Gandeng KSOP Padangbai, Yayasan MDPI  Gelar Program Gerai Nasional Pas Kecil

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 25, 2024

Teropongindonesianews.com

KARANGASEM – Mengawali tahun 2024, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bekerjasama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Padangbai melaksanakan program Gerai Nasional Pas Kecil yaitu kegiatan pengukuran kapal untuk legalitas dokumen kapal pada nelayan skala kecil di Pantai Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Jumat, (19/1/2024).

Sebagai NGO/ Organisasi Masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pengelolaan perikanan berkelanjutan, MDPI berkomitmen bahwa legalitas dokumen kapal menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh nelayan, khususnya nelayan skala kecil.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017, tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, yang menyatakan bahwa kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan kapal.

“Jukung” merupakan istilah lokal bagi kapal skala kecil di Bali. Dalam hal ini Jukung termasuk dalam kapal kurang dari 7 GT (Gross Tonage), maka wajib didaftarkan Pas Kecil. Kegiatan pengukuran kapal ini menjadi syarat untuk validasi ukuran kapal (Panjang, Lebar, Tinggi), untuk kemudian nantinya akan diterbitkan sertifikat Pas Kecil.

Sementara jumlah kapal nelayan di pantai Pengalon yang akan diukur awalnya 51 kapal, namun saat di lapangan bertambah menjadi 61 kapal. Setelah diukur, kapal tersebut akan dicocokkan datanya dengan data yang sudah diunggah di sistem. Kemudian perlu waktu satu bulan untuk penerbitan Pas Kecil.

Kegiatan ini menjadi menarik karena pertama kali berjalan di Wilayah Desa Antiga Kelod, setelah Yayasan MDPI melakukan pendampingan nelayan selama 1 tahun. Antusiasme nelayan juga tinggi untuk mendukung berjalannya kegiatan ini, terlihat bahwa nelayan mulai punya
kesadaran untuk mendaftarkan kapalnya agar memiliki dokumen yang legal.

“Pas Kecil ini sederhananya seperti STNK atau BPKB pada kendaraan bermotor, hal ini penting untuk diterbitkan karena memiliki banyak manfaat bagi nelayan, seperti kemudahan mengakses bantuan dari pemerintah, sebagai dokumen untuk memastikan identitas apabila terjadi
insiden di tengah laut, dan juga sebagai dokumen pelengkap ketika nelayan akan membeli BBM”, kata Samuel Dillak (Ahli Ukur Kapal dari KSOP Padangbai) dalam sambutan pembukanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Putu Agus Widi (Field Implementer MDPI Karangasem) berharap ke depannya terkait Pas Kecil, nelayan dapat lebih terbuka dan sadar tentang pentingnya legalitas kapal, karena selain keabsahan dokumen kapal, Pas Kecil dapat juga menjadi faktor pendukung untuk keselamatan dalam bertransportasi di laut, contohnya jika terjadi kecelakaan akan lebih mudah untuk ditelusuri asal kapal yang bersangkutan.

Senada dengan Putu Agus Widi, Ketua Himpunan Nelayan Dusun Pengalon I Wayan Koatiarta sangat mendukung program yang diadakan yayasan MDPI, agar setiap kapal-kapal ‘Jukung’ nelayan di Dusun Pengalon dapat memiliki dokumen kelengkapan kapal.

“Bagi kami sebagai seorang nelayan sangat mendukung tentang adanya pembuatan
dokumen Pas Kecil, sehingga nelayan tidak dibilang ilegal. Selanjutnya untuk memastikan agar data nelayan ke depan benar dan valid, sehingga menghindari adanya muncul data kelompok fiktif, yaitu
kelompok yang merugikan kelompok masyarakat yang benar-benar nelayan”, tutur I Wayan Koatiarta (Ketua Himpunan Nelayan Dusun Pengalon).

Dokumen pas kecil ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kapal perikanan atau “Jukung” yang aktif, sehingga dapat mengestimasikan jumlah aktivitas perikanan di daerah tersebut.

Tidak berhenti samapai disana, berikutnya, nelayan dapat melakukan pengurusan dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), jika pas kecil merupakan sertifikat untuk izin melaut yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, maka dokumen TDKP ini untuk menyatakan bahwa kapal tersebut adalah kapal perikanan, yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan
bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.

Data dari TDKP tersebut penting bagi instansi teknis terkait untuk mengelola perikanan ke depannya. Sehingga tidak terjadi tangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) yang berpotensi menurunkan stok perikanan di Laut.

Pewarta: Zamri B.     

Editor: Santoso.

Intimidasi dan Kriminalisasi Advokat, Persatuan Pengacara Republik Indonesia Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Mabes Polri

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 25, 2024

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Persatuan Pengacara Republik Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di Depan Mabes Polri, pada tanggal 1 Februari 2024 mendatang. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menolak intimidasi dan kriminalisasi Profesi Advokat yang dilakukan oknum penyidik Jatanras Polres Tigaraksa.

Kepada awak media, Ujang Kosasih, S.H selaku penanggungjawab menyampaikan dalam aksi tersebut Persatuan Pengacara Republik Indonesia menyesalkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kapolres dan Satreskrim Kabupaten Tangerang dengan cara mengkriminalisasi seorang Advokat yang sedang melakukan tugasnya selaku Profesi Penegak Hukum. “Selain itu, Kapolres dan Satreskrim Kabupaten Tangerang tidak memahami hak imunitas Advokat. Bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana,” ujar Ujang Kosasih yang juga merupakan PH Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI( ini.

Adapun argumentasi dan dasar hukumnya berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi.”

Pemberian bantuan hukum oleh Advokat bukan hanya dipandang sebagai suatu kewajiban namun harus dipandang pula sebagai bagian kontribusi dan tanggung jawab sosial (social contribution and social liability) dalam kaitannya dengan kedudukan Advokat sebagai officium nobile atas kewajiban pemberian bantuan hukum secara pro deo.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum terkait hak imunitas adalah hak imunitas Advokat itu sebagai hak yang tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 16 UU No.18/2003 tentang Advokat dan Pasal 50 KUHP yaitu barang siapa sedang melaksanakan Undang-undang tidak dipidana. “Terkait permasalahan tersebut di atas, Adv. TM Lukmanul Hakim, S.H., M.H., dan Antonio Simbolon, S.H., tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana,” tegas Ujang.

Berikut beberapa tuntutan Persatuan Pengacara Republik Indonesia, antara lain pertama memohon kepada Birowasidik agar perkara tersebut di atas digelar di Mabes Polri dan memeriksa rekaman video kejadian yang diduga sudah tidak utuh/editan. Kedua, meminta agar di-PTDH-kan Kapolres dan Kasatreskrim serta Kanit Jatanras Unit 1 Polres Tangerang.

Kegita, Polda Banten harus bertanggungjawab atas terjadinya dugaan kriminalisasi terhadap Advokat yang dilakukan Kapolres Tangerang dan jajarannya karena apa yang dilakukan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi sesama penegak hukum. Keempat, Biro Wasidik Mabes Polri selaku pengawas perilaku Penyidik di seluruh Indonesia turut bertanggungjawab.

Ujang menambahkan, apabila perkara tersebut terus dipaksakan maka Persatuan Pengacara Republik Indonesia akan terus melaksanakan aksi berjilid-jilid sampai ada kepedulian dari Kapolri. “Kami memohon kepada Kapolri dan Birowasidik Mabes Polri agar bertindak arif dan bijaksana terkait penanganan permasalahan penyalahgunaan Profesi Advokat demi terjaganya hubungan harmonis sesama penegak hukum,” tandas pria asal Banten tersebut.

Pewarta: Sadek.

Editor: Santoso.

Empat Kepala Dusun,Desa Bajulmati Mengundurkan Diri

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Januari 25, 2024

Teropongindonesianews.com

Banyuwangi – Ach Toha ,SH Kepala Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi , didampingi BPD Babinsa ,Babin Kamtibmas Desa Bajulmati Serta Tokoh masyarakat dan tim Sukses memberikan klarifikasi terkait mundurnya Empat Kepala Dusun.

Empat orang kepala dusun di Desa Bajulmati kompak mengundurkan diri. Klarifikasi tersebut di gelar di Aula Kantor Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.

Empat Kepala dusun sudah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri yang dihadapan kepala Desa nantinya oleh kepala Desa akan dibawa ke Camat wongsorejo selaku pemangku wilayah.

Hasil wawancara awak media Teropong Indonesia news.com Dengan kepala Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo membenarkan kalau Kadus Desa Bajulmati,mengundurkan diri namun saya selaku Kepala Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi juga punyak hak untuk menolak meskipun surat pengunduran diri diserahkan ke Camat nantinya.

“Yang pasti secara non formal kami berupaya untuk melakukan pendekatan kepada mereka mereka sesuai dengan petunjuk dari Pak Camat, ucapnya.

“Yang pasti, pemerintah desa sama sekali tidak pernah memerintahkan atau menyuruh siapapun untuk melakukannya, pengunduran diri, imbuhnya.

Sayang ketika mau konfirmasi kepada camat wongsorejo beliau sedang berada di Banyuwangi mengikuti rapat ucap salah satu setaf kantor kecamatan wongsorejo.

Pewarta: Kurniadi.   

Editor: Santoso.