DITJEN HUBDAT-PEMPROV BALI GELAR RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN TRANS METRO DEWATA DAN RENCANA PEMBATASAN ANGKUTAN BARANG
Teropongindonesianews.com
Nomor: 63/SP/VIII/HMS/2023
BALI (19/08) – Memasuki tahun ketiga Trans Metro Dewata yang beroperasi sejak Oktober 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi terkait pelaksanaan Trans Metro Dewata di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno pada Jumat (18/08).
Dirjen Hendro dalam paparannya mengatakan, “Sejak merebaknya pandemi Covid-19, Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata turut terdampak. Di sisi lain permasalahan lalu lintas di Bali juga menjadi fokus perhatian pemerintah seiring meningkatnya jumlah wisatawan setelah pandemi usai. Di Bali, Ditjen Hubdat telah mengimplementasikan program _Buy The Service_ (BTS) yang dikenal Trans Metro Dewata”.
Program _Buy The Service_ adalah sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh Pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan angkutan jalan yang baik. Program ini dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis Mudah Aman dan Nyaman) yang diterapkan di 10 kota yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.
Lebih lanjut, Dirjen Hendro mengungkapkan memasuki tahun ketiga pelaksanaan Trans Metro Dewata, pada dua tahun sebelumnya tidak dikenakan tarif atau tidak dipungut biaya, dan mulai Oktober 2022 secara resmi telah diterapkan berbayar Rp4.400. Dirjen Hendro menambahkan, dengan dikeluarkannya PMK Nomor 55 Tahun 2023, telah ditetapkan tarif terintegrasi dimana penumpang pindah bus dalam kurun waktu 90 menit hanya membayar satu kali.
“Idealnya karena sudah berjalan 3 tahun maka dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan pertimbangan dapat menambah pendapatan daerah serta mengurangi subsidi,” tutur Dirjen Hendro.
Sementara itu Direktur Angkutan Jalan, Suharto menyampaikan, “Secara populasi Bali dan Solo termasuk memiliki armada paling banyak. Dengan rincian di Solo terdapat 116 armada dan Bali terdapat 105 armada. Rata-rata _load factor_ setiap harinya cukup baik walaupun belum memenuhi harapan”.
Di sisi lain Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW. Samsi Gunarta mengatakan, “Setelah melakukan peninjauan maka dapat disimpulkan terdapat beberapa persoalan yang perlu dibenahi bersama seperti titik henti yang belum dilengkapi rumah halte, _feeder_ yang belum ada sebagai pengumpan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian kebijakan “_Pull & Push_” seperti melakukan pemotongan ranting secara periodik di lintasan koridor, menertibkan kendaraan maupun pedagang dalam area lintasan, melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kemacetan di Kota Denpasar dan area Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)”.
Samsi melanjutkan, kendala lainnya adalah kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan yang menutup maupun mengalihkan rute serta kurangnya tempat pembelian kartu uang elektronik bagi wisatawan asing juga menjadi perhatian khusus.
“Oleh karena itu berdasarkan arahan Bapak Gubernur Bali perlu dilakukan pembahasan dan perbaikan lebih lanjut dari sisi operasional serta mempersiapkan kelembagaan agar layanan Trans Metro Dewata lebih baik,” tutur Samsi. (Luber/Ludvie)
REDAKSI Teropong Indonesia News
