Agustus 26, 2022

KPK Tangkap Tangan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022.

Kegiatan tangkap tangan berlangsung pada Jumat 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, dimana Tim KPK mengamankan 8 orang di wilayah Lampung, Bandung, dan Bali. KPK selanjutnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu KRM Rektor Universitas Lampung periode 2020 s/d 2024; HY Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung; MB Ketua Senat Universitas Lampung; dan AD pihak swasta.

KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para Tersangka untuk 20 hari pertama. Tersangka KRM di Rutan pada gedung Merah Putih, serta HY dan MB di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur terhitung mulai tanggal 20 Agustus s.d 8 September 2022. Kemudian Tersangka AD penahanannya terhitung mulai tanggal 21 Agustus s.d 9 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Dalam perkara ini KRM diduga aktif terlibat langsung menentukan kelulusan para peserta Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila). Yakni dengan memerintahkan HY dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB untuk turut serta menyeleksi secara personal kesanggupan orang tua mahasiswa. Dimana apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas.

KRM diduga memberikan peran dan tugas khusus kepada HY, MB dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur KRM. Besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran Rp100 juta s.d Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.

Mualimin selaku dosen selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah Rp150 juta dari AD selaku keluarga peserta Simanila yang telah dinyatakan lulus atas bantuan KRM di salah satu tempat di Lampung. Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM berjumlah Rp603 juta.

Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM. Dimana juga diduga atas perintah KRM uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan, dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 Miliar.

Atas perbuatannya Tersangka AD selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan Tersangka KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Modus suap penerimaan mahasiswa baru telah mencoreng marwah dunia pendidikan, yang punya tanggung jawab moral tinggi untuk menghasilkan generasi masa depan bangsa yang berkualitas unggul dan berintegritas. Manipulasi yang dilakukan pada tahap penerimaan menjadi pintu awal manipulasi-manipulasi berikutnya, pada tahap pembelajaran hingga kelulusannya nanti.

KPK melalui upaya penindakan telah menangani berbagai modus perkara di sektor pendidikan, melalui strategi pencegahan telah mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, hingga melalui strategi pendidikan telah mendorong implementasi pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa. Namun untuk mencegah korupsi butuh komitmen dan tindakan nyata dari seluruh pihak, termasuk penyelenggara pendidikan itu sendiri.

Santoso/Redaksi

BREAKING NEWS Pemerintah

BPSDM Kemendagri Gelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mewujudkan Kepemimpinan Strategis dalam Memperkokoh Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri.”

Gelaran tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Auditorium Gedung F BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (26/8/2022).

Dalam laporannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan, pelatihan tersebut digelar dengan bersandar pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020.

“Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mewujudkan kepemimpinan strategis sebagai bagian dari akuntabilitas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” kata Sugeng.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) Muhammad Taufiq yang hadir mewakili Kepala LAN RI mengatakan, perubahan yang serba cepat menuntut ASN harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan tantangan zaman.

Karenanya, desain baru pendidikan kepemimpinan nasional tingkat II yang untuk pertama kali digelar BPSDM Kemendagri tersebut akan membentuk dan mempersiapkan para peserta agar mampu menghadapi tantangan kekinian. Tantangan tersebut membutuhkan cara berpikir strategis, kemampuan berkolaborasi, serta kemampuan memberdayakan seluruh potensi sehingga mampu menjadi ASN yang kreatif dan inovatif.

“Pelatihan-pelatihan ASN saat ini didesain lebih efisien, agile, fleksibel,” tuturnya.

Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan selama seratus hari, dengan metode pembelajaran blended learning atau perpaduan luring dengan daring. Dalam dua pekan, kegiatan akan dilangsungkan secara tatap muka, sementara sisanya dilaksanakan secara daring.

Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dengan rincian sebagai berikut: Kemendagri sebanyak 38 orang, Kementerian Perindustrian sebanyak satu orang, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) satu orang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu orang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) satu orang, Polisi Republik Indonesia satu orang. Peserta lainnya berasal dari pemerintah daerah (Pemda), di antaranya Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak satu orang, Kabupaten Lampung Timur satu orang, Kabupaten Natuna satu orang, Kabupaten Sragen satu orang, Kota Palembang satu orang, serta Kabupaten Tangerang sebanyak satu orang.

Adapun narasumber berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), LKPP, LAN RI, KPK, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pakar/Praktisi. Sedangkan tenaga pengajar berasal dari Widyaiswara BPSDM Kemendagri dan LAN RI.

Santoso/Redaksi

BREAKING NEWS Pemerintah

Komite IV DPD RI : APBN 2023 Harus Tetap Pro Daerah di Tengah Transisi ke Defisit 3 Persen.

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Komite IV DPD RI melakukan Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI bersama Tim Anggaran Komite I, II, dan III DPD RI dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas. Rapat kerja membahas RUU APBN 2023 dan RUU Pertanggungjawaban APBN 2021. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI Elviana didampingi oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Hakim dan Novita Annakota. Hadir juga Wakil Ketua DPD RI Sutan B Najamudin.

Dalam sambutannya, Elviana mengungkapkan terdapat beberapa fokus yang ingin digali dalam rapat kerja siang ini. Pertama RAPBN 2023 merupakan transisi dari defisit di atas 3 persen menuju defisit maksimal 3 persen. “Transisi ini mengharuskan pemerintah pusat untuk fokus pada balancing antara penerimaan dan belanja APBN di tengah ketidakpastian global” ungkap Elviana.

Kedua, Potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Pembayaran bunga utang pada RAPBN 2023 meningkat menjadi Rp441,4 triliun. Angka ini lebih tinggi dari APBN 2019 (LKPP) sebesar Rp275,5 triliun atau naik 60 persen dalam tiga tahun. Kemudian, dana bagi hasil pada RAPBN 2023 yang turun dibandingkan APBN 2022. Pada outlook APBN 2022 disebutkan dana bagi hasil sebesar Rp142,1 triliun, turun menjadi Rp136,3 triliun (RAPBN 2023).

“Dana Otsus pada RAPBN 2023 lebih rendah dibandingkan dengan APBN 2023. Penurunan dana otsus ini disebabkan turunnya dana otsus Provinsi Aceh dari Rp7,6 triliun (2022) menjadi Rp4 triliun. Penurunan dana otsus Provinsi Aceh dikhawatirkan akan mengganggu agenda pembangunan daerah di Provinsi Aceh, ” ungkap Elviana terkait Dana Otsus Papua.

Kemudian, terkait dengan UU tentang HKPD, Elviana mengungkapkan perlu adanya sosialisasi yang lebih masif kepada pemerintah daerah. “Terkait dengan implementasi UU HKPD, hasil kunjungan ke daerah dan aspirasi yang diterima oleh Komite IV DPD RI mengungkapkan bahwa daerah sangat membutuhkan sosialisasi UU HKPD dan pendampingan implementasi undang-undang baru tersebut. Hal ini penting mengingat kapasitas ASN di daerah tidak seragam,” papar Elviana.

Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2021 mendapatkan predikat WTP. “BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas LKPP Tahun 2021 yang keenam kalinya secara berturut-turut atau sejak LKPP Tahun 2016”, jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan dengan opini WTP atas LKPP Tahun 2021 ini, diharapkan semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN telah dikelola secara prudent, efisien, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan RAPBN 2023, Sri Mulyani mengungkapkan risiko ketidakpastian masih tinggi. “RAPBN 2023 masih menghadapi risiko ketidakpastian yang masih tinggi,” ungkap Sri Mulyani. Risiko tersebut antara lain pertama, scarring effect inflasi yang tinggi, berpotensi memicu stagflasi Perlambatan ekonomi global memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestic, kedua perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi suplai (harga komoditas tinggi); dan ketiga pengetatan kebijakan moneter secara agresif (cost of fund tinggi, tekanan terhadap nilai tukar).

Destry Dayanti, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan kebijakan moneter saat ini fokus pada upaya menjaga stabilitas. “Kebijakan moneter saat ini fokus pada upaya menjaga stabilitas. Sementara 4 (empat) instrumen lainnya – makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, & ekonomi keuangan hijau & inklusif –untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK,” papar Destry.

Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, Deputi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas dalam paparannya mengungkapkan arah Rencana Kerja Pemerintah 2023 terkait dengan penguatan Dana Alokasi Khusus 2023. “pada 2023, kami mendesain penguatan DAK. Desain ini mencakup pertama, mempertajam lokasi prioritas dan menu sehingga DAK lebih efektif, kedua mempertajam integrasi untuk isu spesifik dan ketiga memperkuat peran serta pemerintah daerah”, papar Scenaider.

Menanggapi mitra kerja Komite IV tersebut, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa Senator Provinsi Sumatera Barat memberikan tanggapan dan menyoroti mengenai inflasi 2022 dimana per Juli 2022 sudah melampaui target asumsi APBN 2022. “APBN berada dalam kondisi defisit sudah biasa. Saya ingin menyoroti soal tingkat inflasi tahun 2022 berjalan yang sudah melampaui target asumsi makro tahun 2022,” papar Leonardy. Senator Sumatera Barat ini mengharapkan dengan kontributor utama inflasi berasal dari bahan pangan, secara khusus cabe, Bank Indonesia dan pemerintah perlu meningkatkan koordinasi untuk menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat

Sudirman Senator Aceh mempertanyakan peran APBN dalam mengurangi angka kemiskinan di Aceh.”Aceh mmerupakan provinsi termiskin di Pulau sumatera. Bagaimana APBN mampu menyelesaikan persoalan tersebut?”, ungkap Sudirman.

Dharmansyah dari Tim Anggaran Komite 1 DPD RI mendorong agar TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) lebih efektif untuk mengendalikan inflasi daerah. Senator Bangka Belitung ini mengusulkan agar kinerja TPID harus dimonitor oleh Komite IV DPD RI. Selain itu terkait dengan UU HKPD, Senator Dharmansyan mengungkapkan daerah masih banyak yang kurang paham isinya. “Daerah masih banyak mempertanyakan UU HKPD,” ungkap Pak Dar, sapaan akrab Dharmansyah Husein.

Jimly Asshiddiqie Senator Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan masalah quality of spending APBN. “Apakah kita punya data anggaran yang mencakup kebutuhan anggaran seluruh instansi nasional dan daerah serta sesuai dengan haluan normatif? Persoalan selama ini banyak membahas quality of spending, belum banyak membahas quality of planning”, tanya Jimmly

Eni Sumarni Senator Provinsi Jawa Barat dan Novita Annakota, Senator Maluku mengungkapkan permasalahan PEN “Dana PEN sangat meningkat namun belum bisa dirasakan oleh masyarakat kelas menengah-bawah” ungkap Eni. Sedangkan Novita, mempertanyakan kesiapan pemerintah di tahun 2023 ketika dana PEN tidak ada. “Bagaimana upaya pemulihan ekonomi nasional setelah tidak ada dana PEN?,” tanya Novita.

Abdul Hakim, Senator asal Lampung mengungkapkan beberapa poin yang menjadi konsennya. Pertama ikhtiar menjaga inflasi melalui penjagaan terhadap harga-harga komoditas. Kedua, penuntasan Satu Data Indonesia dan akselerasi revisi UU Statistik. Ketiga, sinergi dan kolaborasi antara K/L dengan Pemerintah daerah dan terakhir perbaikan tata kelola program strategis nasional. “Sinergi dan kolaborasi antara K/L dengan Pemerintah daerah sangat penting dalam rangka mengoptimalkan proses pembangunan nasional.

Elviana, Senator Provinsi Jambi mengungkapkan capaian inflasi sudah tidak sesuai dengan target inflasi karena tingginya harga pangan. Hal ini terkait juga dengan kinerja TPID (Tim Pemantau Inflasi Daerah). “Siapa yang mengevaluasi TPID?,” ungkap Elviana. Selain itu Elviana menyoroti NTP (Nilai Tukar Petani) yang masih berada rentang target pemerintah, namun Indeks yang dibayar petani sudah tinggi karena tingginya harga pupuk dan bibit. “Mohon ditinjau kebijakan pencabutan subsidi pupuk, khususnya untuk perkebunan rakyat,” jelas Elviana.

Hilda Manafe Senator Provinsi NTT mengusulkan pengelolaan dana desa ada SKB Menteri. “Dana Desa terkait dengan 3 K/L. Hal tersebut menyulitkan perangkat desa dalam implementasinya karena surat juknis muncul secara parsial. Kami mengusulkan agar hanya ada satu SKB,” usul Hilda.

Santoso/Redaksi

Edisi Spesial

Gara-gara Mengaku Staf Presiden, Warga Sukorejo Patut Di Laporkan

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Situbondo – Berawal dari Pembicaraan Syaiful warga Desa Sukorejo tengah, Kabupaten Banyuputih Situbondo Jawa Timur yang mengaku Staf Presiden atau Orang Istana, E yang bekerja sebagai Petugas di sebuah Instansi di Situbondo akhirnya percaya, kemudian tanpa di pikir lagi benar atau tidaknya status yang di miliki oleh Syaiful tersebut si E akhirnya menyampaikan kepada EA yang juga sebagai Petugas di sebuah Instansi Situbondo, dari pembicaraan E dengan Syaiful Warga Sukorejo tersebut si EA yang memiliki Saudara yang bertugas di Sebuah Instansi di Daerah Fakfak Papua membicarakan tentang keinginannya untuk pindah ke Makasar dan itupun sebelumnya juga sudah di bicarakan oleh E pada Syaiful, Kemudian di tanggapi serius dengan Syaiful.

Hal ini di setujui langsung oleh J saudara EA yang saat menghubungi J mengatakan bahwa Syaiful bisa memindahkan J, akan tetapi harus bisa membayar uang sebagai biaya sebesar Rp 50 Juta, itupun di sanggupi oleh J sehingga pada tanggal 06 Januari Langsung mentransfer dana sebanyak Rp 25 juta sebagai Uang Muka, dengan perjanjian akan di tambah sesuai dengan pernyataan Syaiful pada awalnya.

Akan tetapi sayang sekali setelah menunggu lama, ada saja alasan yang tidak masuk di akal, keterangan Syaiful selalu hanya memberikan janji saja yang pada intinya tidak pernah terrealisasi kepindahannya.

Pihak EA selaku saudara J akhirnya menagih agar uang di kembalikan ke J saudaranya, akan tetapi sampai dengan saat ini juga masih tidak di beri, yang ada hanyalah janji semata.

EA menceritakan pada Tim Media Teropongindonesianews.com yang pada akhirnya dirinya merencanakan akan melaporkan pada pihak APH ( Aparat Penegak Hukum – Red ) dalam waktu dekat terkait dengan perbuatan Syaiful tersebut karena tidak ada niatan baik padanya serta saudaranya, janjinya selalu terucap saat EA menagih pada syaiful, yang paling kesal menurut EA adalah status pekerjaannya yang mengaku sebagai Staf Presiden itu juga yang membuat dirinya akan cepat melaporkan pada APH karena tidak mungkin sebagai staf Presiden justru malah melakukan dugaan penipuan.

“Saya akan melaporkan Pak Syaiful tersebut Pak, Dia sudah sangat menyiksa saya dan saudara saya “, Tegasnya, di tambahkannya bahwa dirinya merasa benar – benar tertipu oleh orang yang mengaku Staf Presiden tersebut dan bisa memindahkan pekerjaan seseorang “, Tegasnya. Redaksi

BREAKING NEWS KEPOLISIAN

Aksi Sosial Berbagi Nasi Kotak Satlantas Polres Batang

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Batang-Beginilah aktivitas personel Satlantas Polres Batang yang tengah membagikan nasi kotak pada masyarakat pengguna jalan.

Aksi sosial tersebut dalam rangka Jum’at Berkah Satlantas Polres Batang Berbagi. Petugas menghentikan masyarakat pengguna jalan yang melintas di depan Mako Satlantas untuk dibagikan nasi kotak.

“Alhamdulillah hari ini kami bisa berbagi dengan masyarakat, seperti tukang becak, pedagang kecil, pemulung, pengamen, dan warga yang membutuhkan lainnya,” kata Kasatlantas Polres Batang AKP Dhayita Daneswari melalui KBO Satlantas IPDA Danang Peimayanto, Jumat (26/8/2022).

Melalui kegiatan sosial Jumat Berkah ini, kata dia, disamping untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

“Kami ingin lebih dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Aksi berbagi Satlantas seperti ini sangat disyukuri sejumlah warga, khususnya mereka yang berpenghasilan tidak menentu seperti tukang becak, penjual jamu keliling, pemulung, pengemudi ojek daring.

“Terima kasih pak polisi, nasi ini bisa untuk makan nanti,” ungkap salah satu tukang becak.

Jony

BREAKING NEWS

Pelaksanaan Vaksinasi Ternak Sapi di Desa Sumberkalong Kalisat

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Sumberkalong,Kalisat Jember-Angka kematian ternak sapi di wilayah Kecamatan Kalisat dari hasil survay dari petugas kesehatan hewan wilayah setempat sudah mulai menurun, tapi masi di predeksi akan tejadi pelonjakan sapi yang mati bila tidak segera Tervaksin.

Berkurang nya angka kematian pada ternak sapi di kecamatan Kalisat tersebut karna banyak para peternak sapi melakukan pengobatan secara mandiri, juga melalui Vaksin,yang di lakukan oleh petugas Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember.

kondisi para peternak sapi di wilayah Sumberkalong Kalisat Jember saat ini sudah mulai melandai dan tidak lagi terjadi kepanikan seperti saat awal terjadinya penyebaran Virus PMK beberapa waktu lalu.
Kami wartawan Teropongindonesianews.com mencoba untuk bertemu dengan salah satu petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Jember yang langsung bersama Bapak Efendi..dalam wawancaranya mengatakan bahwah… Sementara kebutuhan vaksin untuk peternak diangap masih kurang, bahkan petugaspun sangat minim karna untuk satu desa saja kami hanya di dampingi 2 Dr Hewan, karna itu kami sebagai kordinator untuk wilayah utara tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masarahkat peternak dengan sebaik mungkin supaya masarakat tidak merasa kecewa, dan juga sapi sapi masarakat bisa tervaksin semua, tuturnya.

Zubaidah

Pendidikan TNI

Banjir Air Mata Di SMK Manbaul Ulum Wonosari Bondowoso

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Bondowoso – Sudah berjalan selama tiga hari kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) SMK Manbaul Ulum Tangsil Wetan Wonosari Bondowoso di Yonif Raider 514/SY Kostrad berjalan sangat lancar, mulai dari upacara pembukaan yang di buka langsung oleh Kepala Sekolah SMK Manbaul Ulum Hairul, S.Pd.I.
di lapangan Yonif Raider 514 Kostrad dan dilanjutkan dengan materi-materi seperti Peraturan Baris Berbaris(PBB), Wawasan Kebangsaan, berlatih yel-yel untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan dan semangat serta materi lainnya. Jumat (26/08/22)

Dalam kegiatan ini juga diselipkan kegiatan outbond ringan untuk menambah keceriaan dan semangat siswa-siswi seperti naik rintangan.

Kegiatan Outbond ringan mengakhiri materi kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) SMK Manbaul Ulum Tangsil Wetan Wonosari Bondowoso di Yonif Raider 514/SY Kostrad kemudian dilanjutkan upacara penutupaan serta acara sungkeman dan basuh kaki Ibu di halaman sekolah di dampingi para pelatih dari Yonif Raider 514//SY Kostrad, tampak suasana haru, diwarnai dengan isak tangis serta permintaan maaf sang anak kepada Ibunya.

Kepala Sekolah SMK Manbaul Ulum, sangat terharu melihat suasana yang terjadi di sekolahnya “semoga tetesan air mata anak-anak didik kami ini membawa lembaran baru untuk menjadi para pelajar lebih baik lagi, lebih beretika dan sopan santun, serta selalu berbakti dan menghormati orang tuanya , guru-guru dan masyarakat sekitarnya, terimakasih bapak-bapak pelatih dari Yonif Raider 514/SY Kostrad yang telah membimbing anak-anak didik kami selama tiga hari, semoga apa yang bapak berikan akan berguna untuk masa depan anak-anak didik kami demi kemajuan bangsa yang kita cintai ini” ujar Hairul, S.Pd.I.

Sementara itu Serma Sartana selaku yang tertua saat mendampingi acara sungkeman dan basuh kaki ibu mengatakan sangat bangga melihat semangat anak-anak SMK Manbaul Ulum Tangsil Wetan Wonosari Bondowoso yang luar biasa “ kami dari pelatih mengucapkan selamat atas keberhasilan LDK selama tiga hari di Yonif Raider 514/SY Kostrad, kalian anak-anak yang luar biasa, memiliki semangat juang yang tinggi, kami dari pelatih akan selalu memberikan yang terbaik, apa kemampuan yang kami miliki sudah kami berikan buat kalian. Semoga apa yang sudah kami berikan bisa membawa kalian menuju masa depan yang lebih baik”tutup pria asal Gunung Kidul Jogjakarta ini.

( Bagus – Red )

Uncategorized

Memberikan Pinjaman Malah Dilaporkan Oleh Oknum DPRD Situbondo

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

Situbondo – Istilah “UANG TIDAK ADA SAUDARANYA”, ternyata benar benar terjadi. Hal tersebut dialami oleh Indahwati yang dilaporkan oleh Samsi Ika Sari yang merupakan Anggota DPRD Situbondo dari Partai Besutan Prabowo.

Berawal dari permasalahan hutang piutang, dimana Samsi Ika Sari telah meminjam dana tanpa agunan kepada Indahwati yang jumlahnya sampai ratusan juta dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Tetapi seiring berjalannya waktu Samsi tidak bisa melakukan penyetoran jasa terhadap pinjaman tanpa agunan tersebut, sehingga membuat Indahwati merasa geram dan mengupload di media sosial.

Sementara Samsi menilai apa yang dilakukan oleh Indahwati dengan mengupload masalah hutang piutang di medsos telah mencemarkan nama baiknya selaku anggota DPRD Situbondo.

Pihak terlapor Indahwati menuturkan kepada awak media, “Sebenarnya saya heran kepada oknum anggota DPRD tersebut yang mana telah kami bantu memberikan pinjaman uang tanpa agunan dengan nominal kurang lebih Rp 125.000.000,00 secara bertahap sampai 5 kali pinjaman,” Ujarnya.

“Dan telah menyepakati terhadap adanya jasa dari pinjaman tersebut. Dan itupun bukan uang saya sendiri, tetapi saya juga pinjamkan ke pihak lain,” Jelasnya.

Lebih lanjut Indahwati menyampaikan, “Memang saya akui dia pernah bayar kepada saya tapi tidak sesuai dengan besar angsuran yang seharusnya di bayar,”

“Malah saya yang harus menalangi ke kurangnya dan ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun tidak bisa membayar utangnya,” Terangnya.

“Yang saya sayangkan, sebagai salah satu anggota DPRD Situbondo, Samsi seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat bukan malah sebaliknya. Air susu dibalas air tuba,” ungkapnya.

Sementara Kuasa hukum pelapor menuturkan, “Kami berupaya melakukan mediasi tapi gagal dan kasus ini tetap berlanjut,”

“Dan sebenarnya klien saya sudah ada pembayaran bahkan sudah melebihi dari pokok yang di bayar. Maka dari itu biarkan proses hukum dilanjut,” jelasnya kepada awak media. REDAKSI

Edisi Spesial OLAH RAGA Pemerintah

Kick – Off Sekda Syaifullah, Tandai Peresmian Pembukaan Liga Bupati Cup 3 Se – Kabupaten Situbondo

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongidonesianews.com

Situbondo – Pemerintah Kabupaten Situbondo sangat mengapresiasi dan berkomitmen dalam memajukan olahraga khususnya persepakbolaan kabupaten Situbondo.

Pemkab melalui Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Situbondo, menyelenggarakan event sepakbola Liga Bupati Cup 3, khusus pelajar setingkat SMP dan SMA, Se Kabupaten Situbondo.

Ajang sepakbola Liga Bupati Cup 3 ini di buka langsung oleh Sekda Drs.H.Syaifullah yang di dampingi Kadispar, Dra.Hj.Tutik Margiyanti, ST,M.Si yang mewakili Bupati Situbondo, di Stadion Gelora Muhammad Saleh Situbondo, pada 26 Agustus 2022.

Dalam keterangan nya Ketua Umum KONI Situbondo, Deny Wahyu Pribadi menyampaikan bahwa Liga Bupati Cup 3 tahun 2022 di ikuti oleh 14 peserta setingkat SMP dan 13 peserta setingkat SMA, se-kabupaten Situbondo.

Liga Bupati Cup 3 tahun 2022 ini memperebutkan, Piala Bergilir Bupati Cup, Tabungan Pembinaan, Best Player, Top Score, dan Best Supporter.

Dalam pantauan Biro Teropong Indonesia (TIN) Situbondo, bahwa kegiatan ini sangat positif sekali dan ajang yang cukup bergengsi dalam pencarian bibit bibit pemain terbaik bagi perkembangan olahraga persepakbolaan kabupaten Situbondo, dan mencetak generasi yang tangguh, menjunjung tinggi kedisiplinan dan Sportifitas serta ajang Edukasi bagi para Supporter untuk menjadi bagian dari menjunjung tinggi kesantunan, kedisiplinan, Sportifitas, dan hal itu tentunya berdampak membawa nama baik kabupaten Situbondo di kancah Persepakbolaan Nasional. Maka dari itu, pemerintah kabupaten Situbondo juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan terhadap Best Supporter. Jayalah Persepakbolaan Situbondo. (Agus BiroTIN Situbondo)

BREAKING NEWS KEPOLISIAN

Bentuk Transparansi, Sidang Etik Ferdy Sambo Dihadiri Langsung Kompolnas

REDAKSI Teropong Indonesia News
Agustus 26, 2022

Teropongindonesianews.com

JAKARTA— Sebagai bentuk transparansi, sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ferdy Sambo dihadiri langsung oleh Kompolnas.

Demikian antara lain disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan usai sidang etik Ferdy Sambo di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan Jumat (26/8).

“Selama proses sidang KEP tadi dihadiri oleh Kompolnas RI sebagai bentuk transparansi, objektifitas, serta akuntabilitas Polri,” kata Dedi.

Adapun sidang ini dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri dan beranggotakan Wakil Inspektorat Pengawas Umum (Wairwasum) Irjen Tornagogo Sihombing, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono, Gubernur PTIK Irjen Yazid Fanani dan Irjen Rudolf Albert Rodja.

Sidang yang digelar selama hampir 16 jam itu telah memutuskan secara kolektif kolegial memutuskan untuk memberikan tiga sanksi kepada Ferdy Sambo, salah satunya Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Adapun sanksi lainnya ialah sanksi etika, yaitu tindakan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J merupakan perbuatan tercela dan sanksi adminitrasi berupa penempatan khusus dalam tempat khusus selama 20 hari.

“Kemudian Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tekan Dedi.

Disisi lain, Dedi menyampaikan terima kasih kepada publik yang memberikan perhatian lebih untuk mengawal kinerja tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri sehingga kasus ini bisa terungkap sesuai dengan fakta yang ada.

“Ini merupakan komitmen bapak Kapolri agar Timsus bekerja secara transparan, objektif dan akuntabel,” pungkasnya.

Santoso/Redaksi