Kabareskrim Polri Pimpin Apel Gelar Pasukan OPS Aman Bacuya 2023 Cek Kesiapan Pengamanan Piala Dunia U-17

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 9, 2023

Teropongindonesianews.com

SURABAYA – Memastikan kesiapan personel yang terlibat Operasi Aman Bacuya 2023 dalam rangka pengamanan FIFA U-17 World Cup 2023, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada selaku Kepala Operasi Pusat ( Kaopspus) Operasi Aman Bacuya 2023 memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Upacara Mapolda Jatim, pada Kamis (9/11/2023).

Selain Polda Jawa Timur, apel gelar pasukan itu juga diikuti serentak oleh Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Jawa Tengah yang menjadi venue Piala Dunia 2023 FIFA U-17.

Pada apel Gelar Pasukan , Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada juga mengecek kelengkapan sarana prasarana Polri, baik berupa Alat Khusus (Alsus) maupun Alat Material Khusus (Almatsus) beserta peralatan lainnya.

Komjen Wahyu Widada dalam amanatnya menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara pertama yang ada di Asia Tenggara, yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah FIFA U-17 World Cup tahun 2023.

Oleh karenanya diminta kepada seluruh personel dapat benar – benar melaksanakan tugas pengamanan secara professional dan proporsioanal

“Ini merupakan suatu kebanggaan dan sekaligus prestasi dimana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA U-17 World Cup tahun 2023, untuk itu kita semua yang hadir di sini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,” tutur Komjen Wahyu Widada.

Pelaksanaan pertandingan FIFA U-17 World Cup 2023 yang akan digelar di empat stadion yaitu, stadion Jakarta Internasional Stadium (DKI Jakarta), stadion Si Jalak Harpa (Jabar), stadion Manahan (Jateng) dan Gelora Bung Tomo (Jatim) serta beberapa lokasi lapangan yang akan digunakan sebagai tempat Latihan.

Komjen Wahyu Widada selaku Kaopspus Operasi Aman Bacuya 2023 menegaskan baik stadion maupun tempat latihan harus dilakukan pengamanan secara maksimal.

Kasatgas Opspus Aman Bacuya Komjen Wahyu Widada juga mengatakan. Meskipun FIFA U-17 World Cup tahun 2023 adalah piala dunia usia muda dan untuk penonton segmennya adalah pemuda dan remaja usia dibawah 17 tahun namun terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi dalam pengamanan penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023.

Untuk itu ia menegaskan kepada personel untuk mengantisiapasi terjadinya kerumunan (crowd) di pintu masuk stadion, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, gesekan fisik antar supporter dan pendukung kesebelasan, penghadangan, penyerangan, pelemparan terhadap wasit, pemain dan tim official.

Selain itu hal lain yang perlu diatensi seperti pelemparan kembang api / flare ke lapangan, spanduk yang dibawa suppoter bersifat politik maupun dukungan terhadap salah satu negara yang berkonflik (konflik israel-palestina), aksi ancaman bom, bom bunuh diri dan penyerangan terhadap aparat keamanan (TNI/Polri).

Personel pengamanan juga diminta untuk antisipasai adanya aksi kejahatan konvensional, kejahatan jalanan dan aksi premanisme, aksi sabotase jalannya rangkaian fifa u-17 world cup tahun 2023 dan kejadian kontijensiserta bencana alam.

“Kita semua akan menjadi bagian yang ikut dikenang oleh dunia, bahwa penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023 yang diselenggarakan di Indonesia berjalan dengan lancar dan aman,” imbuhnya.

Komjen Wahyu menyebut rencana operasi telah disusun untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Petunjuk dan arahan juga telah diberikan baik melalui rapat koordinasi maupun surat telegram dan telah dilaksanakan latihan pra operasi baik secara parsial oleh empat Satgas Pamwil dan Satgas Mabes Polri yang dilibatkan dalam operasi aman bacuya 2023.

“Dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan yang berskala Internasional ini, tentu kita tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun, oleh karena itu kita persiapkan semaksimal mungkin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliaannya,”tegas Komjen Wahyu.

Kasatgas Opspus Aman Bacuya 2023 ini juga menegaskan kepada seluruh personel, agar kepercayaan pemerintah terhadap TNI-Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan event yang sangat penting ini harus dimaknai dengan melaksanakan tugas pengamanan sebaik-baiknya.

“Kita jangan under estimate, jangan pernah menganggap biasa-biasa saja, waspadai setiap potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023, seluruh rangkaian penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup tahun 2023 ini merupakan pertaruhan negara kita dikancah dunia Internasional dimana kita menjadi bagian didalamnya,” tandasnya.

Sebagai informasi, FIFA U-17 World Cup tahun 2023 yang diselenggarakan di Indonesia akan diikuti oleh 24 negara peserta, yaitu Kanada, Meksiko, Panama, Amerika Serikat, Brasil, Argentina, Ekuador, Venezuela, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Inggris, Perancis, Jerman, Polandia, Spanyol, Senegal, Maroko, Mali, Burkina Faso, Indonesia (tuan rumah), Uzbekistan, Iran, Korea Selatan dan Jepang. (Ld)

Komitmen Berantas Mafia Tanah, Kapolresta Banyuwangi Raih Penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• November 9, 2023

Teropongindonesianews.com

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Hari Rabu, 8 November 2023, di Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh beberapa tokoh utama dalam sektor keamanan dan hukum Indonesia ini menjadi momen penting dalam upaya memberantas tindak pidana pertanahan dan menghargai upaya pejabat yang berprestasi dalam penanganan kasus mafia tanah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Deddy Foury Millewa adalah salah satu dari pejabat yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam menangani kasus mafia tanah.

Deddy Foury Millewa adalah sosok yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah mereka.

Dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi telah membawa hasil yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan kasus-kasus mafia tanah di Bumi Blambangan.

Selain itu, Budiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, juga menerima penghargaan atas peran pentingnya dalam menangani kasus-kasus mafia tanah.

Budiono telah aktif dalam memastikan bahwa pemilik hak tanah dan masyarakat umum di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Sobarnapraja, juga termasuk di antara para penerima penghargaan.

Upaya kerasnya dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah yang rumit dan seringkali melibatkan pihak-pihak berkepentingan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam pertanahan.

Pemberian penghargaan dan Pin Emas ini menjadi simbol komitmen serius pemerintah dalam memerangi mafia tanah dan melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah mereka.

Kasus-kasus mafia tanah seringkali menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat yang tanahnya terlibat.

Oleh karena itu, tindakan para pejabat yang menerima penghargaan ini sangatlah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hukum.

Acara ini juga menjadi momentum untuk menegaskan tekad pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi dalam sektor pertanahan.

Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolda dari seluruh Indonesia, Kajati, serta Kakanwil BPN beserta Kakantah BPN dari seluruh Indonesia, rapat ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan masalah pertanahan.

Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap bahwa para penerima penghargaan akan terus menjaga integritas dan semangat dalam melanjutkan upaya mereka dalam memastikan pertanahan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik ilegal, seperti mafia tanah, di Indonesia.

Kesuksesan mereka adalah kesuksesan bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga hak-hak mereka terkait tanah, serta membangun tatanan hukum yang kuat dalam sektor pertanahan. (Ld)