Bupati Boltara Diminta Tegas Meninjau Ulang
BOLTARA, Kamis 3 September 2026 — Kemajuan teknologi justru terasa membebani sebagian aparat sipil di Pemerintah Daerah Boltara, Aplikasi absen digital yang seharusnya mempermudah pengawasan kehadiran, justru berubah menjadi “JEBAKAN” yang merugikan ASN di jajaran terbawah, sementara para pejabat tinggi tampak tidak terkena dampak ketatnya aturan tersebut.
Beberapa Narsum dan juga aktivis yang sempat mengutarakan pada tim Media TIN mengatakan bahwa kalau Aplikasi Mengalami GANGGUAN, Maka Siapakah yang Di Hukum…?
Bukti kesulitan muncul Hari ini, Saat ASN hendak melakukan pencatatan kehadiran, sistem menampilkan “Connection timed out, Error code 522″. Server tidak merespons, Gangguan terjadi, sistem mati, namun siapa yang menderita kerugiannya…?, Pasti Bukan pejabat tinggi, Justru ASN dengan jabatan rendahlah yang tercatat ALPA, padahal sudah hadir tepat waktu.
“Ketika jaringan lemah atau sistem sedang pemeliharaan (maintenance), halaman tidak bisa dibuka. Tetapi di balik layar sistem mencatat, tidak ada absen = dianggap alpa. Ini sangat tidak adil…!!! Kesalahan sistem dihukumkan kepada orang yang sudah hadir”, Ujar Salah satu Narsum.
Dari berbagai SKPD di lingkungan Pemda Boltara muncul kesan yang sangat kontras,
– Para Kepala Dinas & Pejabat Tinggi tampak santai-santai, tidak terdengar dikeluhkan absennya bermasalah atau dianggap alpa saat sistem gangguan.
– ASN Jabatan Rendah menanggung seluruh risiko, Jaringan lemah = alpa, sistem mati = alpa, gangguan apa pun = kerugian pada dirinya sendiri
Menurut mereka bahwa Seolah-olah aturan ini berlaku satu arah ke bawah saja, Teguran dan sanksi jatuh ke yang terbawah, sementara yang di atas tidak pernah terkena masalah yang sama.
Melihat ketidakadilan yang terjadi di lapangan, banyak ASN berharap Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena segera mengambil keputusan tegas, Yaitu Perbaiki sistemnya sampai benar-benar andal, JAMINAN jika sistem mati maka TIDAK ADA yang dianggap alpa.
Atau Pilihan Kedua, Kembali ke Absen Manual yang sederhana, jujur, dan tidak merugikan siapapun.
Absen bukan soal teknologinya, melainkan soal KEADILAN. Jika sistem sering gagal dan yang rugi hanya ASN kecil, maka sistem itu gagal dari dasarnya. Tidak boleh ada warga negara yang dihukum karena kesalahan server yang bukan urusannya.
“Apakah absen itu untuk menertibkan semua orang, atau hanya alat menekan yang di bawah saja…?” itulah pertanyaan yang kini berkembang di kalangan ASN Boltara.
Semoga Bupati mendengar dan mengambil keputusan yang adil dan bijaksana bagi seluruh aparatnya.
Pewarta : Sten
About The Author
