Teropongindonesianews.com
Jember – Sejumlah guru ngaji penerima honor bantuan merasa kecewa dengan “dibekukannya” bantuan bagi mereka. Sudah lama mereka menunggu jadwal pencairan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekitar bulan Oktober ini.
Tidak dicairkannya bantuan bagi guru ngaji ini disampaikan oleh sekda Jember, Hadi Sasmita kepada media beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya, Hadi menjelaskan program pemkab Jember berbasis masyarakat dihentikan selama pilkada.
Program-program tersebut diantaranya bansos, termasuk BLT, program beasiswa dan honor guru ngaji. Hadi sendiri kini masih dalam proses penyidikan di Polda Jatim dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Papan reklame (Baleho) 2023.
Pernyataan sekda tersebut mendapat dukungan dari Aliansi Masyarakat Cinta Jember (AMCJ) yang mendesak pjs.Bupati Jember dan sekda Jember untuk tidak mencairkan bansos baik Bantuan langsung Tunai (BLT), beasiswa , maupun bantuan guru ngaji.
Alasannya untuk menyelamatkan uang rakyat dari syahwat mempertahankan kekuasaan dengan menjadikan APBD sebagai modal pemenangan incumben dalam Pilkada Jember 2024, dengan cara menunda pemberian bantuan sosial, baik tunai maupun non tunai, bea siswa pelajar, pencairan honor guru ngaji, pemberian bantuan peralatan kerja, rehabilitasi tempat ibadah, dan semua belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, setelah pelaksanaan Pilkada tanggal 27 Nopember 2024.
Kebijakan ini bagi sejumlah penerima bansos justru dianggap mengorbankan hak-hak rakyat. Mereka merasa jadi “korban” politik, salah satunya disampaikan Fariduddin, guru ngaji warga kecamatan Kaliwates Jember. Menurutnya ada kepentingan politik yang bermain dalam kebijakan ini.
“Seharusnya masalah pilkada jangan disangkut pautkan dengan persoalan bansos.Rakyat sudah pada menunggu bansos, BLT,”ujarnya.
” Ayolah kepada pendukung Paslon untuk bermain politik secara sehat,jangan disangkut pautkan bantuan kepada rakyat dengan politik”sambungnya.
Senada dengannya, Slamet Rifai, warga kecamatan Patrang juga geram dengan dicampur adukkan persoalan bantuan kepada rakyat dengan kepentingan politik
“Urusan guru ngaji tidak ada kaitan dengan politik, honorer guru ngaji merupakan hak yang tidak dapat dipolitisir sebaiknya jangan dipersulit,”ungkapnya dengan nada kecewa.
Seperti pemberitaan sebelumnya,relawan “Paslon 02″desak sekda tak Cairkan dana bantuan bagi masyarakat. Pernyataan tersebut sempat mendapat protes keras dari wakil ketua DPRD dari PDI Perjuangan yang menyatakan PDI Perjuangan akan berada di garda terdepan membela kepentingan rakyat Jember.(*)
Pewarta: Res.
Editor: Santoso.
About The Author
