Angka Pengangguran Terus Menurun, Kepala BKF: Arah Kebijakan Sudah On The Right Track

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 13, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan bahwa performa dari APBN dalam konteks stabilitas fiskalnya dinilai sangat menggembirakan.

“Per 31 Maret kuartal pertama, kondisi APBN kita sehat di mana pendapatan negara tumbuh sangat tinggi mencapai 32,1 persen,” kata Febrio dalam acara Tanya BKF, Jumat (13/05).

Dalam kesempatan tersebut, Febrio menyampaikan kabar baik lainnya yakni angka pengangguran yang terus menurun. Menurutnya, hal tersebut menandakan kebijakan yang diambil Pemerintah selama 2020-2022 sudah sangat baik.

“Di tahun 2021 pengangguran sudah menurun, kemudian 2022 kembali menurun lagi. Ini menunjukan bahwa arah kebijakan kita sudah on the right track,” tandasnya.

Di sisi lain, realisasi dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan April 2022 sudah berjalan dengan baik, terutama dalam konteks penanganan kesehatan berupa pemberian insentif-insentif yang sudah disiapkan.

“Perlindungan masyarakat juga sudah berjalan sesuai dengan jadwal, seperti penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Pra Kerja menjadi bagian alasan hasil perekonomian yang terus membaik,” terang Febrio.

Namun, Febrio mengungkapkan selain semakin kuat, pertumbuhan ekonomi juga harus tetap berkualitas. Ini tercermin dari tingkat pengangguran yang menurun diimbangi dengan tingkat kemiskinan yang juga terus menurun, bahkan hingga ke tingkat ketimpangan yang terus membaik. Harapannya, Pemerintah dapat merancang kebijakan-kebijakan untuk menghadapi tantangan yang berbeda.

“2022 kita tetap optimis walaupun kita dihadapkan pada challenge yang berbeda dalam jangka menengah,” ungkapnya.

Pada tahun 2022 hingga 2026, reformasi akan terus dilakukan dari sisi struktural, terutama dalam kemudahan berusaha, juga dengan menaikkan daya saing hilirisasi dan mendorong industrialisasi lebih kuat lagi. Selain itu, reform juga akan dilakukan dari sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, serta sektor keuangan.

“Dengan begitu, diharapkan produktivitas akan meningkat sehingga skenario pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ini menjadi cukup menjanjikan bagi perekonomian,” kata Febrio.

Santoso/Redaksi

Mendagri Tegaskan Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Telah Sesuai Aturan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 13, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu ditegaskan Mendagri saat melantik 5 penjabat gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/5/2022).

Pelantikan tersebut untuk mengisi kekosongan kepala daerah di 5 provinsi yang masa jabatannya berakhir pada 12 Mei 2022. Adapun 5 provinsi tersebut di antaranya Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, kata Mendagri, kekosongan tersebut diisi oleh penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Kemendagri sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengusulkan nama-nama kepada Presiden, selanjutnya melakukan penjaringan dengan meminta masukan nama dari kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat. Hal serupa juga berlaku bagi penjaringan Penjabat Gubernur Papua Barat yang berdasarkan masukan Majelis Rakyat Papua Barat.

Kemudian, Mendagri menyampaikan usulan nama tersebut kepada Presiden melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Dari penilaian dalam sidang tersebut, kemudian terpilih nama penjabat gubernur yang kemudian diputuskan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

“Jadi dengan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dalam sidang tersebut,” ujar Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menjelaskan, sesuai aturan masa jabatan penjabat gubernur akan berlangsung selama 1 tahun. Jabatan tersebut kemudian dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda sesuai dengan kinerja. Selama menjabat sebagai penjabat gubernur, yang bersangkutan diminta melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas per 3 bulan sekali kepada Presiden melalui Mendagri untuk dievaluasi.

“Ini konteks gubernur (melapor kepada Presiden melalui Mendagri), bupati/wali kota (melaporkan) kepada Mendagri melalui gubernur, demikian mekanismenya,” terang Mendagri.

Santoso/Redaksi

Mendagri Ingatkan Tiga Bulan Sekali Para Penjabat Kepala Daerah Wajib Membuat Laporan Pertanggungjawaban

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 13, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj.) kepala daerah agar membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali. Hal ini disampaikan Mendagri saat melantik lima penjabat gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (12/5/2022).

“Para penjabat wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas per tiga bulan sekali kepada Bapak Presiden melalui Mendagri, ini (untuk) konteks gubernur. (Sedangkan) bupati/wali kota (melaporkan) kepada Mendagri melalui gubernur. Demikian mekanismenya,” katanya.

Mendagri menjelaskan, aturan tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP). Laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali ini sebagai mekanisme evaluasi kinerja para penjabat gubernur dan bupati/wali kota dalam masa jabatan yang berlangsung paling lama satu tahun. Masa jabatan para penjabat dapat diperpanjang oleh orang yang sama atau orang yang berbeda berdasarkan evaluasi kinerja.

“Nanti kita akan lihat apa yang dia kerjakan, sampai kita menerima masukan di lapangan nanti,” jelasnya.

Di sisi lain, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan penjabat kepala daerah, Kemendagri mendukung keputusan tersebut. MK menyampaikan dalam bagian pertimbangan agar pemerintah mempertimbangkan dan memberi perhatian membuat PP khusus untuk penunjukkan penjabat yang bersifat demokratis dan transparan.

“Intinya itu kan mengenai masa jabatan yang tidak sampai lima tahun untuk hasil pemilihan Pilkada 2020. Yang kedua juga mengenai mekanisme penunjukkan pejabat yang habis masa jabatan di tahun 2022/2023, itu letaknya bukan di dalam keputusan, bukan keputusan, tapi di dalam pertimbangan,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, prinsip demokratis itu telah dijalankan melalui upaya menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Adapun prinsip transparansi juga dijalankan dengan mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden dan melibatkan para menteri dan kepala lembaga. Dalam sidang tersebut, Presiden mendengarkan pendapat dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait masing-masing calon penjabat.

“Tiap satu-satu dibahas orang ini bagaimana, kinerjanya bagaimana, dan kemudian apakah ada catatan pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum, semua dibahas di sana (sidang TPA),” tegasnya.

Santoso/Redaksi

Dukcapil dan KPU Sepakat Tuntaskan Masalah Data Pemilih Untuk Pemilu 2024

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 13, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membangun kolaborasi dan sinergisitas menuntaskan masalah data pemilih Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah 2024.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik upaya membangun kembali chemistry atau rasa saling bertaut dan terkoneksi antara KPU dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Upaya ini ditandai dengan saling bersilaturahmi para Komisioner KPU ke kantor Ditjen Dukcapil di Pasar Minggu, Jakarta, pada Rabu (11/5/2022). Keesokan harinya, Kamis (12/5/2022) giliran Dirjen Zudan Arif Fakrulloh beranjangsana ke kantor KPU bertemu dengan Ketua Hasyim Asyari didampingi para Komisioner Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin dan August Mellaz.

“Selama dua hari kita bangun kembali chemistry, dan itu sudah kita dapat. Sudah ada kesepakatan antara KPU dan Dukcapil untuk menyelesaikan masalah data pemilih, harus saling sinergi dan kolaborasi,” kata Zudan dalam pertemuan dengan Ketua KPU dan para komisioner di ruang pimpinan, hari ini.

Ketua KPU Hasyim Asyari juga sepakat untuk secara dini terus berkoordinasi dengan Dukcapil dan memetakan masalah serta solusinya bersama sama. “Pertemuan ini sangat baik utk mendapatkan pemahaman yang sama antara Dukcapil dan KPU, mengenai masalah, solusi, dan langkah strategis lainnya” ujar Hasyim.

Dirjen Zudan pun mengaku tak pernah lupa dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong Dukcapil selalu proaktif memutakhirkan data penduduk untuk Pemilu 2024.

Zudan memastikan Dinas Dukcapil di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah dan terus bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP-el. Korps Dukcapil malah melakukan program Jebol atau jemput bola mendatangi masyarakat–termasuk penyandang disabilitas, para lansia, ODGJ, ke Lapas dan suku adat terpencil–untuk merekam KTP-el di berbagai daerah.

Bahkan, para aparatur Dukcapil rela saat diminta Dirjen Zudan tetap bekerja saat hari libur. Padahal, kata Zudan, tak ada anggaran lembur bagi ASN Dukcapil.

“Dukcapil rutin melakukan ‘jebol’ saat ada pilkada atau tidak ada pilkada. Ini karena memang jiwa kawan-kawan Dukcapil yang ingin terus memberikan layanan yang proaktif,” beber Dirjen Zudan.

Zudan lebih jauh menjelaskan, ada progres yang baik bahwa KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) ke Dinas Dukcapil daerah.

“Kita bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali,” kata Dirjen Zudan.

Dirjen Zudan pun mengemukakan alasannya, yakni jika pemutakhiran di bulan Januari, datanya bisa terkoreksi di Februari. Data Februari bisa terkoreksi di Maret.

“Sehingga data Januari-Februari-Maret-April-Mei, bisa dijadikan satu di bulan Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan Daftar Pemilih Sementara hingga ke Daftar Pemilih Tetap,” kata Dirjen Zudan.

Santoso/Redaksi

Presiden Jokowi Sampaikan Enam Arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 13, 2022

Teropongindonesianews.com

Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin, 9 Mei 2022, di Istana Negara, Jakarta. Arahan Presiden antara lain mencakup penanganan pandemi Covid-19 dan gejolak ekonomi global.

“Saya ingin kita semuanya tetap konsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan pandemi dan juga yang berkaitan dengan gejolak ekonomi global yang sampai saat ini belum berhenti, belum selesai dan itu menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi semua negara,” ujar Presiden dalam pengantarnya.

Arahan pertama terkait penanganan pandemi Covid-19, Kepala Negara memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian Covid-19 di Tanah Air sudah menurun.

“Jadi tolong setelah ini disampaikan PPKM tetap berlanjut sampai betul-betul kita yakin bahwa covid ini 100 persen bisa kita kendalikan,” ungkap Presiden.

Arahan kedua terkait manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian, Polri, dan TNI yang telah bekerja sama dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan arahan ketiga yang berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat, Presiden meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi.

“Saya sudah minta kemarin pada Pak Seskab agar setiap minggu seperti kita lakukan rapat terbatas mengenai PPKM ini juga sama urusan pangan, urusan energi harus juga dilakukan mingguan. Karena betapa pentingnya pengelolaan dua hal ini bagi stabilisasi, stabilitas ekonomi kita, utamanya stabilitas harga dan barang-barang pokok rakyat,” ucap Presiden.

Arahan keempat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di Indonesia, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak di Tanah Air. Presiden minta Menteri Pertanian untuk melakukan lockdown dan menerapkan sistem zonasi lockdown agar pergerakan ternak dapat dicegah dengan baik.

“Saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk satgas sehingga jelas siapa nanti yang bertanggung jawab,” tegas Presiden.

Arahan kelima, Presiden juga mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja APBN, APBD, dan BUMN yang berdampak kepada ekonomi rakyat. Terakhir, Presiden minta para jajarannya untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing meskipun tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

“Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar dan tanpa gangguan,” tandasnya.

Santoso/Redaksi

Gubernur Khofifah: Alhamdulillah Pemulihan Ekonomi Jatim Tunjukkan Progres Nyata

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Mei 13, 2022

Teropongindonesianews.com

Surabaya– Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) terus menunjukkan progres baik. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang mencatat, perekonomian Jatim di kuartal I-2022 tumbuh positif 5,20 persen dibanding kuartal I-2021 Year over year (YoY). Sementara jika dibandingkan kuartal IV-2021 quater to quarter(q-to-q), pertumbuhan ekonomi Jatim pada kuartal I-2022 naik sebesar 0,75 persen.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersyukur, meski pandemi Covid-19 belum usai, perekonomian Jatim mulai bergerak membaik. Keseimbangan baru dalam perekonomian telah mulai terbentuk, di mana produksi meningkat seiring dengan adanya kenaikan permintaan.

“Kondisi ini harus kita syukuri. Kerja keras dan sinergi kita bersama dalam mengendalikan Covid-19 mulai menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi Jatim naik 5,20 pada triwulan I – 2022 secara YoY. Pertumbuhan ini posisinya berada di atas pertumbuhan nasional yakni 5,01 persen,” ujar Khofifah, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/5/2022).

Untuk diketahui secara YoY, pertumbuhan nasional 5,01 persen. Sedangkan Jawa Barat 5,61 persen, lalu Jatim 5,20 persen, Jawa Tengah 5,16 persen, Banten 4,97 persen, DKI Jakarta 4,63 persen dan DI Yogyakarta 2,91 persen.

Khofifah mengatakan, impresifnya pertumbuhan triwulan I – 2022 walau dalam tekanan varian Omicron pada Februari lalu, menunjukan progres arah pemulihan ekonomi yang nyata di hampir semua lapangan usaha di Jatim. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai kebijakan relaksasi perekonomian dan insentif pembangunan yang memacu aktivitas perekonomian.

Khofifah menjelaskan, pada pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan ini Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan nilai kontribusi sebesar 25,10 persen, di bawah DKI Jakarta sebesar 29,50 persen. Serta di atas Jawa Barat sebesar 22,48 persen dan Jawa Tengah sebesar 14,53 persen.

Begitu pula dengan kontribusi terhadap total perekonomian 34 provinsi di Indonesia, Jatim mampu berkontribusi kedua terbesar yaitu sebesar 14,51 persen, di bawah DKI Jakarta 17,05 persen dan di atas Jawa Barat sebesar 12,99 persen dan Jawa Tengah sebesar 8,40 persen.

“Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi Jatim kuartal I-2022 berada di atas nasional, baik secara q-to-q dan YoY,” tandas Khofifah.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ini didominasi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 31,22 persen. Diikuti pedagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,57 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,99 persen; dan kontruksi sebesar 8,80 persen.

“Keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jatim mencapai 69,58 persen. Jadi sangat mendominasi,” ujar Gubernur Khofifah.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 18,79 persen. Kemudian disusul industri pengolahan sebesar 7,00 persen. Kemudian, lapangan usaha informasi dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,63 persen.

Santoso/Redaksi