Belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri. Redaksi tidak menghakimi, tapi negara tidak boleh membiarkan isu sebesar ini menggantung tanpa jawaban
Teropong Indonesia News
Jakarta –Â Sebuah isu besar kini beredar kencang di tengah publik dan di ruang-ruang percakapan media sosial.
Isu itu menyebut, seorang perwira menengah Polri diduga diamankan oleh Mabes Polri terkait isu dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Divisi Humas Polri, Propam Polri, maupun Mabes Polri yang membenarkan atau membantah isu tersebut dan justru di situlah letak masalahnya,
Isu Sebesar Ini Tidak Boleh Menggantung
Makar bukan isu ringan, Makar adalah dugaan kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap kepala negara, terhadap fondasi republik ini.
Isu sebesar itu tidak boleh dibiarkan menggantung di ruang publik tanpa kejelasan, Sebab, ketika negara diam, maka yang berbicara adalah spekulasi, Ketika institusi diam, maka yang bekerja adalah fitnah.
Jika isu ini tidak benar, maka nama baik institusi dan perwira yang disebut-sebut dalam isu tersebut wajib dipulihkan melalui klarifikasi resmi, Jangan sampai seorang perwira yang mengabdi kepada negara dihukum oleh isu yang belum terbukti.
Namun, jika isu ini benar, maka publik juga berhak tahu, Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana proses hukumnya, dan sejauh mana penanganannya dilakukan secara transparan dan sesuai hukum acara yang berlaku.
Dua Prinsip yang Harus Berdiri Tegak
Dalam perkara sebesar ini, ada dua prinsip yang harus berdiri tegak dan tidak boleh saling meniadakan ;
Pertama, Praduga Tak Bersalah,
Siapapun yang disebut dalam isu, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, adalah tidak bersalah. Tidak boleh ada penghakiman oleh media sosial, tidak boleh ada karikatur yang menghakimi, dan tidak boleh ada narasi yang memvonis.
Kedua, Keterbukaan Informasi,
Negara tidak boleh menutup-nutupi isu yang telah terlanjur beredar luas. Prinsip _Presisi_ yang dijunjung Polri adalah Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Dua prinsip ini harus berjalan bersamaan : Lindungi hak orang yang diduga, tapi jangan sembunyikan fakta dari publik.
Apa yang Ditunggu Publik?
Publik tidak menuntut Mabes Polri untuk membuka semua rahasia penyidikan, Publik hanya menuntut tiga hal yang sangat sederhana :
1. Apakah isu penangkapan itu benar atau tidak?
Jawaban ya atau tidak saja sudah cukup untuk menghentikan liarnya spekulasi.
2. Jika benar, apa dasar hukumnya?
Proses hukum apa yang sedang berjalan, dan apakah hak-hak yang bersangkutan tetap dijamin sesuai KUHAP Baru?
3. Jika tidak benar, siapa yang menyebarkan isu ini?
Karena menyebarkan isu makar yang tidak benar juga merupakan kejahatan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara.
Tiga pertanyaan itu tidak sulit dijawab, Tetapi jika dibiarkan tanpa jawaban, maka kerugiannya akan jauh lebih besar ; kepercayaan publik terhadap Polri akan terkikis, dan nama baik perwira yang disebut akan hancur tanpa sempat membela diri.
Tupoksi Polri Diuji di Sini
Inilah saatnya Tupoksi Polri diuji. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan Polri bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pengayoman itu bukan hanya untuk masyarakat sipil. Pengayoman itu juga untuk anggota Polri sendiri yang diduga, agar haknya tidak dirampas oleh isu.
Dan pelayanan itu juga untuk publik, agar publik tidak dibiarkan hidup dalam ketidakpastian informasi.
Kapolri baru telah berpesan dengan sangat tegas : Jangan sakiti hati masyarakat.
Membiarkan masyarakat hidup dalam isu makar tanpa kejelasan, adalah juga bentuk menyakiti hati masyarakat.
Penutup Redaksi
Teropong Indonesia News menegaskan sikapnya ;
Kami Tidak menuduh siapapun melakukan makar.
Kami Tiidak menghakimi perwira manapun.
Kami tidak menyebarkan nama sebagai pelaku.
Yang kami lakukan adalah menjalankan tugas jurnalistik ; menyampaikan bahwa ada isu yang beredar, dan menuntut negara untuk memberikan kejelasan.
Karena negara hukum yang kuat bukan negara yang menutup-nutupi isu, melainkan negara yang berani menjelaskan isu dengan terang.
Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri belum memberikan keterangan resmi.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Propam Polri, dan semua pihak yang disebutkan dalam isu ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. RED


