Terima Forum Parlemen Muslim Internasional, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perjuangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Agustus 28, 2023

Teropongindonesianews.com

*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima delegasi The International Islamic Forum of Parliamentarians (Forum Parlemen Muslim Internasional). Organisasi parlemen internasional yang dilahirkan di Indonesia sekitar 16 tahun yang lalu, diresmikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mengemban visi mulia, antara lain mendorong terbangunnya tata dunia yang damai, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, serta meningkatkan profesionalitas dan kinerja pada masing-masing parlemen.

Terlebih ditengah kondisi dunia yang saat ini tidak baik-baik saja. Perang Rusia-Ukraina hingga hari ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Eskalasi ketegangan politik di berbagai belahan dunia lain, seperti di semenanjung Korea dan Laut China Selatan, juga masih bergejolak. Konflik Palestina-Israel yang sudah berusia tiga perempat abad pun masih belum terselesaikan.

“Di tengah berbagai gejolak dan dinamika global tersebut, kehadiran berbagai organisasi internasional, khususnya yang didirikan dalam rangka memperjuangkan harkat dan martabat kemanusiaan, mendukung tegaknya demokrasi, melindungi hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia, seperti halnya Forum Parlemen Muslim Internasional ini, sangat memiliki peran penting dan strategis,” ujar Bamsoet saat menerima Forum Parlemen Muslim Internasional, di MPR RI, Senin (28/8/23).

Jajaran Forum Parlemen Muslim Internasional yang hadir antara lain, Abul Majid Menasra (AlJazair), Ishaq Isa (Chad), Husin Alzubaidi (Iraq), Muhammet Elfikhi (Turki), Ahmet Oglu (Turki), Dr. Atho Rahman (Pakistan), Fathi Iyad (Tunisia), Menarsa Amal (Libya), Majda Alfallah (Libya), Cheikhani Beiba (Muritania), Mohd Albuzour (Yordan), Hayat Musim (Yordan), Huda Etoom (Yordan), Walid AThabathabai (Kuwait), Intasar Saad (Sudan), Ahmad Ghumaith (Aljazair), Tahri Belkheir (Aljazair), Amine Alusy (Aljazair), Ahmad Sadok (Aljazair), dan Khoiruddin Razali (Malaysia).

Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani. Serta Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa, dan Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dunia saat ini membutuhkan banyak tangan yang saling berjabatan, bahu yang saling menopang, dan komitmen kuat untuk bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan global. Tentu saja, sinergi dan kolaborasi komunitas global tersebut, harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip kesetaraan, sikap saling menghormati, dan saling menghargai satu sama lain.

“Di samping memajukan kerjasama global, Forum Parlemen Muslim Internasional juga memiliki peran penting dalam membangun citra Islam di kancah internasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hingga saat ini masih ada pandangan dan asumsi yang keliru mengenai dunia Islam, karena masih adanya aksi kekerasan, radikalisme, terorisme, yang dilakukan oleh individu dengan mengatasnamakan Islam,” terang Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain ke Jakarta, para delegasi Forum Parlemen Muslim Internasional juga baru saja selesai menyelenggarakan pertemuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Melalui pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan putusan–putusan yang menggembirakan, khususnya bagi kemajuan organisasi Forum Parlemen Muslim Internasional ke depan.

“Saya juga mengajak para delegasi agar tidak langsung pulang ke negara mereka masing-masing. Melainkan bisa terlebih dahulu mengunjungi wilayah lain di Indonesia, seperti Bali, Yogya, maupun Solo. Sehingga bisa mengenal keragaman budaya Indonesia yang sangat majemuk, dan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang sangat beragam,” pungkas Bamsoet. (LD)

Polisi Peduli Polres Mojokerto Beri Santunan Keluarga Korban Kecelakaan di Pacet

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Agustus 28, 2023

Teropongindonesianews.com

MOJOKERTO – Wujudkan Polri senantiasa hadir di tengah Masyarakat kali ini Polres Mojokerto Polda Jatim kunjungi keluarga korban kecelakaan pada karnaval di Pacet Kabupaten Mojokerto pekan lalu.

Rombongan personel Polres Mojokerto yang diwakili anggota Satuan Lalu – lintas itu memberikan santunan kepada keluarga para korban meninggal pada kecelakaan Pacet (24/8).

Kapolres Mojokerto AKBP Wahyudi melalui Kanitgakum Satlantas Polres Mojokerto IPTU Wihandoko mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban akibat terjadinya insiden kecelakaan di Pacet.

“Sesuai perintah bapak Kapolres Mojokerto, kami disamping memberikan santunan kepada 2 orang yang meninggal dunia juga memberikan santunan kepada 2 orang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Glagah Pacet,” ujar Iptu Wihandoko, Senin (28/8).

Ia mengatakan masing-masing keluarga korban mendapatkan santunan jasa raharja yang telah dibantu prosesnya oleh penyidik Satlantas Polres Mojokerto sebesar 50 juta.

“Korban kecelakaan di Pacet total berjumlah 15 orang yakni 2 orang meninggal dunia, 2 orang rawat inap yang kondisinya semakin membaik serta 11 orang yang menjalani rawat jalan dan diperbolehkan pulang.”ujar Iptu Wihandoko

Insiden kecelakaan ini berawal adanya truck tangki yang berisi 6000 liter air pegunungan melewati jalur pacet gondang.

Truck yang dikendarai sopir Anton Dwi Aryatama yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik setelah dilakukan gelar perkara di Polres Mojokerto.

Truck tersebut mengalami gagal fungsi pengereman pada turunan petigaan pacet di wilayah desa Sajen yang mengarah ke wilayah gondang.

Kondisi jalan yang Ramai warga setelah melihat karnaval pacet membuat insiden kecelakaan tidak dapat dihindarkan. (LD)

Focus Group Discussion ‘Konstitusionalitas Haluan Negara di Lemhannas RI

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Agustus 28, 2023

Teropongindonesianews.com

Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

*JAKARTA* – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak hadir dari ruang hampa dan tanpa konteks, atau sekedar ‘kegenitan’ untuk menghadirkan romantisme masa lalu. Gagasan tersebut justru mengemuka setelah MPR RI menerima aspirasi berbagai elemen masyarakat, baik forum akademis seperti Forum Rektor dan LIPI, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta organisasi keagamaan.

Tanpa haluan negara, kapal besar Indonesia akan terombang-ambing ditengah gelombang dinamika zaman. Berbagai negara menjadi hebat karena memiliki haluan negara. Tiongkok, misalnya, pada periode tahun 1970an/1980an saja, sudah memiliki rencana pembangunan hingga tahun 2050, yakni pada saat usia kemerdekaan Tiongkok memasuki usia ke-100 tahun.

“Sasaran pembangunan Tiongkok terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama mewujudkan masyarakat Tiongkok yang sejahtera. Tahap kedua Tiongkok menjadi negara maju. Tahap ketiga Tiongkok menjadi negara modern. Tiga tahap tersebut memakan waktu 100 tahun dari mulai kemerdekaan Tiongkok pada 1 Oktober 1949 hingga perayaan ulang tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050,” ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion Konstitusionalitas Haluan Negara Guna Menjaga Kesinambungan Pembangunan Nasional, diselenggarakan Lemhannas RI, Jakarta, Senin (28/8/23).

Turut hadir antara lain Ketua DPD RI Lanyalla M. Mattalitti, Gubenur Lemhannas Andi Widjajanto, Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Rudy Sufahriadi, Anggota DPD RI sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial UIN Jakarta Prof. Saiful Mujani, serta Tenaga Profesional bidang Politik Lemhannas Prof. Ikrar Nusa Bhakti.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kewenangan MPR RI merumuskan PPHN tidak akan melemahkan esensi presidensialisme, atau membatasi otoritas pemerintah dalam ruang presidensiil. Bangsa Indonesia tetap akan menegakkan prinsip presidensialisme, di mana eksekutif dan legislatif sama-sama memperoleh mandat langsung dari rakyat, dan bekerja dalam prinsip checks and balances.

“MPR RI merumuskan arah jangka panjang dan strategis. Sedangkan eksekutif merumuskan visi dan misi yang akan menjadi landasan bekerja selama masa jabatannya. Visi dan misi eksekutif itu punya ruang yang sangat leluasa, sejauh berada dalam kerangka strategis yang terumuskan dalam PPHN. Cara seperti ini akan meningkatkan koherensi strategis dalam prinsip-prinsip kebijakan negara, sambil tetap mempertahankan otonomi presiden dalam mengembangkan rencana kerja dan pembangunan selama masa jabatannya,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang bisa memandu dan mengikat, berbagai program pembangunan yang membutuhkan jangka waktu panjang 10 hingga 20 tahun bisa saja mangkrak. Karena, tidak dilanjutkan oleh presiden pengganti.

“Potensi tersebut bisa saja terjadi dalam pembangunan IKN Nusantara yang hanya didasarkan pada UU, sangat rawan ‘ditorpedo’ oleh Perppu maupun di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sekaligus tidak memberikan jaminan bahwa pemerintahan periode berikutnya, akan meneruskan kebijakan pembangunan IKN Nusantara,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, jika menghadirkan PPHN melalui amandemen terhadap konstitusi dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, maka bisa dilakukan terobosan dan pembaharuan hukum dengan menghadirkan PPHN tanpa amandemen. Yakni melalui konvensi ketatanegaraan dengan menyesuaikan beberapa peraturan perundang-undangan. Karenanya, diperlukan konsensus nasional untuk menyelenggarakan konvensi ketatanegaraan yang melibatkan delapan lembaga tinggi negara, termasuk lembaga kepresidenan.

“Jika sepakat melakukan konvensi, perlu dibentuk dan disusun substansinya. Konvensi ini kemudian dikuatkan dengan Tap MPR. Saat ini MPR masih memiliki kewenangan Tap MPR yang sifatnya keputusan (beschikking). Lebih baik lagi jika penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf b pada UU Nomor 12 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ditiadakan atau dihapus, sehingga kekuatan Tap MPR yang bersifat regeling atau pengaturan, bisa hidup kembali,” pungkas Bamsoet. (LD)

LRT Jabodebek di Mata Para Menteri

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Agustus 28, 2023

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Moda transportasi massal Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) telah resmi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 28 Agustus 2023. Sebelum meresmikannya, Presiden Jokowi terlebih dahulu menjajal moda transportasi kereta api ringan tersebut dengan menumpanginya bersama masyarakat hingga sejumlah menteri dari Stasiun Harjamukti di Depok, Jawa Barat menuju Stasiun Cawang di Jakarta.

Salah satu menteri yang turut menaiki LRT tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku senang karena ibu kota dan wilayah penyangganya makin terkoneksi dengan kehadiran transportasi massal LRT. Menurutnya, transportasi massal adalah sebuah keharusan bagi metropolitan seperti Jakarta.

“Jakarta sebagai metropolitan dengan penduduk yang sangat besar dan daerah sekitarnya, beberapa daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, yang semuanya memiliki kepadatan dan mobilitas penduduk yang sangat tinggi, maka infrastruktur seperti transportasi massal itu menjadi suatu keharusan dan kebutuhan,” ujar Sri.

Hal senada diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah menjajal LRT ini untuk ketiga kalinya. Erick menilai bahwa transportasi publik merupakan hal yang sangat prioritas dan perlu untuk terus ditingkatkan mengingat Jakarta merupakan kota besar dengan jumlah penduduk yang padat.

“Ya memang transportasi publik menjadi hal yang sangat prioritas hari ini, apakah MRT, LRT, dan fasilitas pendukungnya yang harus terus kita tingkatkan karena memang kembali sebagai kota yang menjadi salah satu terbesar di dunia dari jumlah penduduk, memang fasilitas publik harus menjadi prioritas,” ungkap Erick.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpandangan bahwa transportasi massal seperti LRT dapat memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar untuk mobilitas orang. Selain ramah lingkungan, moda transportasi LRT juga merupakan moda yang cepat, ramah, dan murah, serta membangun budaya baru bagi masyarakat.

“Ini bisa menjadi contoh bahwa ini bisa dilakukan pada kota-kota yang lain. Dan satu yang penting, ini adalah budaya baru di mana kita menghargai waktu, lalu kita bersih, enggak boleh makan. Ini budaya baru yang insyaallah bisa ditularkan ke masyarakat,” tuturnya.

Para menteri pun berharap, kehadiran LRT Jabodebek ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di ibu kota dan sekitarnya sekaligus meningkatkan kualitas udara Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa butuh partisipasi semua orang untuk menyelesaikan isu polusi, di antaranya dengan menggunakan transportasi publik.

“Jadi dengan ada percepatan dari LRT ini akan membantu juga pengurangan kendaraan pribadi sehingga ini bisa membantu lah, apalagi kan polusi tinggi, ini hal-hal yang sangat dibutuhkan partisipasi kita semua untuk menggunakan kendaraan umum,” ucap Erick.

“Kita mengharapkan dengan makin banyak masyarakat menggunakan fasilitas transportasi umum tentu akan mengurangi juga mobilitas menggunakan mobil pribadi dan akan memperbaiki kualitas dari udara di daerah Jabodetabek,” ujar Sri Mulyani. LD

Jakarta, 28 Agustus 2023
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden