 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Batalyon 53 Arkana Satriadharma dalam rangka tugas akhir para taruna dalam menempuh pendidikan, Selasa (1/3/2022).

Kunjungan itu didampingi Kepala Bagian Sumber Daya (SDM) Kompol Hartono dan Kasatlantas AKP Dhayita Dhaneswari berlangsung di Ruang Abirawa Kantor Bupati Batang.

Bupati Batang Wihaji mengatakan, bahwa kunjungan dari Taruna Akpol ingin menggali informasi tentang Kabupaten Batang dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir (TA).

“Pemaparan yang saya berikan kepada taruna Akpol adalah sejarah dan perkembangan Kabupaten Batang yang sekarang sedang meningkat perekonomiannya terutama setelah adanya Kawasan Industri Batang (KIT) Batang,” jelasnya.

Melihat nilai investasi Kabupaten Batang yang mencapai Rp7,56 triliun pada tahun 2021, membuat Kabupaten Batang masuk tertinggi nomor dua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang.

Bupati Batang Wihaji juga mengenalkan lokasi wisata yang mempunyai ikon 4 Si di Kabupaten Batang yaitu Sigandu, Sikembang, Sikuping dan Silurah.

“Empat lokasi wisata tersebut sebagai tanda bahwa Kabupaten Batang merupakan surganya alam karena ada pantai, pegunungan, dan tempat bersejarahnya,” ungkapnya.

Taruna Akpol juga menyempatkan berkunjung ke ruang Command Center Diskominfo Batang yang merupakan tempat pelayanan publik 112 di Kabupaten Batang yang bekerja 24 jam.

Semoga para taruna Akpol ini tidak hanya menyerap ilmu teorinya saja, tetapi juga harus memahami pelayanan yang dibutuhkan masyarakat seperti apa.

Ia berharap, saat lulus nanti dan mulai bertugas para taruna Akpol tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya.

Jony

Uncategorized

PT Pos Rambipuji Salurkan Bansos Untuk KPM Desa Rambipuji

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Rambipuji Jember – Sesuai dengan tujuan utama Bansos (Bantuan Sosial – Red) diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial. Bansos dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang.

Ketentuan mengenai bansos diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Menurut UU tersebut, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pengertian ini juga dijelaskan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Seperti yang di laksanakan oleh PT Pos Rambipuji Jember , penyaluran bansos berjalan sukses dengan memberikan langsung sesuai dengan prosedur serta di kawal juga oleh Pihak Aparat kepolisian serta Babinsa Desa Rambipuji dan juga pihak Kecamatan Rambi serta pihak Desa Rambipuji ( Rabu – 02 Maret 2022 ).

Pewarta : Harianto

BREAKING NEWS KEPOLISIAN

Tindaklanjuti Instruksi Presiden Jokowi, Kapolri: Seluruh Personel Tanamkan Nilai Tribrata dan Catur Prasetya

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penerapan disiplin nasional, dengan menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Tribrata, Catur Prasetya serta aturan lain yang mengikat dalam kode etik dan disiplin Polri.

Hal itu diungkapkan Kapolri saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

“Ini perlu ditanamkan di dalam personal individu dan dikembangkan menjadi satu kebiasaan dan kita bawa menjadi disiplin nasional,” kata Sigit dalam sambutannya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan tak hanya anggota Polri yang memiliki aturan. Namun juga berlaku kepada istri dan anak anggota Polri. Menurutnya, seluruh keluarga besar Polri memiliki aturan dan disiplin yang berbeda dengan masyarakat sipil, sehingga harus taat dan tunduk dengan aturan tersebut.

“Karena itu yang membedakan TNI-Polri dan masyarakat sipil,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan anggota Polri memiliki kewenangan yang berbeda dengan masyarakat sipil, namun di sisi lain ada kebebasan yang itu hanya ada di masyarakat sipil seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini disebabkan karena politik yang dianut Polri adalah politik negara.

“Terkait kebijakan nasional dan negara maka garisnya Polri harus mendukung kebijakan nasional, program nasional. Ini harus dipahami oleh seluruh keluarga besar kita khususnya anggota Polri,” ucap Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan apabila terjadi sesuatu dengan keluarga besar Polri, termasuk anak dan istri tentunya akan berhubungan langsung dengan posisi anggota Polri baik sebagai anggota maupun dalam organisasi.

Mantan Kapolda Banten ini juga menekankan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa anggota TNI-Polri tak mengenal demokrasi, lantaran sudah seharusnya polisi mendukung dan mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah.

“Politik polisi adalah politik negara sehingga tentunya garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara satu nafas dan tugas kita mendukung, mengawal dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional berjalan,” tutur Sigit.

Ia pun mengingatkan bahwa doktrin anggota Polri adalah taat, setia dan loyal terhadap pimpinan tertinggi negara. Untuk itu, Sigit meminta jajarannya untuk selalu mengingat dan menerapkan hal tersebut.

“Maka hanya ada kata siap dan laksanakan, ini yang saya ingatkan ke rekan-rekan,” tegas Sigit.

Terakhir, Kapolri juga menuturkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah saat ini meningkat. Hal ini tentunya ada kontribusi dari jajaran Polri. Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintah berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Pada saat kepercayaan publik terhadap Polri naik maka kepercayaan publik ke pemerintah naik. Ini menjadi bekal untuk melaksanakan tugas dengan baik khususnya ditahun-tahun yang penuh ketidakpastian. Terlepas dari semua ini. Yang kita lakukan adalah untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara,” tutup Sigit.

Jony

BREAKING NEWS KEPOLISIAN

Mudahkan Masyarakat Laporkan Polisi Nakal, Polda Jateng Buka Layanan Hotline Lewat WhatsApp

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

SEMARANG – Guna memudahkan masyarakat Jawa Tengah dalam mengadukan permasalahan yang dialaminya dengan oknum polisi, Polda Jateng membuka Hotline Pelayanan Pengaduan melalui melalui nomer telepon dan aplikasi WhatsApp.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jateng Kombes Pol. Mukiya, S.Pdi. Rabu, (03/02).

Dirinya menyampaikan bahwa Bidpropam telah menyediakan Hotline layanan pengaduan Propam Presisi dengan menghubungi nomor telepon dan WhatsApp 0813-8663-3046, atau nomor (024) 844-9329.

“Ini untuk memudahkan masyarakat memudahkan masyarakat dalam mengadukan adanya oknum polisi nakal atau mempunyai permasalahan dalam mendapatkan layanan kepolisian,” ujar Kabidpropam.

Dirinya berharap warga Jateng tak ragu memanfaatkan Hotline pengaduan tersebut, apabila mengetahui adanya dugaan Disiplin atau Kode Etik yang dilakukan anggota Polri khususnya Polda Jateng.

Sejak awal peluncuran layanan Hotline di bulan Januari, Kata Kabidpropam, respon masyarakat Jateng cukup baik.

“Hingga saat ini sekitar 80 orang warga masyarakat yang menghubungi Bidpropam baik melalui telepon atau chat WhatsApp. Semuanya kita respon dan tindak lanjuti,” ungkapnya.

Mayoritas chat atau telepon masyarakat itu, sebagian besar ingin berkonsultasi mengenai cara mengadukan oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran.

Kombes Mukiya juga menjamin, pada setiap konsultasi atau laporan masyarakat yang masuk, identitas masing-masing pelapor akan dirahasiakan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Bidpropam Polda Jateng untuk mewujudkan personel Polri yang Presisi.

Ditambahkannya, Bidpropam juga membuka layanan direct message melalui aplikasi Instagram dan Facebook.

“Kami juga mempermudah pelaporan pengaduan melalui direct massage di platform Instagram di @bidpropam_polda_jateng dan di platform Facebook di Bidpropam PoldaJateng,” imbuh Kabidpropam.

Sebelumnya Bidpropam Polda Jateng telah meluncurkan aplikasi Propam Presisi yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah berkonsultasi tentang tata cara pengaduan atau meminta informasi perkembangan penanganan pengaduan yang sudah dilaporkan.

Adapun persyaratan dalam melakukan pengaduan, pihak pengadu diminta untuk melengkapi persyaratan, yaitu :
1. Memiliki NIK sesuai KTP
2. Foto wajah pelapor
3. Kronologi
4. Bukti yang jelas dan valid
5. Saksi-saksi

“Untuk itu masyarakat Jangan ragu, jangan takut, manfaatkan layanan hotline pengaduan Bidpropam. Kami jamin kerahasiaan identitas pengadu. Ini untuk mewujudkan untuk Polri khususnya Polda Jateng yang lebih baik,” ungkap Kombes Mukiya.

Jony

Uncategorized

Pengukuhan dan Pelantikan DPP LPRI dan GBNN Di Gedung BAJAKA Kota Bunga, Cianjur Jawa Barat

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

teropongindonesianews.com

Cianjur – Pelantikan dan pengukuhan DPP Pusat yg di laksanakan selama dua hari dihadiri oleh pembina LPRI Pusat dan Ketua Umum GBNN dan juga Ketua DPD LPRI Jawa Timur serta seluruh DPC sejawa Timur.

Yang hadir saat itu adalah Ketua DPC LPRI Bondowoso, DPC LPRI Surabaya, DPC LPRI Pasuruan, DPC LPRI Magetan, DPC LPRI Madiun, DPC LPRI Tulung agung. ( 28 February 2022 ).
Pelantikan dan Pengukuhan DPP Pusat dan dibuka langsung oleh Pembina LPRI Pusat, Brigjen Mar.TNI (Pur) TOUFIQ.

Setelah pengukuhan dan pelantikan DPP Pusat dilanjutkan Rakernas.
Acara Rakernas tersebut di laksanakan pada tanggal 27-28/2/2022 lalu bahwa acara Pengukuhannya dilaksanakan di Gedung BAJAKA .
Dengan pengukuhan DPP dan pelantikan tersebut di harapkan untuk bekerja bersama sama dengan pemerintah dan juga masyarakat.

” Kita wujudkan pemimpin yang profesional, serta mewujudkan Indonesia yang kuat dan mandiri dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi, Menuju Indonesia maju dan sejahtera “, Ujar Pembina LPRI Pusat Brigjen Marinir TNI Pur TAUFIQ.

Sementata itu Ibu Eka selalu perwakilan Undangan dari Firjen Polhukam memberikan masukan juga bahwa langkah LAGI dan GBHN sangatlah di dukung dan perlu untuk di lanjutkan dengan langkah kongkrit atau Nyata sesuai dengan Program – program LAGI dan GBHN yang selalu bekerja sama dengan Pemerintah, baik di pusat atau di bawah. alex – Red

BREAKING NEWS

Bapas Kelas ll Pamekasan peduli korban banjir, Salurkan Ratusan Nasi Bungkus Dan Bantuan Lainnya

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

Pamekasan – Hujan deras yang menyebabkan banjir melanda Wilayah Pamekasan Madura Jawa Timur, Daerah yang paling parah terdampak banjir adalah di Tapsiun, Jalan Raya Nasional Trunojoyo, Jalan Gazali, Jalan K.H. Sin Haji dan Jalan Parteker, Selasa (01/03/2022)

Akibat genangan air tersebut membuat pengendara roda dua maupun roda empat kesulitan untuk melintas, bahkan banyak kendaraan bermotor yang macet. Juga banyak rumah warga yang tergenang air.

Hal itu membuat Balai Pemasyarakatan Kelas ll Pamekasan turun tangan menggerakkan seluruh komponinnya untuk ikut memberikan bantuan kemanusiaan pada pengendara dan korban banjir.

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas ll Ridwan Susilo, A.Md. I.P. SH. MM saat dikonfirmasi oleh awak media menyatakan dalam mempermudah pendistribusian bantuan memilih daerah dampak banjir di Kecamatan Pamekasan. Dimana penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada malam hari.

“Bapas Kelas II Pamekasan memilih Kecamatan Pamekasan guna mempermudah pendistribusian bantuan dan dilakukan pada malam hari dikarenakan korban dampak banjir kesulitan untuk memasak ditambah situasi saat itu padam lampu,” jelas Kabapas.

Kabapas berharap mudah mudahan genangan air akan segera surut dan tidak ada hujan susulan, dan meminta Pemkab Pamekasan bisa cepat segera mengatasi terjadinya banjir kedepan.”tuturnya.

Kabapas juga menyampaikan bentuk bantuan yang diberikan ratusan nasi bungkus dan bantuan dalam bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir saat ini.

“Masyarakat tidak perlu kwatir dan bersedih, kami bersama personil Bapas ikut hadir ditengah tengah masyarakat korban banjir untuk selalu ada dan masyarakat tidak perlu merasa sendirian,”Imbuhnya.

(TG/Red)

BREAKING NEWS Pemerintah

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

REDAKSI Teropong Indonesia News
Maret 2, 2022

Teropongindonesianews.com

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih mematangkan skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara. Saat ini telah masuk dalam tahapan diskusi one-on-one dengan beberapa kementerian/lembaga yang masuk dalam prioritas pindah ke IKN baru di tahun 2024.

“Kami bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenkeu dan instansi terkait lainnya tengah intens one-on-one bersama kementerian/lembaga yang masuk dalam Klaster I prioritas untuk pindah ke IKN tahun 2024 yang akan datang,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (01/03). Hal ini juga menindaklanjuti UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan pada 15 Februari 2022 yang lalu.

Dari hasil one-on-one dimaksud, nantinya akan diputuskan nama-nama ASN dari setiap kementerian/lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara, beserta informasi apakah ASN yang bersangkutan akan membawa keluarga atau tidak. Informasi ini penting sebagai bahan masukan kepada kementerian/lembaga terkait. Misalnya Kementerian PUPR yang saat ini tengah dalam proses persiapan pembangunan infrastruktur pemukiman, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya di IKN.

Mengingat IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia dan dibangun dengan konsep smart, green, beautiful, dan sustainable maka diperlukan dukungan sumber daya ASN yang smart dan melek teknologi (tech savvy). Ini dimaksudkan agar ASN mampu beradaptasi dengan simplikasi proses bisnis melalui penerapan ekosistem digital pemerintahan.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya ASN itu, Kementerian PANRB menekankan bahwa ASN yang saat ini bekerja pada kementerian/lembaga harus siap pindah ke IKN Nusantara meski belum diputuskan jumlah ASN yang akan dipindah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Tjahjo menanggapi banyaknya informasi yang beredar bahwa ASN enggan pindah ke IKN.

“ASN tidak bisa minta pindah ke daerah dengan alasan tidak mau pindah ke ibu kota baru. Walaupun sekarang belum diputuskan berapa yang akan dipindah dari kementerian/lembaga pusat namun jika sudah diputuskan maka hukumnya adalah wajib,” tegasnya.

Dalam konteks pengambilan keputusan pemindahan ASN ke IKN Nusantara ini tentunya sama dengan proses pengambilan keputusan penting lainnya, dimana akan ada kriteria, alternatif, dan ada konstrain. Menteri Tjahjo mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini. “Upaya-upaya yang sedang disiapkan adalah simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor, penguatan koordinasi, dan penataan manajemen ASN,” jelasnya.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengemukakan bahwa skenario pemindahan ASN bukan hanya mengenai jumlah ASN saja. Skenario tersebut juga meliputi antara lain mengenai rencana ASN yang akan dipindah dan juga membawa keluarganya (suami/istri dan anak), serta terkait tunjangan tambahan diluar gaji yang diterima oleh ASN yang pindah. Serta bagaimana rencana kesiapan infrastruktur hunian maupun sarana prasarana yang memadai dan mencukupi bagi para ASN tersebut.

20220103 Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru 2

“Hal-hal tersebut yang perlu dibahas dan disinkronkan dengan berbagai instansi terkait dengan rencana skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara,” ujarnya.

Alex menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai tunjangan bagi ASN yang akan dipindah tugaskan ke IKN Nusantara. Namun, berapa besarannya masih belum diputuskan.

“Tergantung berapa banyak juga kebutuhan untuk di sana. Bisa berupa (tunjangan) transportasi. Kalau di korporasi misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan,” imbuh Alex.

Untuk diketahui, visi IKN baru adalah sebagai kota dunia untuk semua dan juga sebagai simbol identitas bangsa yang modern dan berstandar internasional. IKN baru dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta menjadi simbol identitas nasional.

Mengacu pada visi tersebut, konsep kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di IKN berlandaskan pada smart governance yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan kolaboratif.

Untuk itu, Kementerian PANRB bersama instansi terkait juga tengah melakukan pembahasan intensif dalam rangka simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital multisektor, penguatan koordinasi dan jejaring institusi, dan penataan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi dan pemenuhan kesejahteraan yang relevan.

Perkantoran pemerintahan di IKN baru akan dibangun dalam konsep kantor bersama (shared offices) yang mengedepankan konektivitas fisik dan digital, flexible working arrangement agar cara kerja lebih informal, interaktif, kasual, dan tidak terbatas ruang-ruang kantor, serta menerapkan cara kerja secara hibrida yang berbasis TIK. Untuk itu, penting untuk mendorong penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) secara komprehensif.

Santoso-Redaksi