
Teropongindonesianews.com
Sumenep — Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak, justru dilaporkan banyak penyimpangan di tingkat pelaksanaan di setiap SPPG yang beroperasi.
Salah satu sekolah di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk menu MBG yang seharusnya disajikan setiap hari disebut dibagikan sekaligus sebagai jatah satu minggu, dengan alasan libur sekolah.
Dalih tersebut dinilai tidak sekadar mengubah teknis pelaksanaan, tetapi telah membelokkan substansi program. MBG dirancang sebagai intervensi gizi harian yang terukur dan berkelanjutan, bukan paket logistik mingguan yang dikonsumsi tanpa pengawasan. Ketika pola harian ditinggalkan, tujuan utama pemenuhan gizi anak pun patut dipertanyakan.
“Ini bukan lagi makan bergizi harian. Ini sudah seperti bagi-bagi jatah supaya administrasi dianggap selesai,” ungkap seorang wali murid kepada salah satu media rumahberita.id, Senin (22/12/2025).
Pembagian jatah mingguan tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas gizi sekaligus keamanan makanan. Kandungan nutrisi berpotensi berkurang akibat penyimpanan, sementara kontrol asupan harian anak menjadi tidak jelas. Kondisi ini bertolak belakang dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN) yang menekankan makanan segar dan dikonsumsi segera.
Seorang pengamat kebijakan publik di Sumenep menyebut praktik ini sebagai indikasi lemahnya pengawasan program MBG di tingkat pelaksana.
“Kalau alasan libur sekolah dijadikan pembenaran untuk mengubah konsep, maka MBG kehilangan roh kebijakannya,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola MBG belum memberikan penjelasan terbuka terkait dasar kebijakan pembagian jatah mingguan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait masih terus dilakukan.
Redaksi menegaskan bahwa hak jawab dan klarifikasi terbuka sepenuhnya. Namun publik berhak menuntut kejelasan: apakah praktik ini dibenarkan oleh aturan, atau justru mencerminkan pembiaran terhadap penyimpangan program nasional.
Jika MBG dibiarkan berjalan dengan pola semacam ini, maka program strategis yang menyerap anggaran negara besar tersebut berisiko kehilangan makna, kehilangan mutu, dan kehilangan kepercayaan publik. Rahman





