Teropongindonesianews.com
Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, memimpin apel gabungan hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah di Lapangan Parade pusat perkantoran pemerintah daerah di Sipirok, Selasa (8/4/2025) pagi. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan pesan tegas terkait disiplin pegawai.
Bupati Tapsel menegaskan bahwa koreksi ketat terhadap disiplin kerja seluruh pegawai akan diterapkan mulai hari ini. “Ini tidak main-main,” tegas beliau. “Jika ditemukan pegawai yang tidak disiplin, kita beri Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3, setelah itu kita beri tindakan tegas. Tolong ingat ini, jangan salahkan kami jika memberi tindakan tegas.”
Langkah tegas ini diambil mengingat hanya 1.190 dari lebih 5.000 pegawai Tapsel (yang akan bertambah 3.700 PPPK tahap 1 dan 2) yang hadir dalam apel gabungan tersebut. Bupati menjelaskan kemungkinan sebagian pegawai bertugas di kecamatan, sehingga tidak hadir. Namun, absensi pegawai akan diperiksa dan dilaporkan oleh Sekretaris Daerah.
Beliau menekankan kondisi keuangan daerah (KKD) yang sangat terbatas di tahun 2025. Struktur APBD dinilai tidak ideal, dengan hampir 50 persen atau Rp739 miliar dari total Rp1,5 triliun belanja daerah dialokasikan untuk belanja pegawai. Kondisi ini menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur hanya Rp8,5 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan belanja pegawai.
Keputusan untuk melakukan koreksi ketat terhadap disiplin pegawai didorong oleh pengalaman Bupati saat mengunjungi sebuah Puskesmas selama Ramadhan. Puskesmas tersebut memiliki 158 pegawai, tetapi rata-rata hanya menangani 18 pasien per hari.
“Ini sudah sangat berlebihan jumlah pegawainya, 158 orang melayani 18 pasien, sehingga ada pegawai yang tidak kebagian pekerjaan. Akibatnya, akan ada pegawai yang malas-malasan dan bahkan tidak masuk kantor atau pulang setelah absensi,” jelas Bupati Tapsel.
Untuk mengatasi hal ini, pemerataan pendistribusian pegawai ke kecamatan akan dikaji, khususnya di instansi dengan jumlah pegawai yang berlebihan.
Bupati menambahkan, disiplin pegawai menjadi kunci pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan pembangunan telah menurun akibat keterbatasan anggaran. Seluruh pegawai diminta disiplin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Meskipun KKD terbatas, Bupati memastikan tidak akan mengurangi hak-hak pegawai, namun akan menindak tegas ketidakdisiplinan. “Jargon kita jangan lagi Tapsel Bisa atau Tapsel Luar Biasa. Kita ganti menjadi Tapsel Disiplin,” ujar Bupati Tapsel mengakhiri amanatnya. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan pemerintah daerah.
Dengan langkah-langkah korektif ini, Bupati Tapsel berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembenahan ini juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan bertanggung jawab.
Mora Siregar
About The Author
