Teropong Indonesia news, com
Palembang, jum’at ( 29/07/2022 ) telah terjadi aksi Demo Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia ( LAAGI) dan Aliansi Anti Perampokan Negara ( A2PN).
Masih tinggi nya indeks tingkat korupsi di Indonesia pada umum nya yang saat ini sangat lah membutuhkan perhatian serius bagi kita semua, hal ini tak lepas dari sumbangan bejat indikasi korupsi di Sumatera Selatan yang rusak nya moral di lakukan oleh para pemangku jabatan yang ada di Sumatera Selatan, seperti indikasi korupsi pada pemerintah kabupaten Ogan komering ilir ( OKI), indikasi korupsi ganti untung pada gelombang tahap ke 2 pada lahan jalan Tol kabupaten OKI tahun 2016 sampai tahun 2018,yang merugikan negara mencapai sebulan milyar lebih ( 9 M), atas kelakuan para pejabat di kabupaten OKI. Hal seperti ini lah yang membuat para kemakmuran ekonomi rakyat kabupaten OKI semakin sulit meningkat, sehingga kabupaten OKI sampai hari mendapat predikat kabupaten miskin. Begitu juga di pemerintahan provinsi Sumatera Selatan tidak mau ketinggalan dalam kelakuan kurang moral seperti pada Dinas PERUMAHAN dan KAWASAN PEMUKIMAN ( PU PERKIM) provinsi Sumatera Selatan yang tidak mau ketinggalan zaman dalam melakukan indikasi korupsi. Dimana tindak pelanggaran terhadap PERPRES no 12 tahun 2021,yang seharus nya dalam melakukan tender secara transparan dan terbuka. Guna untuk menghindari tindak pidana korupsi.
Akan tetapi justru yang terjadi pada Dinas PU PERKIM Sumatera Selatan ada nya indikasi tindakan sebelum terjadinya tender pada proyek pengadaan barang dan jasa sudah memiliki nama pemenang tender pada pekerjaan “PENATAAN KAWASAN KUMUH DESA KIJANG ULU ” di kecamatan kayu Agung yang di kerja kan oleh perusahaan CV FIZER FERDANA, yang di atur oleh DIAN FEBRUANSYAH indikasi sebagai MAFIA PROYEK pada Dinas PU PERKIM Sumatera Selatan.
Kelakuan semacam ini yang sangat tidak terpuji dan bertentangan dengan undang- undangan cipta karya, dan melanggar terhadap perpres no 12 tahun 2021.hal ini lah salah satu yang membuat Sumatera Selatan menjadi provinsi mendapat peringkat ke 7 terkorup di Indonesia versi peneliti tranfaranci Indonesia, ungkapan koordinator aksi Sukma Hidayat.
Dan hal ini juga tak luput dari masih kurang nya perhatian dari pihak penegak hukum khusus nya kejaksaan tinggi Sumatera Selatan dalam menindak lanjuti indikasi korupsi yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan itu lah kami dari Pemuda
Sumatera Selatan merasa prihatin atas semakin parah nya tingkat korupsi yang membuat kemiskinan di Sumatera Selatan semakin tinggi, maka kami mendesak pihak kejaksaan tinggi Sumatera Selatan untuk pro aktif dan transparan dalam pengusutan korupsi di Sumatera Selatan demi untuk menyelaraskan semboyan kajagung pembrantasan korupsi pemulihan ekonomi secara nasional.
Dalam orasi nya ada 3 tuntutan yang segera harus di tindak lanjuti;
1.usut tuntas dan tangkap indikasi pelaku korupsi, ganti untung atas pergantian lahan jalan Tol di kabupaten OKI. Yang indikasi nya Bupati, Sekda dan kepala Dinas Pertanahan kabupaten OKI.
2.usut tuntas indikasi korupsi pembangunan RSUD Empat Lawang pada tahun 2021 ( data terlampir).
3.Tangkap Mafia Proyek pada Dinas PU PERKIM provinsi Sumatera Selatan indikasi bernama Dian Februansyah, pada proyek “Penataan Kawasan Kumuh di Desa Kijang Ulu kabupaten kayu Agung, dan pelanggaran terhadap Perpres no 12 tahun 2021 ” Tutup koordinator Lapangan, Suardi.
Ir ( Korwil Sumsel).
About The Author
