Kemendagri Dorong Percepatan Belanja bagi Daerah dengan Realisasi APBD Rendah Tahun 2022

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 17, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni secara tegas mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Hal ini terutama bagi pemda yang realisasi APBD-nya masih rendah sampai dengan Maret 2022.

Menurutnya, realisasi APBD penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, seperti halnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Percepatan realisasi APBD ini juga menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, realisasi belanja tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Namun juga kita melihat ada realisasi pendapatan terendah, untuk provinsi yang paling rendah adalah Provinsi Papua Barat kami masih belum mendapatkan data berapa persen posisinya tetapi angka yang ada di kami masih 0,00 persen. Kemudian baru Provinsi Sulawesi Utara 3,05 persen, yang urutan ketiga dari bawah ada Maluku 5,44 persen, Provinsi Papua 7,42 persen dan kemudian Provinsi Aceh 8,83 persen,” jelas Fatoni dalam Webinar Series Keuda Update ke-14 bertajuk “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Kamis (14/4/2022).

Fatoni mengatakan, hingga saat ini, ada beberapa daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah. Khusus untuk daerah dengan capaian yang masih rendah, dia meminta agar mempercepat realisasi belanjanya.

“Data yang ada di kami dari hasil laporan yang disampaikan oleh daerah, yang terendah adalah Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian Kabupaten Bengkalis, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelas Fatoni.

Di lain sisi, untuk daerah tingkat kota, realisasi yang masih rendah yakni Kota Pekanbaru, Kota Padang Sidempuan, Kota Tangerang, Kota Tegal, Kota Sorong, Kota Sungai Penuh, Kota Pasuruan, dan Kota Cimahi.

“Silakan Bapak/Ibu yang kepala daerahnya hari ini kepala daerahnya tidak ikut hadir bersama kita tolong untuk dilaporkan agar bisa dilakukan percepatan-percepatan. Kita sudah melewati tiga bulan dan ini hampir berakhir empat bulan atau bulan April kita sudah hampir berakhir,” kata Fatoni.

Lebih lanjut, untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri telah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggunya. Bahkan Kemendagri juga telah melakukan evaluasi harian dengan sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota beserta jajarannya, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

“Rapat koordinasi dan evaluasi, analisis, penting dilakukan agar kita bisa belajar dari setiap apa yang sudah kita capai dan kemudian itulah yang akan kita jadikan patokan, kita akan jadikan langkah dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah pada bulan-bulan berikutnya,” tandas Fatoni.

Santoso-Redaksi

Percepat Realisasi Anggaran, Pemda Diminta Tingkatkan Inovasi dan Kreativitas

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 17, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar mempercepat realisasi pendapatan maupun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan inovasi dan kreativitas.

Fatoni mengimbau para kepala daerah agar tidak takut dalam berinovasi. Pasalnya, amanat berinovasi telah didukung oleh regulasi yang lengkap, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

“Kita harus punya kreasi, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif untuk melakukan percepatan-percepatan dengan melakukan terobosan-terobosan, namun tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” ujar Fatoni dalam Webinar Series Keuda Update ke-14 bertajuk “Optimalisasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah”, Kamis (14/4/2022).

Ia menambahkan, kebijakan dalam melakukan inovasi telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum, salah satunya seperti yang diatur dalam Pasal 389 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Inovasi bisa dilakukan dengan perlindungan hukum, bahkan inovasi yang sasarannya tidak memenuhi sasaran tidak bisa dipidanakan, ini sudah ada perlindungan hukum,” sambung Fatoni.

Berbagai landasan hukum tersebut, lanjut dia, dibuat agar inovasi dapat tumbuh pesat sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, saat ini daerah perlu didorong untuk lebih giat menghasilkan inovasi.

“Sehingga Bapak/Ibu tidak perlu takut melakukan inovasi asalkan dalam proses-proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, walaupun hasilnya tidak memenuhi sasaran itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dipidanakan,” tambahnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan pemda untuk menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini perlu dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan. Rapat koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing.

“Rapat koordinasi dan evaluasi, analisis, penting dilakukan agar kita bisa belajar dari setiap apa yang sudah kita capai dan kemudian itulah yang akan kita jadikan patokan. Kita akan jadikan langkah dalam rangka untuk mengambil langkah-langkah pada bulan-bulan berikutnya,” tandas Fatoni.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri menggelar Webinar Series Keuda Update setiap minggunya, yakni pada hari Rabu atau Kamis. Gelaran ini sebagai upaya menyosialisasikan peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah dan informasi penting lainnya.

Santoso-Redaksi

Mendagri Dijadwalkan Buka Gelaran IIWAS 2022 di Bali

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 17, 2022

Teropongindonesianews.com

Denpasar— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dijadwalkan akan membuka gelaran Indonesia International Waste Expo (IIWAS) Trisense Bali 2022 di Park 23 Mall, Badung, pada 18 April mendatang. Lebih dari 10 kementerian/lembaga mendukung acara yang bertujuan untuk menyosialisasikan secara masif paradigma baru terkait pengelolaan sampah tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA dalam keterangan persnya, Sabtu (16/4/2022). Dia menuturkan, paradigma baru pengelolaan sampah tersebut dikampanyekan melalui tagline #GILAsSAMPAH untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Safrizal menjelaskan, sebagai arena sosialisasi masif paradigma baru pengelolaan sampah, pelaksanaan IIWAS berperan untuk memfasilitasi kolaborasi para stakeholder dalam pengelolaan sampah. Melalui ekspo dan pameran yang dilaksanakan, IIWAS menjadi wadah untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi produk dari olahan sampah guna menggelorakan sirkular ekonomi.

Lebih jauh, lanjut Safrizal, ekspo IIWAS diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan peran desa dinas dan desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Ekspo IIWAS juga diharapkan dapat mendukung ecotourism.

Safrizal juga berharap, IIWAS dapat menghasilkan cetak biru (blue print) pengelolaan sampah di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang memperhatikan aspek lingkungan secara berkelanjutan, untuk mendukung penyelenggaraan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Adapun ekspo IIWAS tersebut akan diisi dengan sejumlah rangkaian kegiatan seperti rapat, seminar, dan diskusi terkait solusi pengelolaan sampah yang inovatif dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya yaitu Mendagri, Gubernur Bali, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), serta Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes).

Adapun narasumber lainnya, yakni Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas; Kepala BKF Kemenkeu; Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR; Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun, dan Berbahaya Kementerian LHK; Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM; Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf; Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek; serta Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu, beberapa bupati dan wali kota dijadwalkan hadir untuk berbicara ihwal pengalaman masing-masing dalam mengelola sampah di wilayahnya. Kepala daerah tersebut di antaranya Wali Kota Banjarmasin, Wali Kota Surabaya, Bupati Badung, Wali Kota Medan, dan Bupati Tabanan.

Santoso-Redaksi

BKSAP Perkuat Kerja Sama Pendidikan dalam ‘The 3rd Global Young MP Initiative Meeting’

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 17, 2022

Teropongindonesianews.com

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti mendorong setiap negara untuk dapat hadir bekerjasama untuk melakukan sebuah intervensi di tengah pandemi Covid-19 khususnya di sektor pendidikan. Sehingga nantinya di forum-forum internasional yang akan datang baik dari lintas negara maupun lintas parlemen dapat saling bekerjasama dalam bentuk transfer of knowledge ataupun transfer of technology agar sistem pendidikan di negara yang saat ini sedang membutuhkan, juga dapat berkembang.

Hal ini diungkapkan Dyah Roro, usai menjadi moderator dalam rapat virtual The 3rd Global Young MP Initiative Meeting “Innovations to Eliminate Learning Poverty,” yang diselenggarakan oleh World Bank, Kamis (14/4/2022). Pertemuan tahun ini fokus membahas kemiskinan belajar. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez dan Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.

“Jadi hari ini kami diundang oleh World Bank untuk berpartisipasi di dalam diskusi mereka yang membahas mengenai poverty and education sector, terkhusus di tengah pandemi dimana akses daripada pendidikan di beberapa negara sangat terbatas. Intinya bagaimana kita bisa bangkit dari pandemic. Jangan sampai the educational sector ini malah mengalami penurunan. Maka kembali lagi bagaimana setiap negara the participating countries bisa bekerja sama terkhusus di tengah pandemi Covid-19,” ungkap Dyah Roro usai pertemuan.

Terlebih melihat pendidikan di Indonesia sendiri, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimana dalam hal ini beberapa negara termasuk Indonesia belum sepenuhnya maksimal. “Baik itu dari segi accesibility, segi infrastruktur masih banyak masyarakat di Indonesia belum mempunyai akses terhadap gadget dan hal-hal lain yang memperbolehkan mereka untuk mendapatkan informasi selayaknya, sebanyak-banyaknya bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di beberapa negara-negara lainnya,” jelas Dyah Roro.

Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut diharapkan ke depannya masing-masing Anggota Parlemen dapat menyampaikan apa yang dibutuhkan negaranya terhadap sektor pendidikan khususnya, untuk menguatkan satu negara dengan negara lainnya “Karena yang hadir adalah Anggota Parlemen berarti bagaimana nantinya di forum-forum internasional yang akan datang kita mobilize, kita bekerja sama baik lintas negara ataupun lintas parlemen. Jadi develop country helping develop incountries,” imbuh Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Global Young MP Initiative Meeting mengumpulkan anggota parlemen berusia 40 tahun ke bawah dari seluruh dunia untuk belajar tentang tantangan pembangunan yang paling mendesak dan berbagi strategi untuk mengatasinya. Para legislator muda diposisikan untuk memberikan perspektif terhadap banyak masalah sulit yang berdampak pada generasi mereka, memperkuat diskusi kebijakan, dan menerapkan solusi inovatif. Pertemuan yang dihadiri kurang lebih 90MPs/participants dari berbagai negara ini fokus membahas kemiskinan belajar, atau ketidakmampuan untuk membaca dan memahami teks sederhana pada anak usia 10 tahun.

Indikator kemiskinan pembelajaran terdiri dari dua komponen: pembelajaran dan partisipasi. Komponen pembelajaran mengacu pada data hasil belajar membaca yang dipetakan pada anak usia 10 tahun. Komponen partisipasi sesuai dengan angka putus sekolah untuk anak-anak atau usia sekolah dasar. Menggunakan ukuran yang dikembangkan bersama oleh Bank Dunia dan Institut Statistik UNESCO, diperkirakan 53 persen anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat membaca dan memahami cerita sederhana pada akhir sekolah dasar. Di negara-negara miskin, tingkatnya mencapai 80 persen.

Santoso-Redaksi

Puan Maharani: Rencana Kenaikan Harga Energi Harus Perhatikan Kondisi Rakyat

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• April 17, 2022

Teropongindonesianews.com

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik. Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.

“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Kamis (14/4/2021).

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencakan kenaikan harga energi. “Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat. Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

DPR RI, kata Puan, memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi. “Kita tidak mau APBN bleeding, tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus berhati-hati,” kata Puan.

Di sisi lain, kata perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang sudah dianggarkan. “Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” kata Puan.

Menurut Puan, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Ia mengatakan, masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. “Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” tutup Puan.

Santoso-Redaksi