Oplus_131072
Teropongindonesianews.com
SITUBONDO – Proyek Hotmix Peningkatan Jalan Ruas Trigonco–Bantal (R. 382) di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, yang menelan anggaran Rp492.770.258,37 dari APBD Tahun Anggaran 2026, kini menjadi sorotan tajam publik.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Arrayan Group dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo itu diduga dikerjakan tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis).
Pekerjaan yang dibagi menjadi dua titik Spot 1 sepanjang 50 meter dan Spot 2 sepanjang 231 meter justru memunculkan dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Heppy, masyarakat asli kelahiran Situbondo, setelah turun langsung ke lokasi kegiatan yang baru saja selesai dikerjakan. Ia mengaku kecewa melihat kualitas pekerjaan yang jauh dari standar.
Pada Spot 1 dan Spot 2, selain ada dugaan pengurangan volume ketebalan aspal hotmix, Heppy juga menyoroti pemadatan aspal yang kurang maksimal. Di area tersebut banyak ditemukan aspal hotmix yang berongga dan berpori.
Kondisi tersebut berpotensi membuat jalan tidak akan bertahan lama, apalagi menjelang musim penghujan. Air akan mudah meresap ke lapisan pondasi, mempercepat kerusakan, retak, hingga berlubang.
“Ketebalan aspal diduga dikurangi, pemadatannya juga dipaksakan. Ini bukan lagi soal teknis, ini sudah mengarah ke kecurangan yang merugikan keuangan negara,” tegas Heppy.
Heppy menilai, kecurangan tersebut bisa terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas PUPP dan Konsultan Pengawas.
Pengawasan di lapangan dinilai mandul. Akibatnya, pihak rekanan leluasa mengerjakan pekerjaan secara asal-asalan, lebih mementingkan hasil dan progres fisik daripada kualitas dan durabilitas jalan.
“Kalau pengawasnya tegas, tidak mungkin pekerjaan seperti ini bisa lolos. Ini bukti pengawasan tidak berjalan. Rekanan dibiarkan bekerja tanpa kontrol,” tambahnya.
Masyarakat merasa dirugikan jika pekerjaan dibiayai negara dikerjakan tidak maksimal. Anggaran tersebut berasal dari hasil pembayaran pajak masyarakat, bukan untuk dijadikan bancakan.
Heppy mendesak Dinas PUPP Kabupaten Situbondo segera memanggil CV Arrayan Group dan Konsultan Pengawas untuk mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan. Ia juga mendesak dilakukan uji _core drill_ untuk membuktikan ketebalan dan density aspal secara ilmiah.
“Proyek yang dibiayai negara jangan dibuat bancakan sehingga merugikan masyarakat. Kami akan kawal sampai ada tindakan nyata, termasuk melapor ke Aparat Penegak Hukum,” pungkas Heppy.
BiroTIN/STB
About The Author
