REDAKSI Teropong Indonesia News
Teropongindonesianews.com
Sumsel – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumsel.
Feriyandi, SH selaku ketua umum BPI KPNPA RI DPW Sumsel,yang didampingi oleh Rahmad Shandy iqbal,SH dari SIRA menjelaskan, aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk desakan kepada Pj Gubernur Sumsel untuk membatalkan Kepala Sekolah yang dilantik Sutoko diberikan SK PLH dan PLT karena diduga tidak sesuai.
BPI KPNPA mendesak Pj Gubernur Sumsel melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi Kepala Sekolah yang dinilai sedang bermasalah,” tegas Feriyandi, SH
Rahmad Shandy Iqbal,SH menambahkan, meminta Pj Gubernur untuk mengevaluasi telaah kami sampaikan secara tertulis dan jelas karena dunia pendidikan di Sumatera Selatan sudah rusak parah sampai ke Internasional diduga akibat PLT Sutoko dan kawan-kawan.
“Kami juga meminta Bapak Sekda Sumatera Selatan untuk tidak melindungi orang-orang yang merusak dunia pendidikan dan kami meminta PLT kadisdik membersihkan antek-antek Sutoko dan untuk mencopot juga kasus Popnas Sumsel yang tengah bergulir di Polda sumsel,” ujar Rahmad Shandy Iqbal,SH.
Selain itu juga Feriyandi meminta Pj Gubernur Sumsel untuk segera mencopot beberapa Kepala Sekolah yang diduga menahan ijazah siswa yang tidak membayar uang komite dan uang pembangunan dan untuk mencopot kepala sekolah SMA dan diduga adanya penyimpangan dana bos di sekolah.
“SMA 19 Palembang yang diduga menahan ijazah siswa dan arogan dan adanya penyimpangan dana bos disekolah, SMAN 18 Palembang yang diduga menahan ijazah siswa dan arogan dan adanya penyimpangan dana bos, SMA N 16 Palembang yang diduga menahan ijazah siswa dan arogan dan adanya penyimpangan dana bos dN SMA 10 untuk segera di copot dari jabatannya kasus PPDB dan penyimpangan anggaran dana bos,” jelasnya.
Menurutnya, informasi yang disampaikan ini bukanlah fitnah dan informasi tersebut telah berkembang khsusnya di Kota Palembang.
” Begitu juga dengan kepala SMKN 4 diduga tidak sesuai poksi dari SMA pindah ke SMK juga Bapak Sumin diduga bermasalah. seharusnya Pj terdahulu tidak memberikan jabatan karena dianggap kasus PPDB tahun 2023. Oleh karena itu kinerja Inspektorat Sumsel kami pertanyakan juga kenapa tidak tegas terhadap kepsek yang jelas- jelas sudah bermasalah, kalau hal ini tidak me dapat perhatian tentunya kami akan demo besar-besaran lagi,” tegasnya.
Aksi Demo BPI KPNPA diterima baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang diwakili Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Eka Diani Hartini, menyebutkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan BPI KPNPA RI ” Dan juga untuk ijazah akan segera kami memanggil wali dan siswa itu, Kemudian untuk yang lainnya akan kami sampaikan ke Pimpinan,” Pungkasnya.
Tim / Sumsel.
