Teropong Indonesia News
PASURUAN – Beredarnya video yang diduga memperlihatkan sejumlah perangkat Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, mengonsumsi minuman keras (miras) di lingkungan balai desa, memantik sorotan tajam masyarakat dan kalangan aktivis. Peristiwa yang disebut terjadi saat mengenakan seragam dinas tersebut dinilai bukan sekadar persoalan etika, melainkan menyangkut integritas, disiplin, serta tanggung jawab aparatur pemerintahan desa terhadap masyarakat.
Persoalan itu akhirnya dibawa ke forum audiensi yang dipimpin Camat Gondangwetan, Agus Hariyanto, A.Md.LLAJ, S.E., M.M., bersama jajaran Muspika. Audiensi digelar untuk mengklarifikasi aduan masyarakat terkait video yang beredar dan meminta adanya langkah konkret dari pemerintah terkait.
Dalam forum tersebut, Camat Gondangwetan menyampaikan permohonan maaf lantaran pihak Inspektorat belum dapat hadir. Namun, menurut keterangan dalam audiensi, Inspektorat telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Sayangnya, audiensi belum menghasilkan keputusan final. Ketidakhadiran Kepala Desa Sekarputih menjadi salah satu kendala, mengingat kepala desa memiliki kewenangan dalam pembinaan dan penjatuhan sanksi terhadap perangkat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah persoalan dugaan pelanggaran disiplin aparatur desa akan benar-benar ditindaklanjuti, atau justru berhenti pada forum audiensi, teguran lisan, dan janji penanganan?
Tiga perangkat desa mengakui sosok dalam video
Dalam audiensi tersebut, tiga perangkat desa yang menjadi sorotan turut hadir. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum, ketiganya mengakui bahwa sosok yang terekam dalam video dugaan konsumsi minuman keras tersebut adalah diri mereka.
Ketua LSM Trinusa Pasuruan Raya, Erik, mengatakan pihaknya menerima aduan masyarakat yang disertai bukti video. Aduan tersebut kemudian disampaikan melalui surat resmi dengan mencantumkan nama-nama perangkat desa yang diduga terlibat.
Erik menilai dugaan aktivitas konsumsi miras di lingkungan balai desa, terlebih apabila dilakukan saat jam kerja dan menggunakan seragam dinas, merupakan tindakan yang tidak pantas serta berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Menurut informasi dan aduan yang diterima, peristiwa tersebut diduga berlangsung pada dua kesempatan, yakni 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 WIB dan 29 September 2026 sekitar pukul 12.14 WIB.
“Kami ingin ada klarifikasi langsung dalam forum audiensi ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat agar pengaduan masyarakat terkait dugaan miras ini jelas peristiwanya,” ujar Erik, Jumat (20/11/2026).
LSM desak pemberhentian, bukan sekadar teguran lisan
Erik menegaskan bahwa persoalan ini tidak seharusnya diselesaikan hanya dengan teguran informal apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius. Ia mendesak pemerintah desa dan pihak berwenang agar mengambil tindakan tegas terhadap tiga perangkat desa yang menjadi sorotan.
Ia juga merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang menurutnya mengatur larangan dan sanksi bagi perangkat desa, termasuk Undang-Undang Desa, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2022, serta ketentuan lain yang disebutnya berkaitan dengan sanksi pemberhentian.
Namun, penerapan sanksi harus melalui pemeriksaan, pembuktian, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan kepegawaian desa yang berlaku.
AMCD soroti lemahnya pembinaan dan administrasi sanksi
Kritik lebih keras disampaikan Ketua LSM AMCD, Hanan. Ia menilai dugaan perilaku tersebut berpotensi mencederai wibawa pemerintahan desa dan memberikan contoh buruk di tengah masyarakat, terlebih apabila benar dilakukan di kantor pelayanan publik.
Hanan menyayangkan apabila penanganan sebelumnya hanya sebatas teguran lisan, tanpa disertai dokumentasi administrasi yang jelas.
“Saya menyayangkan desa hanya menegur secara lisan, tidak membuat surat secara tertulis. Mohon Ibu Sekdes memberikan SP1 dan SP2 biar ada bukti administrasi,” tegas Hanan.
Menurutnya, apabila memang sebelumnya telah ada teguran, pemerintah desa semestinya memiliki dokumentasi yang dapat menjadi dasar evaluasi dan pembinaan terhadap perangkat desa yang bersangkutan.
Persoalan ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Ketegasan dalam penegakan disiplin dinilai penting agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tidak semakin terkikis.
Kepala desa turut disorot, diduga tidak aktif lebih dari setahun
Di tengah polemik dugaan pesta miras tersebut, Hanan juga mengangkat persoalan lain yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, yakni dugaan ketidakaktifan Kepala Desa Sekarputih dalam menjalankan tugas selama lebih dari satu tahun.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tersendiri karena kepala desa memiliki peran penting dalam mengawasi, membina, serta memastikan perangkat desa menjalankan tugas dan kewajibannya.
Jika dugaan ketidakaktifan itu benar, Hanan meminta agar persoalan tersebut juga diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, bukan hanya menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Inspektorat dan DPMD dituntut turun tangan
LSM AMCD menyatakan akan menunggu keterlibatan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan dalam tindak lanjut kasus tersebut.
Hanan juga mendorong agar kepolisian dilibatkan apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran hukum. Ia mengaku menduga adanya kemungkinan konsumsi minuman oplosan dalam video yang menjadi bahan aduan, namun dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang berwenang.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai dan akan menyurati Bupati Pasuruan untuk memberikan sanksi tegas,” kata Hanan.
Publik menunggu keberanian pemerintah mengambil sikap
Kasus ini kini menjadi ujian bagi Pemerintah Kecamatan Gondangwetan, Pemerintah Desa Sekarputih, Inspektorat, serta DPMD Kabupaten Pasuruan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan forum klarifikasi, tetapi juga hasil pemeriksaan yang transparan, keputusan yang terukur, dan penegakan disiplin yang tidak tebang pilih.
Balai desa seharusnya menjadi ruang pelayanan, tempat masyarakat mendapatkan bantuan administrasi, informasi, serta kepastian pelayanan pemerintahan. Jika dugaan penyalahgunaan lingkungan kantor desa terbukti, penanganan yang sekadar berhenti pada teguran tanpa kejelasan dapat memunculkan preseden buruk.
Kini, publik menunggu apakah pemerintah berani mengambil langkah tegas berdasarkan fakta dan aturan, atau persoalan ini kembali tenggelam setelah audiensi tanpa keputusan.
Prinsipnya, jabatan perangkat desa bukan ruang untuk mengabaikan disiplin. Ketika dugaan pelanggaran muncul, pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, sanksi harus proporsional, dan hukum maupun aturan tidak boleh hanya menjadi formalitas di atas kertas. M.Abd.Asim/Biro


