Teropongindonesianews.com
Oleh: Andrianto (Sekretaris DPD LSM GMBI Kota Metro)
METRO – Kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro sedang berada di titik nadir. Apa yang seharusnya menjadi rumah wakil rakyat, kini lebih mirip panggung sandiwara yang mempertontonkan perilaku elite pimpinan dewan yang jauh dari terhormat. Isu perselingkuhan yang melibatkan Ketua DPRD dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD, keduanya sesama anggota dewan aktif, telah mengguncang Kota Metro dan menjadi konsumsi publik luas.
Informasi ini bermula dari laporan resmi istri sah Ketua BK kepada pihak berwenang pada 5 Mei 2025. Bukti-bukti berupa dokumen bertanda tangan di atas materai, serta jejak digital yang tersebar luas di media sosial dan berita online, seakan menguatkan kebenaran laporan tersebut. Reaksi publik pun meluap di berbagai platform media sosial, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap wakil rakyat yang terpilih.
Namun, tiga hari setelah isu tersebut menjadi trending topic, pelapor secara mengejutkan mencabut laporan pengaduannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik yang semakin besar. Lebih memprihatinkan lagi, BK DPRD, bukannya melakukan investigasi menyeluruh, justru terkesan melakukan tindakan formalitas tanpa adanya langkah nyata untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut.
Permasalahan ini bukan hanya tentang pencabutan laporan semata, melainkan tentang krisis kepercayaan dan kehormatan DPRD Kota Metro. Isu ini telah menjadi konsumsi publik yang luas dan telah menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas dan etika para wakil rakyat. Korban dari skandal ini adalah rakyat Kota Metro, yang telah memberikan mandat kepada para wakil rakyat untuk bekerja, bukan untuk terlibat dalam drama pribadi yang merendahkan martabat lembaga.
Data survei GMBI yang melibatkan 250 responden dari lima kecamatan di Kota Metro menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang sangat rendah terhadap DPRD. Hasil survei menunjukan:
• 82% warga Kota Metro tidak lagi percaya DPRD mewakili kepentingan masyarakat.
• 45% warga yakin skandal pribadi memengaruhi keputusan politik di DPRD.
• 68% warga menyatakan siap berpartisipasi dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas kegagalan sistem dan ketidakmampuan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
Hasil survei ini menegaskan bahwa bahkan ibu rumah tangga yang berdaster pun, dengan kemampuan mendidik anak-anaknya, lebih bermartabat daripada anggota dewan yang gagal menjaga kehormatan dan amanah rakyat.
Oleh karena itu, GMBI Kota Metro menuntut tiga hal:
1. Pembentukan Tim Etik DPRD : Tim etik harus dibentuk dalam waktu 7 hari untuk menyelidiki skandal pribadi yang diduga mempengaruhi proses politik di DPRD.
2. Pembekuan Jabatan : Oknum yang terlibat harus dibekukan sementara dari semua jabatan strategis hingga investigasi selesai.
3. Pengunduran Diri : Jika terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, oknum tersebut harus mengundurkan diri secara terbuka atau akan dihadapi dengan gelombang aksi rakyat.
Kami menyerukan kepada media massa lokal dan nasional untuk membuka kasus ini secara tuntas , Skandal ini bukan sekadar gosip, tetapi merupakan pembusukan sistem demokrasi, sebuah bentuk korupsi baru yang bukan hanya menggadaikan uang negara, tetapi juga menggadaikan amanah rakyat melalui ketidakmampuan dan keengganan bertindak , Publik berhak mengetahui apa yang terjadi di balik dinding rapat-rapat DPRD yang minim tindakan.
Kepada para wakil rakyat, kami ingatkan bahwa gedung DPRD bukanlah taman kanak-kanak untuk bermain drama , Ini adalah lembaga sakral yang menentukan nasib ribuan warga Kota Metro ,Jika mereka lupa akan hal itu, maka rakyat akan mengingatkannya melalui suara, aksi, dan tindakan.
Kepada masyarakat Kota Metro, jangan diam. Bangkit dan suarakan hak kalian. Kita yang menggaji mereka, kita yang berhak menuntut pertanggungjawaban. Gedung DPRD bukanlah tempat bermain-main, melainkan tempat di mana nasib masyarakat ditentukan.
Rizalbet
About The Author
