Teropong Indonesia News
SEKAYU, MUSI BANYUASIN – Dugaan ketidakberesan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin kian menguat, Setelah sebelumnya Teropong Indonesia News mengungkapkan kerusakan tiang jembatan di Sungai Lalan yang diduga akibat aktivitas kapal yang tidak terkontrol, kini muncul fakta baru yang jauh lebih serius, Upaya penyuapan agar media membungkam informasi publik.

Saat awak media Teropong Indonesia News berupaya menanyakan daftar nama-nama perusahaan pelayaran yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, alih-alih mendapatkan jawaban, justru muncul upaya penyuapan melalui perwakilan Kepala Dinas Perhubungan.

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh media, terlihat jelas selembar kertas bertuliskan: “Rumit kanan – untuk radisitus – surya kembali kem”, disertai uang tunai pecahan ratusan ribu yang disodorkan, namun ditolak dan dikembalikan oleh awak media.
Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa informasi publik justru dijawab dengan amplop berisi uang…?
Diperintahkan Kadishub, Orang Suruhan Mencari Awak Media
Pada Senin, 16 November 2026 sekira pukul 17.12 WIB, seseorang yang mengaku bernama “N” menghubungi awak media dan menyatakan :
“Saya diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sekayu, Hatta, untuk menemui awak media Teropong.”
Karena awak media sedang berada di luar kota, pertemuan dijadwalkan pada Rabu, 18 November 2026. Namun hingga berita ini ditayangkan, tidak ada kejelasan lebih lanjut dari pihak Dishub Sekayu. Pertanyaan besar pun muncul: apa sesungguhnya yang ingin disampaikan, atau dibungkam…?
Hartono, aktivis LSM Teropong yang terus mengawal kasus ini, menegaskan bahwa penolakan memberikan data perusahaan pelayaran yang terdaftar di Dishub Sekayu serta upaya penyuapan yang terjadi patut diduga melanggar dua aturan sekaligus:
– Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — setiap badan publik wajib memberikan informasi yang diminta masyarakat, kecuali yang dikecualikan undang-undang.
– UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — upaya suap untuk menutup mulut terkait urusan dinas merupakan tindak pidana yang diancam hukuman berat.
Padahal, Peraturan Bupati Musi Banyuasin telah jelas mengatur ketentuan pelayaran di Sungai Lalan. Jika semua berjalan sesuai aturan, mengapa daftar perusahaan pelayaran yang melintas dianggap informasi yang harus ditutup rapat…?
Keputusan untuk menolak suap dan tetap mengungkap fakta memperkuat dugaan bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan di balik pintu tertutup Dinas Perhubungan Sekayu.
“Kami tidak akan diam. Segala bukti, termasuk dokumentasi upaya penyuapan ini, akan kami serahkan langsung kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan. Masyarakat berhak tahu siapa saja yang beroperasi di Sungai Lalan, dan mengapa jembatan vital ekonomi itu bisa rusak parah,” Tegas Hartono.
Tidak ada informasi publik yang boleh disembunyikan dengan uang. Semakin ditutup, semakin kuat dugaan bahwa ada yang dijaga. Terus pantau perkembangannya – kebenaran akan terungkap.
Ir – Wapemred/Korwil Sumsel


