Teropong Indonesia News
SUMENEP – Dugaan buruknya kualitas pekerjaan program budidaya ikan lele di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, mulai menjadi sorotan. Hasil investigasi tim media menemukan sejumlah kondisi yang memunculkan pertanyaan serius terkait mutu pekerjaan dan kesesuaian penggunaan material dengan spesifikasi teknis.

Dalam penelusuran di lapangan, tim media menemukan penggunaan pasir merah sebagai material campuran pasangan batu, pemasangan instalasi pipa yang terlihat tidak tertata, serta penggunaan bahan terpal yang dinilai sangat tipis. Tidak hanya itu, tim investigasi juga tidak menemukan prasasti maupun papan informasi pekerjaan di lokasi kegiatan.
Temuan tersebut semakin menarik perhatian setelah Suhardi selaku pelaksana pekerjaan dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp. Dalam keterangannya, Suhardi mengakui bahwa material campuran yang digunakan memang berupa pasir merah. Ia beralasan penggunaan material tersebut dimaksudkan agar campuran bisa melekat saat proses pemasangan pasangan batu.
Namun, pengakuan tersebut justru menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Apakah penggunaan pasir merah tersebut memang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan? Apakah kualitas terpal dan instalasi pipa juga telah memenuhi standar pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)?
Sebab, dalam setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah, kualitas dan kesesuaian spesifikasi bukanlah persoalan sepele. Pelaksana tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, sementara aspek mutu dan kebermanfaatan bagi masyarakat justru terabaikan.
Salah seorang aktivis yang menyoroti pekerjaan tersebut melontarkan kritik keras. Ia menyayangkan apabila fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat justru dikerjakan dengan kualitas yang tidak maksimal.
“Jangan sampai karena terlalu rakus mengejar keuntungan, kualitas pekerjaan justru dikorbankan. Kalau benar pekerjaan dilakukan tanpa mengutamakan mutu, ini sangat memprihatinkan. Yang akan menanggung akibatnya bukan pelaksana, melainkan kelompok masyarakat penerima manfaat yang berharap mendapatkan fasilitas budidaya ikan lele secara layak,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak dianggap sebagai hal biasa. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun kualitas hasil pekerjaan.
Inspektorat Diminta Jangan Tutup Mata
Menindaklanjuti sejumlah temuan tersebut, tim media menyatakan akan membawa persoalan ini kepada dinas teknis terkait dan Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan serta evaluasi secara langsung.
Tim media meminta Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi di atas meja, tetapi juga turun ke lokasi untuk menguji kualitas pekerjaan secara teknis.
Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain :
– Kesesuaian penggunaan pasir merah dengan spesifikasi teknis.
– Kualitas dan kekuatan pasangan batu.
– Kerapian serta fungsi instalasi pipa.
– Ketebalan dan mutu bahan terpal.
– Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB.
– Transparansi nilai anggaran dan kelompok penerima manfaat.
Apabila pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan spesifikasi, kekurangan volume, atau indikasi kerugian keuangan negara, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Program budidaya ikan lele semestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, bukan justru menjadi proyek yang meninggalkan persoalan kualitas.
Jangan sampai anggaran sudah terserap, pekerjaan sudah dinyatakan selesai, tetapi fasilitas yang diterima masyarakat justru tidak sesuai harapan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Desa Babbalan dan dinas teknis terkait. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Suhardi selaku pelaksana maupun pihak lainnya demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik. BANG


