Teropong Indonesia News
Bondowoso. Jalan Rusak Kian Parah, Warga Terpaksa Cor dan Tambal Jalan dengan Dana Sendiri
Di tengah julukan lama sebagai “Kota Tape”, Kabupaten Bondowoso kini justru mulai mendapat sebutan baru dari masyarakat: “Kota Swadaya”. Julukan itu muncul bukan tanpa alasan. Di berbagai wilayah, warga terpaksa turun tangan sendiri memperbaiki jalan rusak karena dinilai minim perhatian dari pemerintah daerah.
Fenomena swadaya perbaikan jalan kini semakin sering terlihat di sejumlah kecamatan. Mulai dari tambal sulam jalan berlubang, pengecoran jalan secara gotong royong, hingga penggalangan dana sukarela dilakukan warga demi menjaga akses transportasi tetap aman dilalui.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata keresahan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang dinilai semakin memprihatinkan. Banyak ruas jalan kabupaten mengalami kerusakan berat, berlubang, bergelombang, bahkan membahayakan pengendara terutama pada malam hari dan musim hujan.
Aksi swadaya masyarakat ini bukan lagi kejadian sporadis, melainkan sudah menjadi gerakan kolektif di berbagai desa. Warga rela patungan membeli semen, batu, pasir, hingga menyewa alat seadanya untuk menutup lubang jalan yang selama bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki secara permanen.
Salah satu laporan media menyebut warga di Bondowoso melakukan perbaikan jalan berlubang secara mandiri menggunakan dana hasil donasi masyarakat. Jalan sepanjang sekitar 2,5 kilometer ditambal karena dinilai membahayakan pengguna jalan.
Keluhan serupa juga muncul dari sejumlah wilayah di Daerah Pemilihan III Bondowoso, meliputi Kecamatan Tlogosari, Sumberwringin, Sukosari, Pujer, hingga Ijen. Dalam kegiatan reses DPRD, masyarakat mengaku kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan dan belum tersentuh pembangunan secara merata.
Di sejumlah desa, warga bahkan melakukan pengecoran jalan pada malam hari demi menghindari gangguan lalu lintas di siang hari. Aktivitas itu dilakukan secara gotong royong dengan semangat kebersamaan, meski di sisi lain memunculkan kritik keras terhadap lemahnya penanganan infrastruktur oleh pemerintah kabupaten.
“Kalau menunggu pemerintah, entah sampai kapan jalannya diperbaiki,” ungkap salah satu warga dalam aksi swadaya yang viral di media sosial.
Masyarakat menilai, jalan yang rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan pengguna jalan serta aktivitas ekonomi warga desa. Petani, pedagang, pelajar, hingga kendaraan pengangkut hasil pertanian setiap hari harus berjibaku melewati jalan rusak.
Ironisnya, di tengah banyaknya keluhan masyarakat, pemerintah daerah justru baru menargetkan perbaikan 134 titik jalan pada tahun 2026 melalui Program RANTAS (Ruas Infrastruktur Jalan Tuntas). Program tersebut disebut dibiayai APBD dan dilakukan secara bertahap.
Namun bagi sebagian warga, program itu dianggap belum menjawab kondisi darurat yang terjadi di lapangan. Sebab kerusakan jalan tersebar hampir di berbagai wilayah dan sebagian besar sudah berlangsung cukup lama.
Keterbatasan anggaran juga disebut menjadi salah satu alasan lambannya penanganan infrastruktur. DPRD Bondowoso mengakui proses penganggaran pembangunan jalan maupun jembatan tidak bisa dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan perencanaan APBD.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir saat program pembangunan diumumkan, tetapi benar-benar turun melihat langsung kondisi jalan yang dikeluhkan warga setiap hari.
Kini, di tengah keterbatasan dan rasa kecewa, masyarakat Bondowoso justru menunjukkan solidaritas luar biasa. Mereka memilih bergerak sendiri demi keselamatan bersama. Dari desa ke desa, semangat gotong royong itu terus hidup.
Namun pertanyaan besarnya tetap sama: sampai kapan rakyat harus memperbaiki jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,
About The Author
