Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Juni 7, 2022

Teropongindonesianews.com

Pimpinan DPR RI dipimpin langsung Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Sejumlah hal pun disoroti, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu. DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu pun telah menyepakati besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yakni Rp76,6 triliun.

“Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan Pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai Insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022. Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Pemilu dijadwalkan akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dijadwalkan akan ditetapkan pada bulan Agustus 2022. Kemudian verifikasi parpol calon peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022. “Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu Insya Allah sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan,” imbuh Puan.

Puan mengingatkan kepada KPU dan Komisi II DPR untuk melakukan simulasi kampanye agar saat Pemilu nanti berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodir dengan baik. “Durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik, oleh karena produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Turut hadir, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Selain itu turut hadir pula Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung serta dua pimpinan komisi yang membidangi Pemilu, yaitu Junimart Girsang dan Saan Mustafa, serta Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan komisioner KPU lainnya yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat.

Santoso/Redaksi

Kemendagri Jelaskan Peran Ormas dalam Membangun Negara

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Juni 7, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta- Organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan ruang berhimpun bagi masyarakat, dan menjadi jati diri untuk menyampaikan aspirasi dalam membangun negara. Keberadaannya juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD).

Demikian dijelaskan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, memberikan keynote speech pada Seminar Nasional bertajuk “Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menjaga Demokrasi Jelang Pemilu dan Pemilukada 2024 dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Ashley, Senin (6/6/2022).

“Ormas merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan yang sama. Ormas lahir karena mempunyai tujuan dan fungsi yang besar, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta selalu mengedepankan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi yang ada,” ungkap Sugeng.

Sugeng menuturkan, peran ormas dalam membangun negara misalnya ditunjukkan dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 yang mencapai 81 persen. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran ormas dalam mendukung proses edukasi politik terhadap seluruh lapisan masyarakat. Ini juga perlu dilakukan dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 2024 mendatang.

“Kita butuh kedewasaan bukan sekadar dari ormas tapi dari warga masyarakat untuk keseimbangan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta selalu mengedepankan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat. Terakhir, tingkat pertisipasi politik diharapkan semakin meningkat,” terang Sugeng.

Lebih lanjut, Sugeng mengingatkan, tujuan pendirian ormas salah satunya menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan kesatuan masyarakat. Tujuan ini menjadi legal standing dari keberadaan ormas. Dirinya mengimbau, agar ormas dapat berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dengan memperhatikan kesamaan tujuan, yakni memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kesatuan dan persatuan, serta menjaga toleransi.

Santoso/Redaksi

Sekjen Kemendagri Terima Penghargaan dari DKPP

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Juni 7, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menerima penghargaan atas Dukungan dan Koordinasi yang sangat baik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Sekjen menerima langsung penghargaan dari DKPP tersebut di Kantor DKPP, Jalan Wahid Hasyim No. 117 Jakarta, Senin (6/6/2022).

“Saya berterima kasih mendapat penghargaan dari rekan-rekan DKPP yang dipimpin oleh Pak Muhammad (Ketua DKPP). Apa-apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang memang sudah merupakan kewajiban dan memang juga kami merasakan belum bisa membantu secara maksimal,” katanya

Suhajar menyampaikan, masih banyak yang harus dikoordinasikan untuk membantu urusan-urusan yang bersifat dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Hal ini seperti dukungan administrasi yang di dalamnya ada pegawai, personalia, keuangan, dan lain sebagainya dengan tetap tidak mencampuri urusan atau tugas pokok DKPP.

“Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, maka keberadaan DKPP ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara Pemilu, yang kalau kita berdiskusi satu-satunya di dunia. Tidak tahu saat ini sudah ada belum lembaga seperti ini, kalau pun ada belum terpublikasi,” terangnya.

Dia berharap, kian bertambahnya usia DKPP maka akan semakin berupaya untuk mengembangkan peradilan yang lebih modern dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan penyelenggara Pemilu. Adapun keberadaan DKPP merupakan bagian dari upaya penegakan etika yang melengkapkan arah dasar negara. Ujung dari upaya tersebut yaitu membangun peradaban sebuah negara.

“Nah itulah kemudian dievaluasi oleh kita semua, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan untuk mengevaluasi cara kita bernegara, maka KPU pertama dibentuk untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu itu mandiri, bebas dari intervensi pemerintah,” jelasnya.

Oleh karena itu, tambah Suhajar, dinamika yang terjadi harus dipikul bersama untuk mencapai peradaban sebuah negara yang menegakkan etika.

“Kita bukan kerja sembarang-sembarang kerja. Kita tetap yakin dengan apa yang kita pilih hari ini yaitu demokrasi, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membantu,” pungkas Suhajar.

Santoso/Redaksi