CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?
Teropongindonesianews.com — Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), dalam merumuskan struktur kepengurusan baru mendapat dukungan dari berbagai lapisan warga Nahdliyin. Langkah Gus Kikin yang mengedepankan prinsip profesionalisme dan keterwakilan wilayah dinilai sebagai pijakan yang objektif serta egaliter.
HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur), menegaskan bahwa kepengurusan PBNU sejatinya harus mencerminkan Nusantara yang inklusif, bukan sekadar representasi dari satu wilayah saja.
“Rais Aam PBNU dan Ketum PBNU saat ini sudah diampu oleh tokoh dari Jawa Timur. Tentu tidak wajar jika posisi-posisi strategis lainnya juga harus diisi oleh figur dari wilayah yang sama. PBNU adalah wadah bagi seluruh warga Nahdliyin di Indonesia, bukan PWNU Jawa Timur,” tegas Gus Lilur
Dukungan tersebut juga menyasar pada usulan nama Lukman Edy (LE) sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Gus Lilur menilai usulan tersebut sangat rasional mengingat rekam jejak Lukman Edy sebagai mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan mantan Sekjen PKB, yang ditopang oleh kapasitas kepemimpinan serta pengalaman operasional yang matang.
Menanggapi munculnya isu atau narasi “PKB Come Back” pascarapat formatur, Gus Lilur mengimbau seluruh pihak agar menanggapi dinamika organisasi secara dewasa dan tidak terjebak dalam opini yang berpotensi memecah belah. Menurutnya, wajar jika seorang Ketum terpilih memilih jajaran kepengurusan yang memiliki kesepahaman kerja (chemistry) demi kelancaran roda organisasi.
“Prinsip mumpuni, profesional, dan keterwakilan wilayah yang diajukan Gus Kikin adalah langkah tepat. Kami mendukung penuh kepemimpinan Gus Kikin untuk membangun PBNU yang mengayomi seluruh pelosok Indonesia,” tutup Gus Lilur.
BiroTIN/STB

