Teropongindonesianews
​BANYUWANGI – Perselisihan di tengah masyarakat tidak harus berujung pada pengerahan massa, apalagi tindakan kekerasan. Pesan ini ditekankan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, S.I.K., M.H., saat berdialog dengan sekitar 100 kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
​Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai dinamika di lapangan, mulai dari pengelolaan kepentingan warga, kejelasan prosedur penanganan masalah, hingga koordinasi pelayanan publik.
​Muharman menegaskan, tidak semua persoalan warga harus berkembang menjadi konflik terbuka. Komunikasi yang solid antara pemerintah desa, warga, dan kepolisian merupakan kunci utama untuk meredam gesekan sejak awal.
​”Ketika muncul persoalan, jangan sampai emosi memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Hindari kekerasan atau pengerahan massa karena justru memicu masalah baru,” tegasnya.
​Menurutnya, pemerintah desa memegang peran vital dalam menjaga ketenteraman karena menjadi pihak pertama yang mengetahui dinamika warga sebelum laporan sampai ke kepolisian. Oleh karena itu, sinergi antara kepala desa dan Bhabinkamtibmas diharapkan tidak sekadar reaktif saat masalah muncul, melainkan berfungsi sebagai deteksi dini potensi gangguan keamanan.
​Terkait personel, Muharman mengakui jumlah Bhabinkamtibmas masih terbatas sehingga sebagian anggota harus menjalankan tugas rangkap. Meski demikian, ia memastikan kualitas komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
​Di sisi lain, Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi, Budiharto, mengapresiasi forum dialog langsung tersebut. Ia menyebut para kepala desa kerap menghadapi persoalan sosial yang kompleks dan membutuhkan kepastian prosedur agar langkah penyelesaiannya tidak menyalahi aturan.
​”Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan yang terkadang tidak sederhana. Melalui komunikasi langsung seperti ini, kami mendapat ruang bertukar pikiran dan arahan agar masalah selesai tanpa menimbulkan konflik baru,” ujar Budiharto.
​Diskusi juga menyentuh optimalisasi pos keamanan lingkungan (pos kamling) sebagai basis sinergi warga dan polisi, serta penyelarasan pemahaman terkait mekanisme perizinan kegiatan masyarakat agar sesuai kewenangan masing-masing pihak.
​Selain isu kamtibmas, Kapolresta turut mengajak para kepala desa meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan berlalu lintas dan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang berdampak luas bagi keluarga serta lingkungan.
​Ia pun mengingatkan warga agar tidak main hakim sendiri jika mendapati terduga pelaku tindak pidana, melainkan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang.
​Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polresta Banyuwangi berkomitmen menjaga keterbukaan komunikasi dengan pemerintah desa guna menciptakan rasa aman yang berkelanjutan.
Jurnalis: ( Adi * )


