Kemenkeu dan BPK Tandatangani Kesepakatan Bersama Bidang Perpajakan

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 27, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta, – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Protokol Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Bidang Perpajakan, pada Senin (27/12) di Kantor Pusat BPK RI Jakarta.

“Kesepakatan yang dilakukan hari ini adalah sebagai pedoman baik bagi BPK maupun Kementerian Keuangan dalam rangka untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terutama di bidang perpajakan, yang bertujuan untuk agar koordinasi antara BPK dengan Kementerian Keuangan dapat ditingkatkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara tersebut.

Menkeu mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini juga menjadi rujukan prosedur bagi pemeriksa, supaya proses pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu. Terutama ini dikaitkan dengan proses untuk mendapatkan keterangan dan atau dokumen yang terkait dengan perpajakan dengan jangka waktu yang akan dituangkan dalam kesepakatan bersama. Sementara itu, bagi pihak yang diperiksa, kesepakatan ini juga dapat memberikan kenyamanan karena kehadiran panduan dapat mencegah munculnya hambatan dalam proses pemeriksaan.

Menkeu jelaskan kesepakatan bersama meliputi kewenangan dari pemeriksaan yaitu prosedur pemeriksaan dan permintaan keterangan dan atau dokumen, prosedur pemberian keterangan dan atau dokumen, serta pemanfaatan dan pengembalian dokumen pemeriksaan. Menkeu berharap dengan adanya kesepakatan ini akan diperoleh kesamaan interpretasi dan pengetahuan antara sistem dan prosedur yang akan diterapkan didalam proses pemeriksaan baik itu oleh pemeriksa maupun pihak yang diperiksa.

“Dengan adanya pemahaman yang sama, maka kita harapkan pemeriksa mampu memberikan opini atas pelaporan keuangan secara tepat sehingga entitas yang diperiksa juga dapat mengambil keputusan secara baik,” ujar Menkeu.

Menkeu menyatakan menyambut baik kesepakatan bersama ini yang juga akan meningkatkan kelancaran dan komunikasi yang semakin baik antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Hal ini menurut Menkeu akan menimbulkan sinergi yang konstruktif serta kerja sama dalam proses audit yang berjalan secara profesional dan lancar. Komunikasi yang baik antara pemeriksa dengan yang diperiksa merupakan jembatan untuk bisa saling menghormati tanggung jawab masing-masing pihak, dengan tetap menjaga rambu-rambu peraturan, etika, dan prosedur bisnis yang harus dipatuhi oleh masing-masing institusi.

“Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan tulang punggung penting dari tata kelola yang baik atau good governance. Dan ini tentu sesuai dengan cita-cita kita untuk terus menjaga keuangan negara agar bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Tentunya kita juga mendukung peran BPK dalam menjalankan amanat UU 1945, yang dalam hal ini BPK sebagai instansi yang diberikan mandat konstitusi sebagai pemeriksa tentu juga harus memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab agar bisa menjalankan tugas secara profesional bebas dan mandiri,” sambung Menkeu.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga mengatakan bahwa seluruh jajaran Eselon I di Kementerian Keuangan akan terus bersama-sama BPK menyamakan frekuensi dan transparan dalam mendukung peranan BPK untuk memastikan agar pemeriksaan berjalan secara efektif, professional, dan tata kelola keuangan negara terus dijaga secara baik.

“Dengan BPK akan terus menjalankan dan melaksanakan tugas secara independen dan profesional, maka kita berharap Kementerian Keuangan juga bersama-sama BPK membangun kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara yang bersih dari KKN,” tegas Menkeu.

Santoso-Redaksi

Demi Orkestrasi Pemberantasan Korupsi, KPK akan Tetap Jaga Independensi

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 27, 2021

Teropongindonesianews.com

Di penghujung tahun 2021, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan sejumlah catatan terkait tugas dan fungsi KPK. Meski menyadari besarnya beban dan harapan publik terhadap KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia, Ketua KPK menegaskan kembali bahwa independensi lembaga tak akan terpengaruh oleh opini publik dan kepentingan politik mana pun.

Mengawali pesannya, Firli Bahuri mengingatkan tentang awal terbentuknya KPK sebagai lembaga penegak hukum, yang dilahirkan untuk mencari jalan keluar bagi maraknya korupsi di masa lalu, sekaligus sebagai terobosan dalam transisi menuju masa depan bebas korupsi.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, KPK didesain sebagai sebuah lembaga yang independen dan profesional. Firli mengatakan, ia menyadari begitu banyak harapan, namun KPK tidak bisa bertindak berdasarkan opini publik semata selain menggunakannya sebagai masukan dan koreksi.

“Kami akan bertindak sesuai fakta hukum dan sesuai prosedur due process of law. Maka, kami mohon maaf jika sebagian keinginan kawan-kawan untuk memproses si A atau si B tidak bisa dilakukan dengan “simsalabim” lalu ditangkap,” tegas Firli.

Firli Bahuri juga menyampaikan harapan agar tetap adanya bantuan dan pengawasan publik, baik melalui lembaga resmi seperti DPR maupun ikhtiar masyarakat melalui media dan lembaga swadaya. Setiap informasi yang masuk atau disampaikan ke KPK akan didengar dan diteliti, namun KPK tak akan terlibat dalam permainan opini dan persaingan politik.

“Karena sudah jelas bahwa sesuai UU 19/2019 tentang KPK disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun,” tambah Firli.

Firli menekankan, KPK akan terus bekerja agar tercipta sistem pemberantasan korupsi yang ideal dengan setidaknya melalui 3 tahapan. Pertama adalah regulasi yang jelas. Kedua, institusi yang terbuka, sehingga tak ada lagi ruang gelap untuk melakukan korupsi, karena transparansi merupakan ‘ruh’ demokrasi. Dan ketiga, adanya komitmen seluruh pemimpin K/L untuk menyatakan korupsi adalah musuh bersama.

Saat ini KPK juga tetap konsisten dan fokus dengan penerapan konsep Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula pertama adalah Pendidikan sebagai upaya membangun dan menanamkan nilai, karakter, budaya dan peradaban manusia Indonesia yang antikorupsi.

Trisula kedua mengedepankan upaya Pencegahan dan Monitoring, di mana KPK akan fokus bekerja di hulu, melakukan penelaahan dan kajian regulasi yang membuka celah-celah korupsi, dan memastikan berlakunya sistem yang baik. Dengan sistem yang baik, maka tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Trisula terakhir adalah Penindakan yang tidak sekadar pemidanaan badan, tetapi hal penting selanjutnya adalah pengembalian kerugian negara hingga perampasan aset hasil korupsi demi pemulihan kerugian negara.

Firi Bahuri meyakini, revisi UU KPK memberikan kekuatan karena KPK bekerja dalam sistem pemerintahan yang baik, dalam membangun orkestra pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden. Orkestrasi tersebut menyentuh semua kamar kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik.

“Tidak ada pemberantasan korupsi yang bisa dilakoni sendiri. Mungkin mimpi itu pernah ada pada sebagian kalangan, tapi itu utopia. Kita sering menciptakan pahlawan dalam sistem pemberantasan korupsi, padahal sistem itu memerlukan integrator,” Firli mengingatkan.

Karenanya, Firli mengatakan KPK harus menjadi integrator pemberantasan korupsi. KPK akan tetap mengedepankan fungsi pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta pengadilan yang telah memperoleh putusan hukum tetap secara berhasil guna dan berdaya guna.

Di akhir catatannya, Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK di bawah kepemimpinannya dan seluruh pimpinan lainnya hinga akhir periode akan terus bekerja sesuai rencana kerja lembaga dan amanah undang-undang. Ia berkeyakinan KPK ke depan semakin profesional dan independen, dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara sehingga tercipta budaya antikorupsi.

Santoso-Redaksi

Terus Tingkatkan Optimisme untuk Bangkit

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 27, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta-Terus tingkatkan optimisme publik sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan di tahun depan dan bangkit dari keterpurukan.

“Optimisme adalah bagian dari daya dorong di dalam setiap masyarakat untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi bila optimisme masyarakat meningkat harus terus dipertahankan agar negeri ini selalu memiliki daya dorong untuk tumbuh di tengah pandemi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/12).

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 8-16 Desember 2021 terhadap 2.420 responden dan dirilis Minggu (26/12) mencatat sebanyak 72% masyarakat optimistis pada prospek ekonomi 2022. Optimisme itu sejalan perbaikan dalam ekonomi rumah tangga mereka.

Hasil survei SMRC juga menyampaikan sebanyak 62,2% warga menilai ekonomi nasional tahun depan lebih baik atau jauh lebih baik dibanding sekarang. Sementara yang menilai akan lebih buruk atau jauh lebih buruk ada 10,6%.

Menurut Lestari, optimisme masyarakat yang terbentuk di tengah pandemi ini harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lewat aksi-aksi nyata dari pemangku kepentingan berupa berbagai kebijakan yang membuka peluang agar masyarakat mampu mengembangkan ekonomi rumah tangganya.

Terus memperbaiki kebijakan agar mampu beradaptasi dengan kondisi terkini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat diperlukan agar gerak pertumbuhan perekonomian nasional bisa dipercepat.

Optimisme masyarakat, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, adalah salah satu energi yang kita butuhkan untuk bangkit dari kondisi terpuruk.

Jadi bila optimisme itu sudah terbentuk di masyarakat, tegasnya, sudah seharusnya para pemangku kepentingan memberikan dukungan yang lebih besar lagi untuk mengkonversi optimisme itu menjadi pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Jangan lagi, tegas Rerie, optimisme yang terbangun itu dihancurkan dengan praktik-praktik birokrasi yang tidak transparan, korupsi yang meningkat, berita-berita hoax dan berbagai ketidakpastian.

Perbaikan sejumlah tata kelola di sejumlah sektor, menurut Rerie, harus dilanjutkan agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman dan mengakselerasi gerak langkah masyarakat.

Selain itu, tambahnya, membangun karakter anak bangsa lewat konsistensi menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat harus terus dilakukan.

Karena, tegas Rerie, optimisme yang tinggi dan masyarakat yang produktif serta berkarakter kebangsaan yang kuat, diharapkan mampu meningkatkan daya saing anak bangsa di masa depan.

Santoso-Redaksi

Waket DPD RI Apresiasi Gagasan RUU Perubahan Iklim Menjadi Rekomendasi Muktamar Ke-34 NU

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 27, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta,-Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengapresiasi salah satu rekomendasi eksternal Muktamar ormas Islam terbesar Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) yang ke 34.

Adapun hasil rekomendasi Muktamar NU yang menarik perhatian pembicara kunci wakil Parlemen Indonesia dalam KTT perubahan iklim COP26 Glasgow tersebut adalah terkait gagasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim.

“Kita patut berbangga dan memberikan penghormatan yang tinggi terhadap kualitas Muktamar NU ke 34 yang tidak saja menghasilkan sosok Ketua Umum yang intelek dan merupakan seorang diplomat ulung, namun juga menghadirkan sebuah gagasan universal yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini”, ungkap Sultan saat dimintai keterangannya pada Senin (27/12) di Jakarta.

Menurutnya, perhatian NU terhadap isu perubahan iklim telah memberikan harapan baru pada arah kebijakan Indonesia dalam menyikapi fenomena krisis iklim di masa depan. Resonansi moral ini harus disambut baik oleh pemerintah dan DPR.

“DPD RI sejak lama sudah pada posisi yang jelas dan tegas, bahwa sebagai negara yang rentan terhadap krisis iklim, sudah saatnya kita membutuhkan sebuah payung hukum yang inklusif dan komprehensif dalam memproteksi segala kemungkinan dan realitas ancaman perubahan iklim”, ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.

Oleh karena itu, tambah Sultan, apa yang menjadi rekomendasi NU pada muktamar kali ini juga menjadi atensi serius DPD RI. Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk ormas Islam seperti NU dalam menyusun RUU perubahan iklim.

“Kita tahu, NU memiliki kualitas cendikiawan yang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam menghadirkan pandangan dan gagasan penting dalam penyusunan sebuah kebijakan publik. Dan kamipun sudah melakukan banyak pembicaraan dengan pihak terkait seperti NGO, Walhi dan kampus terkait RUU perubahan iklim”, tutup Sultan.

Seperti diketahui bahwa, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) meminta DPR dan pemerintah membuat undang-undang (uu) tentang perubahan iklim.

Keputusan itu disepakati dalam Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah yang digelar di Gedung Serbaguna Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Kamis (23/12).

Santoso-Redaksi

Rakor dengan Kepala Daerah, Mendagri : Apapun Variannya, Penegakkan Prokes Kunci Utama

• REDAKSI Teropong Indonesia News
• Desember 27, 2021

Teropongindonesianews.com

Jakarta – Menghadapi momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah dapat menegakkan protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah penyebaran pandemi. Menurutnya, apapun varian virusnya, prokes seperti mengenakan masker menjadi kunci untuk menghadapi pandemi. Upaya ini penting, mengingat adanya varian baru Omicron yang telah terdeteksi masuk ke Indonesia.

“Apapun juga variannya, apapun juga penularannya, nomor satu adalah protokol kesehatan. Jadi pakai masker, itu tolong tekankan betul berulang-ulang, pakai masker nomor satu,” tegas Mendagri saat konferensi pers usai menggelar rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19 saat Nataru serta Penanganan Pandemi, secara virtual di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (27/12/2021).

Mendagri meminta agar kepala daerah tidak lengah dan terus mengampanyekan penerapan Prokes secara masif. Meski indikator kasus Covid-19 di Indonesia terbilang melandai, masyarakat harus tetap waspada terhadap ancaman virus tersebut.

Mendagri mengatakan, momen Nataru berpotensi menimbulkan kerumunan dan membuat tingginya mobilitas masyarakat. Karena itu, kondisi tersebut perlu diwaspadai, salah satunya dengan menegakkan Prokes. Mendagri sendiri telah menerbitkan Surat Edaran kepada kepala daerah yang berisi sejumlah strategi dalam menghadapi pandemi saat momen Nataru.

Mendagri meminta agar kepala daerah segera menerbitkan peraturan turunan dari Surat Edaran tersebut. Peraturan turunan itu harus disertai sanksi bagi para pelanggar. Mendagri menekankan, Kemendagri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah akan melakukan pengawasan terhadap penerbitan regulasi tersebut.

“Karena Dirjen Otda mengurusi peraturan kepala daerah, ini mana (gubernur) yang tidak mengeluarkan (peraturan kepala daerah). Cukup gubernur saja yang mengeluarkan (peraturan kepala daerah), (jumlahnya) 34 ya, karena kalau gubernur (yang mengeluarkan) berarti semua berlaku (untuk) satu provinsi itu,” ujar Mendagri.

Santoso-Redaksi