
Teropongindonesianews.com
Gresik, Jawa Timur – Proyek pembangunan drainase sepanjang 40 meter di Dusun Sungaitopo, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menuai kontroversi. Proyek yang menelan anggaran puluhan juta rupiah dari Dana Desa tahun 2025 ini dikerjakan oleh TPK Desa Sungai Teluk, namun kualitasnya dipertanyakan.
Tim LSM GMBI KSM Sangkapura yang melakukan investigasi lapangan menemukan sejumlah indikasi penyimpangan ,Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, menyatakan bahwa proyek drainase tersebut dikerjakan secara asal-asalan dan lebih mengutamakan keuntungan daripada kualitas.
“Berdasarkan analisa kami, kualitas pasir yang digunakan di bawah standar kelayakan konstruksi ,Parahnya lagi, di beberapa titik drainase sudah mengalami keretakan Serta Volume Diduga Kurang,Menurut Informasi Seharusnya Volume Tinggi Drainase Tersebut 100 Cm Namun Di Lokasi Hanya 85 Cm ,ini bukti nyata rendahnya kualitas pekerjaan,” tegas Junaidi.
Keretakan pada drainase yang baru dibangun menjadi indikator kuat adanya dugaan penggunaan material berkualitas rendah dan proses pengerjaan yang tidak sesuai standar Serta Pengurangan Volume Berpotensi Ada Indikasi Korupsi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dari pihak terkait, maupun Kecamatan Sangkapura. Diduga lemahnya pengawasan turut berkontribusi pada rendahnya kualitas proyek ini.
Anggaran puluhan juta rupiah yang digelontorkan dari Dana Desa seharusnya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan berumur panjang. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan sebaliknya , Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Sungai Teluk yang seharusnya menikmati manfaat dari pembangunan drainase tersebut.
LSM GMBI KSM Sangkapura mendesak Pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini , Mereka meminta agar pihak berwenang menindak tegas para pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dan memastikan perbaikan drainase yang sudah rusak agar sesuai standar.
Kejelasan dan transparansi terkait penggunaan anggaran Dana Desa juga menjadi tuntutan penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Tim







