Teropong Indonesia News
SUMENEP – Bantuan pendidikan yang semestinya menjadi jalan keluar bagi keluarga kurang mampu justru berubah menjadi jalan buntu bagi seorang mahasiswi asal Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.
Mahasiswi yang menempuh pendidikan di STKIP Sumenep tersebut terpaksa berhenti kuliah ketika memasuki semester ketiga setelah bantuan **Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah)** yang sebelumnya diterimanya selama dua semester tidak lagi cair.
Ironisnya, terhentinya bantuan tersebut bukan karena kondisi ekonomi keluarga membaik. Persoalannya diduga berkaitan dengan perubahan desil kesejahteraan dalam data penerima bantuan.
Selama dua semester pertama, mahasiswi tersebut masih mendapatkan manfaat KIP Kuliah dan dapat menjalani perkuliahan. Namun memasuki semester ketiga, bantuan tidak lagi diterima setelah status desil keluarganya berubah sehingga tidak lagi memenuhi kriteria yang digunakan dalam penetapan penerima.
Angka di Data Berubah, Kondisi Keluarga Tetap Sama
Persoalan kemudian muncul ketika data kesejahteraan tersebut dibandingkan dengan kondisi nyata keluarga.
Menurut keterangan keluarga, tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka. Penghasilan tidak meningkat dan kondisi kehidupan keluarga juga tidak menunjukkan adanya perbaikan yang dapat dikategorikan sebagai perubahan kesejahteraan secara berarti.
Namun di dalam sistem pendataan, posisi desil justru berubah.
Perubahan angka tersebut akhirnya membawa konsekuensi besar: seorang mahasiswa yang sebelumnya mendapatkan bantuan pendidikan harus menghadapi risiko terhentinya pendidikan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akurasi pemutakhiran data kesejahteraanbyang menjadi dasar penentuan penerima bantuan pendidikan.
Jika kondisi ekonomi keluarga tidak berubah, mengapa status kesejahteraannya berubah…?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena kesalahan atau ketidaksesuaian data bukan sekadar persoalan administratif. Dalam kasus ini, dampaknya menyentuh langsung keberlangsungan pendidikan seorang anak.
Keluarga: Kami Masih Tidak Mampu
Pihak keluarga mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah keluarga yang secara faktual masih mengalami keterbatasan ekonomi dapat dikategorikan lebih sejahtera hanya berdasarkan perubahan angka dalam sistem pendataan.
Menurut keluarga, apabila kondisi mereka dilihat secara langsung, kebutuhan terhadap bantuan pendidikan masih sangat nyata.
Bantuan KIP selama ini menjadi salah satu penopang agar anak mereka dapat terus mengenyam pendidikan tinggi. Ketika bantuan berhenti, kemampuan keluarga untuk membiayai kuliah pun ikut terancam.
Akibatnya, sang mahasiswi harus menghentikan kuliahnya di tengah perjalanan.
Bukan karena tidak mampu belajar. Bukan pula karena tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikan. Tetapi karena persoalan data yang berdampak pada akses terhadap bantuan pendidikan.
Data Negara Harus Bertemu Fakta Lapangan
Kasus tersebut menjadi gambaran bahwa sistem pendataan kesejahteraan masyarakat membutuhkan mekanisme verifikasi dan koreksi yang responsif.
Data memang diperlukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun ketika data tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual masyarakat, harus tersedia ruang koreksi yang mudah, cepat, transparan, dan benar-benar dapat diakses masyarakat.
Sebab, kesalahan satu angka dalam sistem dapat berarti sangat besar bagi masyarakat kecil.
Dalam kasus mahasiswi asal Ambunten ini, konsekuensinya bahkan menyangkut masa depan pendidikan
Karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan apakah perubahan desil tersebut benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi keluarga atau justru terjadi akibat persoalan pemutakhiran maupun verifikasi data.
Jalur Sanggah Perlu Dibuka Lebar
Keluarga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada prinsipnya dapat menempuh mekanisme pembaruan atau sanggah data melalui saluran yang tersedia, termasuk melalui pemerintah desa/kelurahan dan mekanisme terkait data bantuan sosial.
Dokumen pendukung mengenai kondisi ekonomi keluarga juga dapat dipersiapkan untuk membantu proses verifikasi.
Namun persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat mengetahui jalur tersebut.
Yang lebih penting adalah apakah mekanisme sanggah benar-benar berjalan cepat dan mampu mengembalikan hak masyarakat ketika ditemukan ketidaksesuaian data.**
Jangan sampai keluarga yang sudah berada dalam kondisi sulit justru harus berjuang berulang kali hanya untuk membuktikan bahwa mereka memang tidak mampu.
Publik Menunggu Kejelasan
Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak kampus, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap data kesejahteraan dan program bantuan pendidikan.
Publik berhak mendapatkan penjelasan:
Apa yang menyebabkan desil keluarga tersebut berubah…?
Apakah perubahan itu telah melalui verifikasi faktual..?
Jika kondisi ekonomi keluarga memang tidak berubah, apakah data tersebut dapat segera dikoreksi..?
Dan yang paling penting, Bagaimana nasib pendidikan mahasiswi tersebut setelah bantuan KIP Kuliah terhenti…?
Pendidikan semestinya menjadi jembatan bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki masa depan. Jangan sampai jembatan itu justru runtuh hanya karena angka dalam sistem tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ketepatan data bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik setiap nama dan setiap angka dalam sistem bantuan pemerintah, terdapat manusia yang menggantungkan harapan dan masa depannya. Bambang – Kabiro
About The Author
