Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 4, 2022

Teropongindonesianews.com

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,” tambahnya.

Presiden Jokowi pun berharap kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Selain itu, Presiden juga berharap ke depan akan ada kerja sama serupa di sejumlah sektor lainnya antara kedua negara.

“Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga berdiskusi mengenai permasalahan lain seperti praktik penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini. Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk membahas kerja sama untuk menangani permasalahan tersebut.

Selain itu, pembahasan mengenai batas negara baik maritim dan darat juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden menuturkan, negosiasi secara intensif mengenai batas negara harus segera diselesaikan.

“Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan,” ucap Presiden.

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya turut menegaskan bahwa MoU yang baru ditandatangi akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI Indonesia di Malaysia.

“MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI (perkhidmat domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.

Sedangkan PM Malaysia Ismail Sabri didampingi oleh Menteri Sumber Daya Manusia M. Saravanan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Haji Musa, Menteri Pembangunan Pedesaan Mahdzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negara Malaysia Kamarudin Jaffar, dan anggota parlemen Tajuddin bin Abdul Rahman.

Santoso-Redaksi

Presiden Akan Berikan BLT Minyak Goreng

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 4, 2022

Teropongindonesianews.com

Saat ini harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya.

Santoso-Redaksi

Mayoritas Publik Inginkan UU TPKS, Legislator Harus Segera Merealisasikannya

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 4, 2022

Teropongindonesianews.com

Harapan masyarakat akan kehadiran undang-undang yang mampu memberi perlindungan dari ancaman tindak kekerasan seksual menguat. Para legislator harus mampu merealisasikannya.

“Di tengah proses pembahasan RUU TPKS oleh DPR RI dan Pemerintah, mencuat keinginan publik yang menghendaki segera lahir sistem perundang-undangan yang mampu memberi perlindungan dari ancaman tindak kekerasan seksual, lewat sebuah survei yang dilakukan Februari lalu,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/3).

Hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 11-21 Februari 2022 menunjukkan mayoritas warga Indonesia atau sekitar 65,3% setuju Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera disahkan menjadi undang-undang.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi
menyebut survei ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi DPR. Pasalnya, dari hasil survei yang sama, diketahui bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih rendah atau sekitar 61%.

Menurut Lestari, dorongan masyarakat untuk segera mendapat perlindungan dari ancaman tindak kekerasan seksual harus disikapi dengan langkah bijak lewat upaya segera merealisasikan undang-undang yang mampu menjawab keinginan publik itu.

Rerie, sapaan akrab Lestari berharap proses legislasi RUU TPKS yang sedang berlangsung saat ini bisa tuntas dan disahkan sebagai undang-undang pada sidang paripurna terdekat.

Apalagi, ujar Rerie, pembahasan hal-hal yang substansial di tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS pekan lalu sebagian besar sudah disepakati.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap meski dari beragam partai politik para anggota Panja RUU TPKS memiliki semangat yang sama untuk segera mewujudkan undang-undang yang sangat diharapkan publik.

Karena, ujar Rerie, proses legislasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan bagian dari upaya para anggota DPR untuk meningkatkan kinerjanya, yang selama ini dinilai oleh publik masih kurang maksimal.

Secara umum, menurut Rerie, penuntasan pengkajian sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas harus memiliki perencanaan yang matang agar undang-undang yang mampu memenuhi harapan masyarakat bisa segera diwujudkan.

Santoso-Redaksi

Kemenkeu: Pertemuan JFHTF Ketiga Langkah Penting Susun Pandemic Preparedness and Response

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 4, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan RI kembali melanjutkan penyelenggaraan Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) secara virtual pada Jumat (01/04). Pertemuan JFHTF yang ketiga ini merupakan langkah penting bagi semua anggota dalam menyusun strategi pembiayaan untuk pencegahan, kesiap-siagaan dan respon terhadap pandemi atau pandemic preparedness and response (PPR). Hal ini dikatakan oleh Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan RI Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, yang juga bertindak sebagai co-chair dalam acara tersebut.

“Pertemuan ke-3 G20 JFHTF hari ini harus dapat memberikan para menteri umpan balik yang mereka butuhkan untuk menyusun mekanisme keuangan baru, serta bagaimana menerapkannya,” terang Wempi.

Wempi mengajak negara anggota G20 untuk bersama-sama berdiskusi secara produktif. Ungkap Wempi, topik yang akan dibahas sangat penting untuk persiapan para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dalam melanjutkan diskusinya terkait pembiayaan PPR pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang ke-2 di bulan April mendatang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa yang juga bertindak sebagai co- chair dalam acara tersebut mengatakan bahwa pada pertemuan JFHTF ketiga ini harus dapat menyediakan dan menyiapkan panduan serta bahan diskusi bagi Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dalam modalitas mekanisme keuangan yang baru dan preferensi strukturnya serta bagaimana semua negara mampu bergerak maju bersama.

Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ketiga JFHTF, anggota G20 membahas isu-isu sebagai berikut: (i) kesenjangan pembiayaan dan kebutuhan serta modalitas unyuk membangun fasilitas keuangan; (ii) peluncuran COVID-19 Countermeasures, dan (iii) rencana aksi global untuk “One Health”. Semua anggota G20 sepakat bahwa ada kesenjangan yang signifikan yang perlu segera diatasi.

Para anggota G20 secara umum juga mendukung pembentukan mekanisme keuangan baru yang akan menyediakan sumber pendanaan yang berdedikasi dan berkelanjutan untuk PPR pandemi dan melengkapi lanskap solusi pembiayaan yang ada. JFHTF akan terus bekerja menyelesaikan modalitas yang akan dilaporkan kepada para Menteri Keuangan dan Kesehatan G20.

JFHFT dibawah G20 bersama dengan sekretariat JFHTF memainkan peran penting dalam mendukung koordinasi kesehatan dan keuangan guna mewujudkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon (PPR) terhadap pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya serta sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional.

Santoso-Redaksi

Capai Transisi yang Adil dan Terjangkau, G20 Dorong Peningkatan Instrumen Keuangan Berkelanjutan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 4, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Pertemuan Sustainable Finance Working Group (SFWG) kedua di bawah Presidensi G20 Indonesia telah diselenggarakan secara virtual pada 30-31 Maret 2022 oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Pertemuan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Dian Lestari mewakili Presidensi G20 Indonesia.

“Kita akan fokus mendiskusikan dua workstream dari Agenda Prioritas SFWG. Pada workstream satu, kita akan membahas secara mendalam elemen-elemen kunci untuk mengembangkan prinsip-prinsip sukarela atau voluntary principles dalam kerangka kerja yang kredibel dan konsisten untuk pembiayaan transisi yang teratur, adil, dan terjangkau,” ujar Dian dikutip dari keterangan resminya, Jumat (01/03).

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa workstream kedua membahas terkait peningkatan instrumen keuangan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan.

“Diskusi kita akan sejalan dengan tujuan untuk menyiapkan serangkaian rekomendasi dan opsi sukarela tentang bagaimana perusahaan lintas yurisdiksi, terutama di negara berkembang dan UKM, dapat mengakses pasar keuangan hijau dan berkelanjutan dengan cara yang terjangkau,” kata Dian.

Pertemuan SFWG pertama dipimpin oleh co-chairs SFWG yakni Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok dan dimoderatori oleh United Nations Development Programme (UNDP) selaku Sekretariat SFWG. Sedangkan, pertemuan kedua SFWG dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan (invitees), serta organisasi internasional.

Hasil pertemuan Kedua SFWG ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (2nd FMCBG). Rencananya pertemuan tersebut akan diselenggarakan bersamaan dengan perhelatan Spring Meetings IMF – World Bank di Washington D.C. pada April mendatang.

Santoso-Redaksi

Hasil Evaluasi SAKIP dan RB 2021 Segera Diumumkan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 4, 2022

Teropongindonesianews.com

JAKARTA – Proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tahun 2021 telah rampung. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo akan mengumumkan hasil evaluasi tersebut pada Selasa, 5 April 2022 pukul 09.00 WIB.

“Penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,” ujar Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Jakarta, Senin (04/04).

Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.

Dijelaskan evaluasi reformasi birokrasi (RB) diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan. Sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

“SAKIP itu tentang perencanaan yang baik, bagaimana menyusun sasaran kinerjanya, bagaimana merencanakan program kegiatannya, kemudian bagaimana penggunaan anggarannya. Jadi memang keseluruhan sistem,” terang Erwan.

Acara SAKIP & RB AWARD 2021 akan digelar secara daring dan luring dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sebanyak 44 perwakilan dari instansi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan menerima penghargaan secara langsung.

Sementara instansi lainnya serta masyarakat dapat menyaksikan acara tersebut melalui kanal Youtube Kementerian PANRB dan rbkunwas. Penyerahan penghargaan tahun ini mengusung semangat “Synergy Together, Change For Better”.

Santoso-Redaksi