Teropong Indonesia News
(TOMY/YULI)
JEMBER – Isu kemiskinan yang masih menjadi tantangan berat di kawasan sekitar hutan dan lahan perkebunan menjadi sorotan utama dalam acara Kompas.com Talks yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13/4/2026).
Mengusung tema “Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Siapa yang Bertanggung Jawab?”, Bupati Jember, Gus Fawait, hadir sebagai narasumber kunci untuk membedah akar persoalan ekonomi di wilayahnya.
Turut hadir sebagai pembicara antara lain Koordinator Manajer Kebun Wilayah Jember PTPN 1 Regional 5, Benny Hendricrianto; Kepala Perum Perhutani Jawa Timur, Wawan Tri Wibowo; Kepala Kantor BPN Jember, Ghilman Afifuddin; Anggota DPRD Jember Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo; serta Guru Besar Ekonomi Kelembagaan Syariah FEB Unesa, Prof. Ahmad Zainuri.
Sinergi BUMN Jadi Kunci Kesejahteraan
Dalam paparannya, Gus Fawait menegaskan bahwa meski tren angka kemiskinan di Jember terus menunjukkan penurunan, persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas diselesaikan selama satu dekade terakhir.
Fokus perhatian saat ini ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sabuk hijau atau kawasan pinggiran lahan milik BUMN, yakni PTPN dan Perum Perhutani. Keberadaan dua perusahaan besar ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga lokal, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target zero poverty atau nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
“Kita memiliki dua BUMN besar yang beroperasi di sini. Keberadaan mereka harusnya bisa menjadi solusi untuk mengurai benang kusut kemiskinan yang banyak menumpuk di pinggir perkebunan dan hutan. Jember sedang berikhtiar maksimal menuju target nol persen kemiskinan ekstrem tersebut,” tegas Gus Fawait.
Optimalkan Lahan Hutan Sosial dan Lahan Tidur
Salah satu strategi konkret yang ditawarkan adalah optimalisasi program Hutan Sosial. Gus Fawait mengungkapkan terdapat potensi luas lahan sekitar 36 hingga 38 ribu hektare yang bisa dikelola secara legal oleh masyarakat.
“Hak pengelolaan ini harus diprioritaskan bagi warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai yang dapat justru bukan yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain hutan sosial, Bupati juga mendorong pemanfaatan lahan-lahan tidur milik PTPN, baik di area pedesaan maupun perkotaan. Ia meminta agar setiap pihak ketiga atau pengelola lahan wajib menyerap tenaga kerja lokal.
“Lahan PTPN di area perkotaan pun harus bisa dikerjasamakan untuk menghidupkan sektor ekonomi informal. Tujuannya jelas, mencegah masyarakat jatuh kembali ke jurang kemiskinan,” tambahnya.
90 Ribu KK Masuk Desil 1
Gus Fawait memaparkan, kondisi kemiskinan ekstrem saat ini menggambarkan masyarakat yang harus bekerja keras hari ini hanya untuk bisa makan di hari yang sama. Di Jember, tercatat masih ada sekitar 90 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori desil 1 atau sangat miskin.
“Meskipun Jember mencatatkan prestasi penurunan kemiskinan tercepat kedua di Jawa Timur dan nomor satu di wilayah Tapal Kuda, saya tidak bisa merasa puas. Selama masih ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tugas kita belum selesai,” ujarnya.
Desak Koordinasi Lebih Intensif
Di kesempatan yang sama, Gus Fawait juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antar instansi. Ia menyayangkan selama ini Pemkab Jember belum dilibatkan secara mendalam dalam pengelolaan hutan sosial.
“Kami meminta Kementerian Kehutanan dan Perhutani untuk lebih intens berkoordinasi dengan Pemkab. Data kemiskinan yang kami miliki sangat akurat dan bisa menjadi acuan utama agar bantuan dan hak kelola lahan benar-benar tepat sasaran,” Pungkasnya.
About The Author
